Taiwan diundang untuk hadir dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Tiongkok (RRT) sekali lagi menegaskan prinsip “Satu Tiongkok”. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA), Hsiao Kuang-wei (蕭光偉) menyampaikan pada 12 Agustus kemarin, bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara yang merdeka dan berdaulat, tidak tunduk kepada Republik Rakyat Tiongkok (RRT), status quo yang diakui secara internasional di Selat Taiwan. Partisipasi Taiwan di PIF dan organisasi internasional lainnya merupakan hak yang sah dan legal berdasarkan kedaulatan Taiwan, dan Tiongkok tidak berhak untuk ikut campur atau menghalangi.

Taiwan akan menghadiri pertemuan tahunan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palau pada akhir Agustus mendatang. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 11 Agustus mendesak Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik untuk berpegang teguh pada prinsip “Satu Tiongkok” dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Taiwan secara tepat.

Hsiao Kuang-wei pada 12 Agustus sore menyampaikan, Taiwan telah berpartisipasi dalam PIF atas nama “Taiwan / Republik Tiongkok” sejak tahun 1993, secara konsisten berpartisipasi dalam pertemuan dan mekanisme kerja sama terkait sebagai “mitra pembangunan”. Status partisipasi ini telah terkonfirmasi dalam Komunike Para Pemimpin di beberapa acara selama bertahun-tahun. Taiwan menyatakan persetujuannya terhadap laporan Sekretaris Jenderal PIF Baron Waqa yang menegaskan kembali pada Pertemuan Menteri Luar Negeri PIF bahwa Taiwan adalah mitra penting PIF dan Taiwan akan terus menghadiri pertemuan ini seperti biasa.

MOFA menegaskan kembali, bahwa Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tidak menyebutkan Taiwan, juga tidak mengakui Taiwan sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok, dan juga tidak memberi wewenang kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk mewakili Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, resolusi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengecualikan Taiwan dari partisipasi dalam sistem PBB dan organisasi internasional lainnya. Partisipasi internasional Taiwan tidak seharusnya tunduk pada campur tangan politik, tercermin dalam dukungan kuat dari negara-negara yang sepaham terhadap partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional di berbagai kesempatan.

Hsiao Kuang-wei menekankan, Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara yang berdaulat dan merdeka, tidak tunduk kepada RRT, ini adalah status quo yang diakui secara internasional di Selat Taiwan. Partisipasi Taiwan dalam PIF dan organisasi internasional lainnya adalah hak yang sah dan legal berdasarkan kedaulatan Taiwan. Tiongkok tidak berhak untuk ikut campur atau menghalanginya, dan hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili rakyat Taiwan di komunitas internasional dan arena multilateral. Taiwan akan terus memperdalam kerja sama dengan negara-negara anggota PIF dan mitra yang sepaham, serta secara aktif berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Pasifik.

PIF akan diadakan di Palau pada 30 Agustus hingga 4 September. AFP sebelumnya melaporkan, Taiwan dihalangi untuk berpartisipasi di tahun lalu oleh Tiongkok, tapi telah mengatasi hambatan dan diundang di tahun ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jia-kun (郭嘉昆) mengklaim pada 11 Agustus, bahwa posisi Tiongkok mengenai partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional konsisten dan jelas, “harus ditangani sesuai dengan prinsip Satu Tiongkok”, yang juga merupakan dasar norma hubungan internasional dan konsensus umum komunitas internasional yang terkonfirmasi dalam Resolusi Umum PBB 2758.”

Guo Jia-kun mendesak Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik untuk berpegang teguh pada prinsip Satu Tiongkok, menangani isu-isu terkait Taiwan dengan tepat, dan menghindari dampak negatif terhadap perkembangan hubungan yang sehat dan stabil antara Tiongkok dan forum tersebut.