(Taiwan, ROC) -- Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkatchenko pada Kamis (16/7) kemarin secara mendadak mengeluarkan pernyataan yang menyatakan akan “segera menutup Kantor Perwakilan Taiwan di Papua Nugini dan menghentikan operasionalnya”.

Keputusan tersebut tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Taiwan. Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan menyampaikan protes keras atas tindakan tersebut dan akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Papua Nugini melalui berbagai jalur guna melindungi hak dan kepentingan Taiwan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim (蕭美琴) saat menghadiri “Pameran Bioteknologi Asia 2026” pada hari ini (17/7) mengatakan kepada media jika Taiwan menghadapi tekanan dari Tiongkok dan situasi diplomatik yang sulit. Menurutnya, tindakan Papua Nugini tersebut memang merupakan sebuah kemunduran bagi Taiwan, tetapi Taiwan akan tetap terus berupaya memperluas ruang internasionalnya.

Wapres Hsiao Bi-khim (蕭美琴) mengatakan, 《外260717-06-蕭美琴(女)""》Situasi diplomatik kami benar-benar sangat, sangat sulit. Tiongkok terus melakukan tekanan di berbagai tempat, menghambat kesempatan kami untuk bertahan serta memperluas ruang internasional. Jadi, ini memang merupakan sebuah kemunduran bagi kami, tetapi kami akan tetap terus berupaya memperjuangkannya, baik dalam memberikan dukungan kepada warga Taiwan di luar negeri maupun terus memperluas kerja sama dan pertukaran internasional kami.”

Selain itu MOFA pada Kamis (16/7) menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak pernah dibahas terlebih dahulu dengan pihak Taiwan. Pihaknya menyampaikan protes keras atas keputusan tersebut dan menegaskan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Papua Nugini melalui berbagai saluran untuk melindungi hak dan kepentingan Taiwan.

Juru Bicara MOFA, Hsiao Kuang-wei (蕭光偉) mengatakan, 《外260716-35-蕭光偉(男)""》“Kami tidak menerima keputusan sepihak yang diumumkan oleh pemerintah Papua Nugini. Kantor Perwakilan Taiwan di Papua Nugini akan tetap beroperasi seperti biasa, serta sesuai ketentuan yang berlaku akan terus melindungi hak dan kepentingan Taiwan serta memberikan layanan yang diperlukan kepada warga Taiwan. MOFA juga telah berkoordinasi dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa untuk memperoleh perhatian dan dukungan dari masyarakat internasional. Selain itu, MOFA juga telah segera menggelar rapat penanganan darurat dan bersama kementerian serta lembaga terkait akan meninjau secara menyeluruh kerja sama bilateral serta hubungan ekonomi dan perdagangan antara Taiwan dan Papua Nugini, sekaligus membahas langkah-langkah yang diperlukan dan tepat guna untuk melindungi kepentingan serta martabat Taiwan.”