(Taiwan, ROC) --- Beberapa anggota legislatif dari Partai Kuomintang (KMT) sedang merencanakan untuk mengamendemen Undang-Undang Pengawasan Reaktor Nuklir, dengan tidak lagi menetapkan batas waktu pengajuan perpanjangan operasional PLT Nuklir.

Pada Kamis hari ini (28/3), Ketua Komisi Keamanan Nuklir, Chen Tung-yang (陳東陽), menyatakan, jika PLT Nuklir ingin diperpanjang masa operasinya, maka hal ini akan melibatkan amandemen peraturan, serta pembangunan fasilitas penyimpanan kering, dan penanganan limbah nuklir, yang mana ini semua memerlukan konsensus sosial.

Jika amandemen tersebut dapat dilakukan, maka Komisi Keamanan Nuklir akan melakukan pemeriksaan ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Pengawasan Nuklir menetapkan bahwa permohonan perpanjangan operasional PLT Nuklir di Taiwan harus diajukan lima tahun sebelum masa izin berakhir.

Ini berarti bahwa PLTN No. 3 yang saat ini beroperasi tidak bisa diperpanjang masa operasinya, dan akan secara bertahap dinonaktifkan dalam dua tahun ke depan.

Beberapa anggota legislatif dari Partai KMT mengusulkan amandemen untuk perpanjangan operasional PLTN tanpa menetapkan batas waktu pengajuan.

Topik ini menjadi fokus pembahasan dari anggota Yuan Legislatif, saat hadir dalam rapat Komisi Pendidikan dan Kebudayaan pada Kamis hari ini (28/3).

Anggota legislatif dari Partai KMT, Lo Chih-chiang (羅智強), menyatakan bahwa biaya produksi listrik yang dihasilkan dari PLT Nuklir berkisar NT$1,1. Sedangkan biaya produksi listrik dari PLT Batu bara berkisar NT$3,19, dan biaya produksi listrik dari energi terbarukan bahkan melebihi NT$5.

Meskipun sempat mengalami bencana nuklir, tetapi Jepang tetap mengaktifkan kembali PLT Nuklir mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa tenaga nuklir adalah pilihan energi yang murah dan rendah karbon, serta media penting untuk menuju kebijakan net zero.

Lo Chih-chiang melanjutkan, hanya Taiwan yang bergerak bertentangan dengan tren internasional.

Mengenai kemungkinan perpanjangan operasional PLT Nuklir, Chen Tung-yang, menyatakan bahwa perpanjangan operasional merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan keseluruhan kebijakan energi nasional, serta membutuhkan konsensus sosial dalam hal pembangunan fasilitas penyimpanan kering, amandemen peraturan, dan penanganan limbah nuklir.

Namun, jika Yuan Legislatif benar-benar ingin mendorong amandemen Undang-undang Pengawasan Nuklir, maka Komisi Keamanan Nuklir akan menghormatinya.

Chen Tung-yang mengatakan, "Saat ini, jika Taipower ingin memperpanjang masa operasional, jika dilihat dari perspektif teknis, maka Taipower perlu meninjau situasi spesifik dari masing-masing unit. Saya saat ini tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan."

Namun, anggota legislatif dari Partai Demokratik Progresif (DPP), Wu Pei-yi (吳沛憶) dan Jean Kuo (郭昱晴), keduanya menyatakan bahwa Taiwan saat ini belum menemukan lokasi untuk penyimpanan permanen, bahkan tangki penyimpanan eksternal di PLT Nuklir No. 1 pun belum dapat digunakan.

Hal ini memperlihatkan bahwa biaya PLT Nuklir dianggap terlalu rendah. Chen Tung-yang juga setuju dengan hal ini dan menekankan bahwa biaya sosial sulit untuk diestimasi.