Sebuah kebijakan progresif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran justru memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri Taiwan. Rencana Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) untuk menerapkan sistem bebas biaya penempatan secara penuh dalam tiga tahun ke depan, di mana seluruh biaya rekrutmen pekerja migran akan ditanggung oleh majikan, diperingatkan dapat menjadi pukulan telak yang menghancurkan daya saing dan keuntungan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi. Peringatan keras ini disuarakan oleh Federasi Industri Nasional (CNFI), yang menyoroti potensi lonjakan biaya tenaga kerja yang drastis jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa langkah-langkah pendukung yang memadai. Rencana ini merupakan bagian dari komitmen Taiwan dalam Perjanjian Perdagangan Setara dengan Amerika Serikat (ART), yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik ketenagakerjaan dengan standar hak asasi manusia internasional dan menghapus praktik kerja paksa. ...