Setelah melakukan evaluasi menyeluruh dan berkoordinasi dengan pemerintah, PT Pertamina secara resmi menaikkan harga dua jenis bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk menjamin keamanan pasokan BBM. Pemerintah Provinsi Jakarta mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum guna mengatasi kenaikan biaya komuter sekaligus meningkatkan tingkat penggunaan moda transportasi umum yang pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang telah lama melanda Jakarta.
BBM di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama yaitu subsidi dan non-subsidi. Kantor berita nasional Antara melaporkan bahwa, Pertamina menaikkan harga 2 jenis BBM non-subsidi, termasuk Pertamax (RON 92) yang paling umum digunakan, dari semula Rp12.300 per liter (setara dengan NT$22) menjadi Rp16.250 per liter (setara NT$29).
Selain itu, Pertamax Green 95 (RON 95), bahan bakar ramah lingkungan yang mengandung bioetanol, juga naik dari semula Rp12.900 per liter (setara dengan NT$23) menjadi Rp17.000 per liter (setara dengan NT$30).
Sekretaris Pertamina, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan hasil evaluasi berkala yang mengikuti formula harga pemerintah, harga minyak internasional, dan kondisi ekonomi pasar, serta telah dikoordinasikan dengan pemerintah. Ia memastikan keamanan pasokan BBM di seluruh SPBU di Indonesia.
Ia mengatakan, BBM non-subsidi memiliki nilai oktan tinggi dan lebih ramah lingkungan, sebaiknya pemilik kendaraan dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik secara sukarela menggunakannya. Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite yang berharga Rp10.000 per liter (setara dengan NT$18) harus diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor, kendaraan pelayanan publik, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, guna memastikan kuota subsidi untuk mobilitas dan penghidupan sehari-hari masyarakat tidak berkurang.
Selain itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan, meskipun kenaikan harga BBM ini meningkatkan biaya komuter, namun di sisi lain hal ini menjadi momentum untuk mendorong transportasi hijau (atau ramah lingkungan), akan meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
Ia menegaskan, saat ini tingkat keterhubungan jaringan transportasi umum di Jakarta mencapai 93%, dengan moda seperti MRT, LRT, dan TransJakarta yang sudah sangat lengkap. Pemerintah saat ini juga telah menerapkan tarif gratis sepenuhnya untuk 15 kelompok tertentu, seperti lansia dan pelajar.
Guna meningkatkan tingkat penggunaan transportasi umum, pemerintah daerah sebelumnya telah mengeluarkan peraturan gubernur yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta untuk tidak mengendarai kendaraan pribadi setiap hari Rabu dan wajib naik transportasi umum.
Pramono Anung mengatakan, meskipun tingkat penggunaan transportasi umum di Jakarta saat ini masih di bawah 30%, ia optimistis angka tersebut akan tumbuh secara stabil sebesar 5% hingga 10% per tahun, sehingga dapat mengatasi kemacetan dan polusi udara yang telah lama menjadi masalah di Jakarta.