(Taiwan, ROC) – Media Reuters pada Kamis (1/10), mengutip sejumlah sumber yang memahami posisi resmi pemerintah Amerika Serikat (AS), melaporkan bahwa meskipun Pemimpin Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jin-ping (習近平) telah memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) untuk bersiap menggunakan kekuatan terhadap Taiwan pada 2027, para pejabat AS menilai kemungkinan Tiongkok menginvasi Taiwan sebelum 2028 kini semakin kecil.

Namun, jika Partai Progresif Demokrat (DPP) kembali berkuasa untuk keempat kalinya secara berturut-turut, terutama jika Presiden Lai Ching-te (賴清德) berhasil terpilih kembali, maka Beijing berkemungkinan akan kembali mempertimbangkan opsi penggunaan kekuatan militer setelah 2028.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo (郭雅慧) pada Kamis (1/10) malam mengemukakan, sejak Taiwan menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya pada 1996, upaya Tiongkok untuk menekan rakyat Taiwan agar meninggalkan kebebasan dan demokrasi melalui ancaman kekuatan militer tidak pernah berhenti.

Selama 30 tahun sejak pemilihan presiden secara langsung diberlakukan, sebagai negara demokrasi, rakyat Taiwan juga tidak pernah menyerah dalam mempertahankan nilai-nilai yang mereka junjung dan juga cara hidup yang mereka hargai hanya karena adanya ancaman.

Karen Kuo (郭雅慧) menuturkan, Daratan Tiongkok belakangan ini terus meningkatkan ancaman militernya terhadap negara-negara demokrasi di kawasan rantai pulau pertama, termasuk di Selat Taiwan, Laut Tiongkok Timur, dan Laut Tiongkok Selatan. Tindakan tersebut dinilai secara sewenang-wenang mengganggu stabilitas kawasan, dan telah menimbulkan kekhawatiran besar dari berbagai negara terhadap risiko ketidakpastian terbesar di kawasan.

Dirinya juga menyinggung bahwa AS, Jepang, dan Korea Selatan beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan penolakan terhadap segala tindakan yang secara sepihak mengubah status quo.

Jubir Kuo menunjukkan, di tengah situasi kawasan yang semakin kompleks, Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Lai tidak hanya akan terus memperkuat kemampuan pertahanan diri dan meningkatkan ketahanan pertahanan seluruh masyarakat, tetapi juga mempererat kerja sama dengan AS serta seluruh negara demokrasi sahabat di dunia.

Taiwan akan terus berupaya mempertahankan status quo, mencegah ancaman melalui kekuatan yang dimiliki, serta menjaga perdamaian. Karen Kuo (郭雅慧) menegaskan, demi kebebasan, demokrasi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, Taiwan tidak akan menyerah pada prinsip demokrasi dan kebebasan hanya karena adanya ancaman militer apa pun.