Kota Taoyuan memiliki jumlah pekerja migran terbesar di Taiwan. Pekerja migran ini telah lama mendukung industri-industri dasar seperti manufaktur dan perawatan. Namun, di balik populasi pekerja migran yang besar ini, terdapat ribuan pekerja migran hilang kontak setiap tahunnya sehingga muncul permasalahan memperkerjakan secara ilegal, penampungan ilegal, dan masalah keamanan publik. Statistik terbaru dari Departemen Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Taoyuan menunjukkan bahwa hingga Juni 2026, Taoyuan memiliki 142.241 pekerja migran dengan izin kerja resmi, masih menempati peringkat pertama di negara ini. Pada tahun 2025, 3.850 pekerja migran di Taoyuan dilaporkan hilang kontak, bertambah 242 dari 3.608 pada tahun 2024, berkisar 6,7%. Data terkait juga menunjukkan bahwa masalah pekerja migran hilang kontak bukan hanya masalah pengawasan, tetapi melibatkan berbagai faktor seperti kekurangan tenaga kerja di berbagai industri, pasar tenaga kerja ilegal, kondisi kerja pekerja migran, dan keamanan publik.

Departemen Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Taoyuan mengatakan, jumlah pekerja migran di Taoyuan yang hilang kontak di Taoyuan pada tahun 2024 adalah 3.608, meningkat menjadi 3.850 pada tahun 2025, dan mencapai 1.792 pada akhir Juli 2026. Di sisi lain, kasus-kasus mempekerjakan dan penampungan ilegal yang melanggar Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan terus terjadi. Secara khusus, terkait kasus penampungan ilegal berdasarkan Pasal 44, 230 kasus dikenai sanksi pada tahun 2024, meningkat menjadi 316 pada tahun 2025, dan mencapai 192 pada akhir Juli 2026.

Departemen Ketenagakerjaan menunjuk, mayoritas warga negara asing yang tertangkap dalam kasus perekrutan atau penampungan ilegal adalah pekerja migran hilang kontak, kelompok lain termasuk warga negara asing yang masuk dengan visa turis, maupun pelajar asing yang bekerja tanpa izin kerja.

Mengapa pekerja migran hilang kontak masih beredar di pasar kerja ilegal di Taiwan? Hasil analisa dari Departemen Ketenagakerjaan mendapati berbagai alasan, beberapa industri seperti konstruksi, pertanian, katering, manufaktur temporer, dan perawat rumah tangga telah lama menghadapi krisis tenaga kerja. Lebih jauh lagi, beberapa pekerja migran datang ke Taiwan dengan beban hutang atau biaya agensi, dan kesenjangan antara penghasilan legal mereka dan harapan sebelum kedatangan dapat menyebabkan mereka meninggalkan mekanisme pekerjaan legal.

Departemen Ketenagakerjaan juga beranggapan, masalah pekerja migran hilang kontak tidak hanya melibatkan faktor individu tetapi juga kebijakan pemerintah pusat terkait pelonggaran industri tertentu bagi pekerja migran, serta peraturan mengenai perubahan perusahaan dan pembatasan kerja. Pemerintah daerah tidak hanya memperkuat penegakan hukum tetapi juga mengumpulkan data tentang kekurangan dan kebutuhan tenaga kerja lokal untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat, dengan harapan dapat mengurangi jumlah pekerja migran hilang kontak dengan membuka industri tertentu secara tepat dan menyesuaikan peraturan, sekaligus melindungi hak-hak pekerja domestik.

Masalah pekerja migran hilang kontak juga tercermin dalam penegakan hukum di lapangan. Statistik dari Departemen Kepolisian Kota Taoyuan menunjukkan bahwa 2.063 pekerja migran hilang kontak ditangkap pada tahun 2024, meningkat menjadi 2.337 pada tahun 2025, dan 1.593 hingga saat ini pada tahun 2026 – jumlah kasus penangkapan tertinggi oleh lembaga kepolisian mana pun di seluruh negeri dalam tiga tahun terakhir.

Data kepolisian menunjukkan bahwa pada tahun 2024, 1.086 pekerja migran asing di Taoyuan terlibat dalam kasus kriminal, termasuk 184 pekerja hilang kontak. Pada tahun 2025, ada 1.662 terlibat, termasuk 349 pekerja hilang kontak. Dari Januari hingga Juli 2026, sebanyak 801 orang terlibat, termasuk 229 orang hilang kontak. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2025, jumlah pekerja migran hilang kontak meningkat dari 184 menjadi 349, peningkatan sebanyak 165 orang, atau sekitar 89,7%.

Namun, peningkatan kasus yang melibatkan pekerja migran hilang kontak tidak selalu menunjukkan penurunan situasi keamanan secara keseluruhan bagi pekerja migran di Taoyuan. Polisi menunjukkan bahwa dari Juli 2026 hingga Juli 2026, tingkat kejahatan per 100.000 pekerja migran di Taoyuan adalah 563, terendah di antara 6 kota besar. Selain menyelidiki kasus ilegal, polisi juga menekankan perlindungan hak-hak pekerja migran yang bekerja dan WNA.

Dalam hal jenis kejahatan, penipuan merupakan pelanggaran paling umum yang melibatkan pekerja migran asing di Taoyuan pada tahun 2024 (676 kasus), dan tetap menjadi kategori teratas pada tahun 2025 (906 kasus). Namun, pada akhir Juli 2026, kasus membahayakan publik menjadi yang paling banyak terjadi (238 kasus). Dalam beberapa tahun terakhir, polisi telah memperkuat sosialisasi kesadaran publik dan investigasi yang menargetkan warga negara asing yang terlibat dalam penipuan, rekening palsu, narkoba, dan masalah keamanan di lokasi tertentu.

Pekerja migran telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari industri dan sistem perawatan di Taoyuan. Bagaimana memfasilitasi agar perekrutan tenaga kerja legal yang lebih lancar, mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan pekerja migran hilang kontak, dan menghadang pasar kerja ilegal, sekaligus memastikan keselamatan publik dan hak-hak pekerja migran, kemungkinan bukan hanya masalah yang dapat ditangani oleh satu departemen saja. Ini adalah isu yang membutuhkan upaya bersama dari pemerintah pusat dan daerah, industri, dan masyarakat.