Belakangan ini, sejumlah umat I-Kuan Tao yang bertolak ke Tiongkok untuk melakukan pertukaran keagamaan justru mengalami pembatasan kebebasan pribadi. Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) pada Rabu hari ini (3/6) menyatakan bahwa jumlah warga yang telah melapor ke Kementerian Dalam Negeri (MOI) dan Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) saat ini mencapai sekitar 20 orang. Namun, ia meyakini masih ada angka gelap di luar data tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah mendukung pertukaran keagamaan lintas selat, tetapi tidak berharap Tiongkok menahan warga yang berkunjung dengan alasan yang tidak jelas, karena hal ini merugikan pertukaran kedua belah pihak.

MAC beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa sejak Januari 2024 hingga saat ini, tercatat sebanyak 17 umat I-Kuan Tao asal Taiwan yang ditangkap dan ditahan di Tiongkok. Sebelum menghadiri rapat dengar pendapat di Komite Dalam Negeri hari ini, Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang kepada awak media menyebutkan bahwa saat ini jumlah yang melapor ke MOI dan MAC sekitar 20 orang. Namun, ia meyakini pada kenyataannya terdapat angka gelap, yang jika digabungkan dengan penganut agama lain, jumlahnya diperkirakan mencapai 70 hingga 80 orang.

Liu Shyh-fang menegaskan, pemerintah mendukung pertukaran keagamaan lintas selat, seraya berharap Tiongkok tidak menahan para tokoh agama dengan alasan yang tidak jelas. Liu Shyh-fang mengatakan, "Kami terus mengimbau, kami mendukung pertukaran lintas selat yang setara, di mana kedua belah pihak dapat saling bertukar pandangan terkait keyakinan beragama, sehingga warga dapat pergi ke Tiongkok dengan aman untuk berinteraksi dengan tokoh agama setempat. Namun, kami tidak ingin ada penahanan dengan dalih lain atau alasan yang tidak kami ketahui terhadap mereka yang melakukan perjalanan keagamaan ke Tiongkok. Ini bukanlah fenomena yang baik bagi pertukaran lintas selat."

Di sisi lain, Badan Pengelolaan Lahan Kementerian Dalam Negeri berencana agar subsidi sewa rumah mulai tahun depan dikembalikan ke format sebelum tahun 2021, yakni ditanggung bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Setiap kabupaten dan kota akan menanggung porsi 10% hingga 40% sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing. Rencana ini memicu ketidakpuasan dari sebagian pemerintah daerah.

Menanggapi hal ini, Liu Shyh-fang memaparkan bahwa total penerimaan pajak daerah pada tahun 2025, yang meliputi pajak pertambahan nilai tanah, pajak bangunan, dan pajak bumi, mencapai NT$266,7 miliar. Pasca-revisi Undang-Undang Pembagian Pendapatan Finansial, pemerintah daerah juga menerima alokasi dana perimbangan sekitar NT$400 miliar. Sementara itu, porsi subsidi sewa yang diharapkan ditanggung oleh daerah hanya berkisar NT$8 miliar. Dari perspektif keadilan perumahan maupun pemanfaatan lahan dan bangunan, pembagian beban antara pusat dan daerah dinilai tidak berlebihan. Kendati demikian, jika pemerintah daerah memiliki pandangan berbeda, MOI akan melakukan evaluasi dan perbaikan.

Liu Shyh-fang menekankan bahwa seluruh kebijakan terkait penyewaan rumah, pengelolaan sewa bersubsidi, hingga pembangunan langsung perumahan sosial, pada dasarnya difokuskan untuk membantu kelompok rentan serta keluarga yang baru menikah dan memiliki anak. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat terus berupaya bersama-sama.