Istana Kepresidenan pada Selasa kemarin (8/9) merilis siaran pers yang menyatakan bahwa Wakil Presiden Hsiao Bi-khim (蕭美琴) menerima kunjungan delegasi akademisi dari program Taiwan di Kawasan Indo-Pasifik (TIPR) Institut Hoover Universitas Stanford, Amerika Serikat, di Istana Kepresidenan pada Senin (7/9). Dalam pertemuan tersebut, Wapres Hsiao memaparkan berbagai perkembangan Taiwan di bidang pertahanan, ekonomi, hingga hubungan lintas selat.
Saat menyampaikan sambutan, Wakil Presiden terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada delegasi atas perhatian jangka panjang mereka terhadap Taiwan dan hubungan Taiwan-Amerika Serikat. Wapres Hsiao menyatakan bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas regional senantiasa menjadi tujuan utama dari kebijakan pemerintah Taiwan. Beliau juga menyebutkan bahwa Presiden Lai Ching-te (賴清德) telah meluncurkan Rencana Aksi Empat Pilar Perdamaian, yang mencakup penguatan pertahanan nasional, peningkatan kemakmuran ekonomi, pembangunan kemitraan dengan kamp demokrasi, serta menunjukkan kepemimpinan yang berprinsip dalam menavigasi hubungan lintas selat.
Beralih ke isu pertahanan, Wakil Presiden Hsiao memaparkan bahwa selain terus meningkatkan anggaran pertahanan rutin, pemerintah juga menyusun rencana belanja pertahanan tambahan melalui mekanisme anggaran belanja tambahan dan anggaran khusus. Di saat yang sama, pemerintah secara paralel mendorong serangkaian langkah reformasi pertahanan, yang meliputi reformasi militer serta peningkatan kapasitas tempur.
Wakil Presiden juga menyampaikan harapannya agar kemitraan antara Taiwan dan Amerika Serikat tetap menunjukkan ketangguhan dan terus diperdalam di tengah berbagai tantangan tarif serta faktor geopolitik lainnya.
Beliau meyakini bahwa kolaborasi kedua negara tidak hanya akan membantu memperkuat Taiwan, tetapi juga mendukung Amerika Serikat dalam mendorong reindustrialisasi serta mempertahankan posisi kepemimpinan yang unggul di bidang kecerdasan buatan.
Mengenai hubungan lintas selat, Wakil Presiden mengungkapkan bahwa situasi saat ini berada dalam fase yang sangat sulit karena kepemimpinan Tiongkok terus-menerus menolak untuk melakukan dialog dan komunikasi langsung dengan pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis.
Kendati demikian, posisi Taiwan tetap konsisten. Taiwan tidak akan melakukan provokasi, tetapi juga tidak akan berkompromi terhadap kebebasan dan demokrasi yang telah diraih dengan susah payah.
Wakil Presiden menambahkan bahwa tahun ini bertepatan dengan peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat sekaligus menandai 30 tahun pemilihan presiden secara langsung di Taiwan. Selama tiga dekade terakhir, rakyat Taiwan terus berjuang keras untuk memperdalam nilai-nilai demokrasi.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara berbagai partai politik, Wapres Hsiao menilai hal tersebut merupakan bagian yang wajar dari dinamika politik demokratis. Ia meyakini bahwa mayoritas mutlak rakyat Taiwan merasa bangga atas pencapaian demokrasi yang telah diraih, serta atas masyarakat terbuka yang dibangun bersama beserta institusi demokrasi yang menopangnya.
Oleh karena itu, di tengah berbagai tantangan yang membentang, Taiwan akan tetap melangkah mantap dalam menjalankan agenda-agenda tersebut.