Petugas Imigrasi Bandara Uganda menahan paspor warga Taiwan yang masuk dan dengan alasan “kebijakan satu Tiongkok” menuntut yang tidak rasional, hal ini menarik perhatian Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) yang bermarkas di London. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan IPAC menegaskan, “Tindakan ini jelas merupakan bentuk diskriminasi yang bersifat memaksa, yang mengindikasikan bahwa sebuah negara ketiga yang berdaulat tampak memaksakan tuntutan politik Republik Rakyat Tiongkok akibat tekanan yang diterima. Dengan menolak paspor Taiwan yang sah secara sewenang-wenang dan memaksa para pelancong untuk menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh otoritas di luar yurisdiksinya, negara tersebut telah melanggar prinsip dasar non-diskriminasi yang tercantum dalam standar penerbangan sipil internasional (termasuk pedoman ICAO).”
Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut dan berterima kasih IPAC dan negara-negara mitra dengan kesepahaman serupa memberikan dukungan suara dan tindakan bagi Taiwan, serta memberikan perhatian situasi warga Taiwan yang dicekal masuk ke Uganda. Kepala Divisi Urusan Eropa Kementerian Luar Negeri Huang Jun-yao (黃鈞耀) mengatakan, “Mengimbau pemerintah Uganda seharusnya melihat tidak ada sangkut pautnya anatara kedaulatan Republik Tiongkok Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok, jangan karena unsur politik membatasi hak masuk dan memengaruhi keuntungan dan pertukaran dari kedua belah pihak.”
Selain itu, ada media yang melaporkan, tim paduan suara Nibun Chorus Kaohsiung selama masa mengikuti “World Choir Games” di Swedia, dicurigai kalau petugas penyelenggara menghalangi penonton yang membawa bendera Taiwan yang ingin masuk ke dalam area pertandingan, juga membatasi kebebasan wawancara. Huang Jun-yao menyampaikan, Kementerian Luar Negeri sangat memprihatikan atas tindakan ini dan telah meminta kantor perwakilan Taiwan untuk meminta penjelasan kepada pihak penyelenggara dan mengimbau pihak penyelenggaraan untuk menjaga sikap toleransi, menghormati kebebasa penonton dan hak wawancara dari media.