(Taiwan, ROC) -- Menurut pemberitaan, Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat (AS) telah menyetujui pembahasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) Tahun Anggaran 2027. Untuk pertama kalinya, rancangan tersebut mengubah pendekatan yang selama ini memisahkan pertahanan Taiwan dan Filipina, dengan memasukkan kedua negara ke dalam kerangka pertahanan bersama bernama “Inisiatif Kerja Sama Keamanan Rantai Pulau Pertama”. Kerangka baru ini akan menggantikan program sebelumnya, yaitu “Inisiatif Kerja Sama Keamanan Taiwan / TSCI”, yang selama ini secara khusus berfokus pada dukungan keamanan bagi Taiwan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Taiwan untuk Urusan Kebijakan, Hsu Szu-chien (徐斯儉), dalam sebuah wawancara saat berada di Yuan Legislatif pada hari ini (17/6) mengemukakan, tujuan awal TSCI adalah untuk membantu Taiwan dalam menghadapi ancaman regional melalui berbagai langkah konkret, seperti pemberian otorisasi pendanaan, pelatihan gabungan, serta penyimpanan persenjataan.

Berdasarkan pengamatan saat ini, pihak AS hanya mengubah nama program tersebut sekaligus memperluas nilai bantuan, cakupan, dan objek penerimanya. Namun, isi dan mekanisme dasarnya tetap tidak berubah, serta tidak mengesampingkan Taiwan dari kerja sama tersebut.

Selain itu, dalam NDAA 2027, Kongres AS juga akan secara resmi memberikan wewenang kepada Pentagon untuk membangun program baru berupa “Program Cadangan Perlengkapan Perang “di kawasan Rantai Pulau Pertama. Hsu Szu-chien (徐斯儉) menyebutkan jika dirinya masih dalam proses memahami lebih lanjut isi dan rincian terkait ketentuan tersebut.

Terkait kunjungan Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Selasa (16/6) kemarin ke Komando Distrik Guandu, dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melepaskan bagian dari anggaran pertahanan khusus yang telah dipotong, dan akan tetap memberikan dukungan kepada militer melalui mekanisme seperti anggaran tambahan atau peningkatan anggaran belanja negara.

Hsu Szu-chien (徐斯儉) menjelaskan, kebutuhan operasioanl militer terhadap drone dan sistem anti-drone tetap ada dan bahkan semakin meningkat. Oleh karena itu, pengadaan dan kebijakan terkait akan dilaksanakan sesuai arahan dari Yuan Eksekutif.

Karena pada akhir tahun ini militer Taiwan akan memasuki puncak penerimaan sistem persenjataan baru, termasuk jet tempur F-16V BLK70, drone ketinggian tinggi MQ-9B, serta sistem ranjau Volcano, yang dibeli dari AS dan akan dikirim secara bertahap, muncul kekhawatiran publik terkait potensi masalah dalam proses penerimaan sejumlah besar alutsista tersebut.

Menanggapi hal itu, Hsu Szu-chien (徐斯儉) menyebutkan, sebelum setiap sistem persenjataan baru tiba, militer Taiwan akan terlebih dahulu melakukan pelatihan penerimaan secara paralel. Dengan demikian, proses pelatihan tidak menunggu hingga peralatan tiba, melainkan sudah dipersiapkan sebelumnya.