Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Selasa hari ini (18/8) menghadiri Forum ESG Hak Emisi Karbon Berkelanjutan Taiwan 2026 yang diselenggarakan oleh media daring. Dalam kesempatan tersebut, ia menunjukkan bahwa Taiwan telah memasuki era baru di mana pembuangan emisi karbon memiliki harga.

Kemampuan pengelolaan karbon bukan lagi sekadar bagian dari tanggung jawab lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, melainkan telah menjadi daya saing penting yang menentukan apakah perusahaan dapat memperoleh pesanan internasional dan menarik modal global.

Pemerintah akan teguh mendorong transformasi ganda, yakni digital dan hijau, serta memperkuat ketahanan energi. Selain itu, tujuan dari sistem biaya karbon adalah sebagai insentif untuk memandu perusahaan mengurangi emisi karbon, bukan untuk menambah beban.

Dalam pidatonya, Presiden Lai menyatakan bahwa masalah perubahan iklim semakin hari semakin serius. Suhu rata-rata di Taiwan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan dampak dari efek pulau panas perkotaan juga semakin kuat.

Komite Strategi Perubahan Iklim Istana Kepresidenan telah menetapkan satu kebijakan besar, dengan harapan dapat menanam hutan kota di berbagai kabupaten dan kota di Taiwan untuk mengatasi masalah efek pulau panas tersebut. Di masa mendatang, undang-undang baru juga akan dirumuskan agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama, serta sektor publik dan organisasi sipil dapat bergandengan tangan untuk menyelesaikan target ini secara bertahap.

Presiden Lai menunjukkan bahwa Taiwan saat ini berdiri di titik balik penting bagi energi, AI, serta penghematan energi dan pengurangan emisi karbon. Guna merespons Kesepakatan Paris dan merealisasikan “Transformasi Net-Zero 2050”, pemerintah telah menyelesaikan Rencana Aksi Pengurangan Karbon Menyeluruh Taiwan, dengan mengajukan target pengurangan emisi sebesar 38% ±2% pada tahun 2035 dibandingkan dengan tahun 2005.

Seiring dengan berlakunya sistem biaya karbon, Taiwan telah resmi memasuki era baru di mana pembuangan emisi karbon memiliki harga. Di era net-zero, kemampuan pengelolaan karbon bukan hanya bagian dari pemenuhan tanggung jawab lingkungan perusahaan, tetapi juga merupakan daya saing penting yang menentukan apakah perusahaan mampu mendapatkan pesanan internasional dan menarik modal global.

Kepala Negara menekankan bahwa menanggapi perhatian semua pihak terhadap isu biaya karbon dan energi, pemerintah memiliki tiga sikap yang teguh. Pertama adalah terus mendorong transformasi ganda, yaitu digital dan hijau, serta memperkuat ketahanan energi. Taiwan adalah pusat penting semikonduktor dan AI global. Untuk memastikan tersedianya energi hijau yang memadai saat mengembangkan teknologi AI, pemerintah akan terus mendorong transformasi energi, mengembangkan energi hijau yang beragam serta sistem penyimpanan energi, dan menciptakan situasi saling menguntungkan bagi perkembangan industri dan keberlanjutan lingkungan melalui teknologi digital serta penghematan energi pintar.

Kedua adalah menjadikan sistem biaya karbon sebagai insentif untuk mengurangi emisi karbon guna membantu perkembangan industri. Presiden Lai menekankan bahwa pelaporan dan pembayaran tahap pertama untuk sistem biaya karbon telah dilakukan pada bulan Mei tahun ini. Pemerintah mendorong biaya karbon bukan untuk menambah beban perusahaan, melainkan untuk memandu perusahaan melakukan pengurangan emisi secara mandiri serta membantu perusahaan meningkatkan daya saing mereka.

Ketiga adalah terus mengucurkan dana untuk mendorong inovasi dan transformasi perusahaan. Presiden Lai menyatakan bahwa demi meringankan beban perusahaan dalam pengurangan karbon dan teknologi inovatif, pemerintah mendirikan Dana Pertumbuhan Hijau senilai puluhan miliar, guna memandu dana sektor swasta untuk bersama-sama mengucurkan investasi, dengan fokus investasi pada bidang-bidang penting seperti penyimpanan energi, penghematan energi, dan teknologi rendah karbon, dengan harapan dapat menggerakkan inovasi industri dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja hijau.