Tiongkok akan menerapkan peraturan baru pengelolaan keluar-masuk wilayah mulai 15 September 2026 mendatang. Di masa depan, pemerintah memiliki wewenang untuk melarang keluar negeri bagi personel yang terlibat dalam pengendalian ekspor atau keamanan teknologi. Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) di Taiwan, Chiu Chui-cheng (邱垂正), pada Rabu hari ini (5/8), menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah lama menerapkan manajemen keluar-masuk wilayah yang ketat terhadap rakyatnya maupun warga asing.

Peraturan baru tersebut dinilai hanya mengodifikasi atau menuangkan kontrol yang sudah ada ke dalam aturan tertulis. Ia mengimbau warga Taiwan yang perlu bepergian ke Tiongkok untuk memastikan telah melakukan evaluasi risiko dengan matang.

Berdasarkan laporan Kantor Berita Xinhua, Peraturan Dewan Negara tentang Pengelolaan Keluar-Masuk Wilayah, telah diumumkan pada 31 Juli dan akan mulai berlaku pada 15 September 2026. Isinya secara eksplisit menetapkan bahwa bagi personel yang terlibat dalam pengendalian ekspor atau keamanan teknologi, maka pemerintah berhak melarang mereka meninggalkan negara tersebut. Selain itu, pengajuan keluar-masuk wilayah yang semula menggunakan pengisian formulir dokumen tradisional, kini diubah menjadi keharusan untuk menjalani sesi wawancara guna memastikan niat atau tujuan yang sebenarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MAC Chiu Chui-cheng menyatakan bahwa PKT selalu menerapkan manajemen imigrasi yang sangat ketat terhadap rakyat Tiongkok maupun warga asing. Hal ini termasuk warga Tiongkok yang ingin datang ke Taiwan untuk belajar atau berwisata, yang sejak lama telah tunduk pada kontrol keluar-masuk yang ketat.

Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah terkait sebenarnya sudah ada sejak lama, dan kali ini Tiongkok hanya menuangkan aturan manajemen yang sudah ada tersebut ke dalam hukum tertulis, demi mencoba membangun citra pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Chiu Chui-cheng menekankan bahwa masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya undang-undang, melainkan pada konten regulasi terkait milik PKT yang sangat kabur, hampa, dan memiliki tingkat kesewenang-wenangan yang tinggi.

Akibatnya, masyarakat tidak dapat memprediksi dalam situasi seperti apa mereka akan dilarang keluar negeri.

Chiu Chui-cheng mengimbau warga Taiwan agar sebelum melakukan perjalanan ke Tiongkok, mereka harus memahami sepenuhnya isi peraturan hukum terbaru serta mengevaluasi risiko-risiko terkait secara cermat demi memastikan keselamatan diri masing-masing.