Konferensi “2026 Taiwan AI Academy Annual Conference” resmi digelar pada hari ini (18/8). Wakil Presiden Taiwan, Hsiao Bi-khim (蕭美琴) dalam pidatonya mengemukakan, Taiwan menguasai kemampuan manufaktur semikonduktor canggih yang menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Namun, menurutnya, kemandirian Kecerdasan Buatan (AI) Taiwan tidak bisa hanya dibangun di atas keunggulan perangkat keras. Taiwan juga perlu menguasai tata kelola data serta nilai-nilai budaya.

Pemerintah secara aktif mendorong “10 pembangunan besar AI”, yang mencakup kapasitas komputasi, tata kelola data, pengembangan talenta, hingga pembangunan ekosistem inovasi. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan AI mandiri Taiwan. Selain itu, Taiwan juga memfokuskan pengembangan pada sejumlah teknologi masa depan, seperti komputasi kuantum, fotonik silikon, dan robot cerdas.

Wapres Hsiao menyebutkan, Yuan Eksekutif telah membentuk kelompok kerja AI berdaulat dan tata kelola data AI. Kelompok ini secara aktif menginventarisasi korpus bahasa dan data yang sesuai dengan nilai-nilai Taiwan untuk digunakan dalam melatih AI berdaulat Taiwan.

Pada saat bersamaan, pemerintah terus meninjau berbagai peraturan terkait guna menyempurnakan mekanisme tata kelola data. Melalui keterbukaan data, pemerintah juga mendukung pengembangan aplikasi AI di berbagai bidang, termasuk bisnis, teknologi, humaniora, administrasi pemerintahan, dan layanan medis.

Wapres Hsiao Bi-khim (蕭美琴) mengemukakan, di samping memberikan berbagai kemudahan, AI juga membawa risiko seperti misinformasi dan disinformasi, teknologi deepfake, serta operasi pengaruh. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan pertahanan yang memadai, kemajuan teknologi justru dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan sistem demokrasi. Hal inilah yang menjadi alasan Presiden Lai Ching-te menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pertahanan seluruh masyarakat.

Wapres Hsiao menyebutkan, pemerintah memasukkan ketahanan informasi, komunikasi, dan infrastruktur sebagai bagian dari ketahanan pertahanan seluruh masyarakat. Melalui “Undang-Undang Dasar tentang AI”, pemerintah akan menjalankan pendekatan inovasi dan keamanan secara bersamaan untuk mendorong perkembangan AI yang berpusat pada manusia, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta dapat dipercaya.

Wapres Hsiao menuturkan, di samping memperkuat teknologi, tata kelola, dan ketahanan pertahanan, Taiwan juga perlu memperhatikan pembangunan yang seimbang di tingkat nasional dan di berbagai sektor industri.

Seiring pertumbuhan pesat industri teknologi, pemerintah berharap hasil perkembangan teknologi dapat semakin menyebar ke berbagai bidang lainnya, sehingga turut mendorong pertumbuhan industri Taiwan secara keseluruhan.