Menerjang hujan deras, sejumlah kelompok buruh yang terdiri dari Aliansi Penyandang Disabilitas Taiwan, Migrant Empowerment Network in Taiwan (MENT), Taipei Awakening Association, dan Taiwan International Workers Association (TIWA) mendatangi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) pada Sabtu pagi (14/6) untuk menyampaikan petisi. Mereka mendesak agar pekerja migran sektor domestik diintegrasikan ke dalam sistem perawatan jangka panjang resmi Taiwan.

Perwakilan MENT, Wu Jing-ru (吳靜如), menjelaskan bahwa sistem saat ini menempatkan pekerja migran domestik dalam hubungan kerja langsung dengan masing-masing keluarga, di mana jam kerja dan hari libur dinegosiasikan secara individual. Kondisi ini dinilai tidak memadai untuk kasus perawatan intensif.

"Pasien sakit parah mungkin membutuhkan bantuan dua orang sekaligus. Jika membutuhkan perawatan 24 jam, institusi dapat mengatur sistem giliran sehingga keluarga tidak perlu memikul tanggung jawab sebagai majikan," ujarnya.

Ketua Asosiasi Majikan Taiwan, Chang Heng-yen (張姮燕), menambahkan bahwa keberadaan perawat keluarga di Taiwan sejatinya merupakan cerminan dari kurangnya sumber daya perawatan jangka panjang yang memadai, dan sistem yang ada saat ini telah menimbulkan tekanan mental serta kelelahan yang signifikan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Direktur Departemen Perawatan Jangka Panjang MOHW, Wu Hsi-wen (吳希文), menyatakan bahwa gagasan memasukkan pekerja migran domestik ke dalam sistem perawatan jangka panjang memang berpotensi meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan satu perawat melayani beberapa pasien sekaligus.

Namun dalam praktiknya, implementasi tersebut bergantung pada model perawatan yang diterapkan dan membawa konsekuensi hukum tersendiri. Jika dipekerjakan oleh institusi, pekerja migran harus tunduk pada Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.

Pihak MOHW menegaskan bahwa reformasi sistem ini melibatkan banyak aspek sekaligus, mencakup hak tenaga kerja, dinamika pasar kerja, dan model perawatan itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan diskusi lintas kementerian bersama Kementerian Ketenegakerjaan (MOL) serta pengumpulan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum evaluasi mendalam dapat dilakukan. Kementerian berkomitmen untuk tidak mengambil keputusan secara sepihak dan akan memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.