Terkait kontroversi yang melibatkan Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Jenewa, Li Kuan-te (李冠德), yang bersangkutan telah memenuhi permintaan Kementerian Luar Negeri (MOFA) untuk kembali ke kementerian pada tanggal 17 Agustus 2026, guna menjalani pemeriksaan dan memberikan klarifikasi.

Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung (林佳龍) pada Rabu hari ini (19/8) saat menjawab pertanyaan media di Yuan Legislatif menyatakan bahwa MOFA telah membentuk tim investigasi khusus dan mengundang anggota eksternal yang memiliki latar belakang profesional untuk berpartisipasi. Hasil penyelidikan awal diperkirakan baru akan keluar dalam waktu sekitar 2 bulan.

Sebelumnya, staf Kantor Perwakilan di Jenewa mengajukan sejumlah keraguan terkait kemampuan kepemimpinan serta tindakan dan ucapan pribadi Li Kuan-te. Di sisi lain, Li Kuan-te juga telah memberikan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga kedua belah pihak kini saling mempertahankan argumen masing-masing.

Menlu Lin menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan dimensi yang luas dan berkaitan dengan kementerian serta komisi lainnya. MOFA akan menyelesaikan proses penyelidikan secepat mungkin. Lin Chia-lung mengatakan, “Oleh karena itu, kami akan mempercepat prosedur ini. Secara umum, hasil penyelidikan akan keluar dalam waktu sekitar 2 bulan.”

Di samping itu, dalam ajang Gwangju Biennale di Korea Selatan yang akan digelar pada awal September mendatang, Museum Seni Rupa Nasional Taiwan (NTMoFA) mendaftarkan diri dengan nama Taiwan Pavilion. Namun, pihak penyelenggara mengubah nama tersebut menjadi singkatan dari museum itu, yakni "NTMOFA". Kementerian Kebudayaan (MOC) telah menyampaikan protes keras kepada pihak penyelenggara pada tanggal 9 Agustus lalu.

Lin Chia-lung menunjukkan bahwa selain menyampaikan keprihatinan, MOFA juga terus membantu MOC dan para seniman untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Kota Gwangju serta pihak penyelenggara. Mengingat masih ada waktu sebelum upacara pembukaan, MOFA berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Lin Chia-lung mengatakan, “Karena hal ini melibatkan kebebasan budaya dan seni, serta sebelumnya telah ada kesepakatan, maka terhadap perubahan nama secara sepihak ini, kami akan berupaya keras dalam bernegosiasi guna memperjuangkan agar kegiatan ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan semula.”

Lin Chia-lung menyatakan bahwa Gwangju merupakan simbol penting bagi gerakan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia dalam sejarah Korea Selatan. Oleh karena itu, ia berharap pihak penyelenggara tidak mengkhianati tujuan utama dari penyelenggaraan Gwangju Biennale tersebut.