(Taiwan, ROC) - Pemerintah Taiwan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan menyelaraskan kebijakan dengan standar hak asasi manusia internasional. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun (鄭麗君) saat membuka Sidang Peninjauan Internasional Laporan Nasional Kelima untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) yang digelar Yuan Eksekutif pada hari Senin (13 Juli).

Dalam sambutannya, Cheng mengatakan bahwa kemajuan kesetaraan gender berjalan seiring dengan proses demokratisasi Taiwan. Menurutnya, pemerintah telah membangun fondasi hukum yang kuat melalui revisi hukum keluarga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerapan tiga undang-undang utama mengenai kesetaraan gender, hingga pemberlakuan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Penguntitan serta Pelecehan.

Selain memperkuat landasan hukum, pemerintah juga terus mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan publik melalui pendekatan “gender mainstreaming”. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender, melindungi hak-hak perempuan, serta mendorong terwujudnya kesetaraan bagi seluruh kelompok gender.

Cheng memaparkan sejumlah capaian Taiwan di bidang kesetaraan gender. Ia mengatakan, "Sejak OECD untuk pertama kalinya memasukkan Taiwan dalam penilaian Social Institutions and Gender Index, Taiwan berhasil menempati peringkat ke-6 dari 179 negara dan menjadi yang terbaik di Asia. Pada tahun 2024, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, proporsi perempuan di parlemen tetap mencapai 40%, tertinggi di Asia. Dalam laporan kali ini kami juga secara khusus menampilkan kemajuan Taiwan dalam perlindungan hak asasi berbasis gender di sistem peradilan, mekanisme pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan, upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan hak atas pekerjaan, kesehatan, hak ekonomi dan sosial, serta kemajuan kesetaraan gender dalam perkawinan dan hubungan keluarga selama empat tahun terakhir."

Untuk mendukung strategi kependudukan yang dicanangkan Presiden Lai Ching-te (賴清德), pemerintah Taiwan sejak tahun ini menerapkan kebijakan cuti pengasuhan anak tanpa gaji yang dapat diambil berdasarkan hitungan hari. Menurut Cheng, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil, ditandai dengan meningkatnya jumlah ayah yang mengajukan cuti pengasuhan. Hingga akhir Juni, selama dua bulan berturut-turut, proporsi pemohon laki-laki telah melampaui perempuan dan mencapai 50,7%.

Yuan Eksekutif juga telah mengusulkan revisi aturan yang memberikan tambahan tunjangan cuti pengasuhan anak selama tiga bulan apabila kedua orang tua bersama-sama mengambil cuti penuh selama enam bulan. Selain itu, pemerintah berencana memperpanjang masa cuti pengasuhan dan memperluas fleksibilitas pengambilan cuti sebagai upaya mendorong pembagian tanggung jawab pengasuhan yang lebih setara antara ayah dan ibu.

Cheng menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang ramah keluarga, mendukung keluarga dengan kedua orang tua bekerja, memperkecil kesenjangan upah berdasarkan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, memperkuat pencegahan kekerasan berbasis gender, serta memperluas penerapan prinsip kesetaraan gender dalam seluruh kebijakan pemerintah.

CEDAW merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi pada 1979 dan mulai berlaku pada 1981. Konvensi yang dikenal sebagai "Piagam Hak Asasi Perempuan" ini bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun ketenagakerjaan.

Taiwan mulai menyusun laporan nasional untuk CEDAW secara sukarela pada 2009. Setelah Undang-Undang Pelaksanaan CEDAW diberlakukan pada 2011, pemerintah mengundang pakar internasional setiap empat tahun sekali untuk meninjau implementasi konvensi tersebut. Tahun ini menjadi kali kelima Taiwan menjalani peninjauan internasional, yang hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.