Berkaitan dengan penggerebekan baru-baru ini yang terjadi di beberapa toko buku independen di Hong Kong dan beberapa tokoh ditahan, pada hari ini (16/7) Presiden Lai Ching-te mengeluarkan pernyataan dukungan. Juru bicara Kantor Kepresidenan Kuo Ya-hui (郭雅慧) mengatakan, semestinya tidak ada satu negara pun yang perlu takut dengan aktivitas membaca warganya, apalagi menekan kebebasan berbicara, Taiwan akan berlanjut menjaga kebebasan dan demokrasi, berlanjut memonitor Hong Kong serta menyatakan berpihak pada kebebasan berbicara dan membela demokrasi.

Melalui unggahan di media sosial, Presiden Lai Ching te pada hari Kamis ini (16/7) menunjukkan, baru-baru ini beberapa toko buku independent di Hong Kong digerebek, tokoh terkait ditahan, penerbitan, aktivitas membaca dan kebebasan berbicara mendapat tekanan. Presiden Lai menekankan, Taiwan akan berlanjut melindungi demokrasi dan kebebasan, juga mengharapkan agar keragaman suara dan hak dasar masyarakat Hong Kong dihormati dan mendapat perlindungan yang layak.

Juru bicara Istana Kepresidenan Kuo Ya-hui saat mendampingi Presiden Lai Ching-te menghadiri “Acara Peluncuran Program Transformasi Digital Perawatan Veteran". Saat diwawancarai Juru Bicara Istana Kepresidenan Kuo Ya-hui mengatakan, Istana Kepresidenan telah mengamati penggerebekan yang kembali terjadi di toko buku independen di Hong Kong dan penangkapan beberapa pekerjanya. Ia menunjukkan bahwa hal ini tidak hanya membatasi ruang penerbitan dan menekan serta membungkam penulis, tetapi juga menghambat kebebasan berpikir. Ia menekankan bahwa tidak ada negara yang boleh takut akan bacaan warganya atau menggunakan metode seperti itu untuk menekan kebebasan berbicara.

Kuo Ya-hui menekankan bahwa pencabutan darurat militer Taiwan baru saja memasuki peringatan ke- 39 tahun dan akan terus menjaga demokrasi dan kebebasan, serta akan terus memperhatikan Hong Kong. Kuo Ya-hui mengatakan, "Darurat militer yang dialami Taiwan berjalan selama 38 tahun, juga melalui larangan peredaran surat kabar dan buku, kita mengetahui jelas bahwa demokrasi diperoleh dengan susah payah. kami telah melewati pencabutan militer selama 38 tahun, kami berlanjut menjaga kebebasan dan demokrasi, maka kami bersama negara sahabat demokratis terus memerhatikan Hong Kong, kami menyerukan dukungan kepada siapa pun yang mendukung kebebasan berbicara dan membela demokrasi.” 

Lebih lanjut, berkaitan dengan kasus minyak goreng Chung Lien yang bermasalah, Wali Kota Chiang Wan-an meminta Presiden Lai untuk mengadakan pertemuan keamanan nasional. Kuo Ya-hui mengatakan, Perdana Menteri Cho Jung-tai baru-baru ini menyampaikan laporan khusus tentang keamanan pangan kepada Yuan Legislatif, yang menguraikan 5 prinsip untuk menyelesaikan permasalahan. Satu sisi bertujuan untuk menjamin keamanan pangan, sisi lainnya, berharap agar dapat memulihkan ketertiban di pasar. Kuo Ya-hui menekankan, bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab hukum atas keamanan pangan, dan oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah akan memenuhi tanggung jawab hukum mereka. Inilah yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Taiwan.