Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah genap berlangsung selama satu bulan, dan alih-alih berakhir dengan kemenangan cepat seperti yang diprediksi, konflik ini justru berubah menjadi perang berlarut-larut yang menguras sumber daya dan perhatian global.

Situasi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan pengamat internasional, apakah keterlibatan mendalam Amerika di Timur Tengah akan secara signifikan mengalihkan pengerahan militernya dari kawasan Indo-Pasifik, dan pada akhirnya melemahkan kekuatan pencegahannya terhadap Tiongkok?

Konflik yang dinamai Operation Epic Fury ini dimulai pada 28 Februari 2026 dengan serangan udara presisi yang berhasil menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Keberhasilan awal ini, ditambah dengan operasi penangkapan mantan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro beberapa waktu sebelumnya, sempat memproyeksikan citra kekuatan militer AS yang tak terbantahkan. Pada saat itu, banyak analis meyakini bahwa demonstrasi kekuatan ini akan memberikan Presiden Donald Trump posisi tawar yang sangat kuat dalam pertemuannya yang akan datang dengan Pemimpin Tiongkok, Xi Jin-ping (習近平).

Namun, realitas di medan perang berkata lain. Sebulan berlalu, rezim teokrasi Iran ternyata tidak runtuh. Mereka menunjukkan daya tahan yang luar biasa, terus melancarkan serangan rudal balasan ke Israel dan sekutu AS di Teluk Persia.

Lebih krusial lagi, Iran berhasil mengendalikan Selat Hormuz secara efektif, memblokade salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia. Akibatnya, harga minyak global meroket, memberikan tekanan hebat pada stabilitas ekonomi berbagai negara dan mengubah narasi perang dari kemenangan kilat menjadi rawa strategis.

Perkembangan ini memaksa Donald Trump untuk menunda pertemuannya dengan Xi Jin-ping hingga pertengahan Mei, sebuah sinyal jelas bahwa situasi di Iran jauh lebih rumit dari perkiraan awal.

Sebagai respons terhadap perlawanan Iran, Pentagon terus mengirimkan bala bantuan besar-besaran ke Timur Tengah, termasuk ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82, yang mengindikasikan kemungkinan adanya serangan darat.

Yang paling mengkhawatirkan bagi para perencana strategis di Washington adalah sumber dari pasukan bantuan tersebut.

Laporan dari media terkemuka seperti Wall Street Journal dan New York Times mengonfirmasi bahwa sebagian kekuatan militer itu dialihkan dari kawasan Indo-Pasifik. Kapal serbu amfibi USS Tripoli yang berbasis di Jepang, ribuan personel Marinir, hingga sistem pertahanan rudal canggih seperti Patriot dan THAAD yang ditempatkan di Korea Selatan, dilaporkan telah dipindahkan ke medan perang Iran.

Pengalihan aset strategis ini secara alami memunculkan pertanyaan kritis, apakah pencegahan AS terhadap Tiongkok kini telah menurun? Namun, sebagian pakar di Taiwan justru memiliki pandangan yang berbeda.

Zhong Zhi-dong (鍾志東), seorang peneliti di Institut Riset Keamanan dan Pertahanan Nasional, berpendapat bahwa keputusan Pentagon untuk memindahkan pasukan justru menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap stabilitas di Indo-Pasifik. Menurutnya, AS tidak akan mengambil risiko tersebut jika tidak yakin bahwa kekuatan pencegahannya terhadap Tiongkok dan Korea Utara sudah cukup efektif untuk mencegah tindakan gegabah dalam beberapa bulan ke depan.

Pandangan ini diperkuat oleh analisis mengenai sikap Tiongkok itu sendiri. Liu Fu-kuo (劉復國) dari Universitas Nasional Chengchi (NCCU) menilai bahwa Beijing saat ini menerapkan apa yang disebut sebagai keteguhan strategis. Alih-alih memanfaatkan situasi untuk bertindak agresif, Tiongkok cenderung mengambil sikap mengamati dengan saksama dan berjalan sesuai dengan agendanya sendiri, yaitu menjaga stabilitas regional.

Undangan Xi Jin-ping kepada tokoh oposisi Taiwan untuk berkunjung ke Tiongkok di tengah krisis ini bahkan dapat diartikan sebagai sinyal niat baik untuk menjaga ketenangan di Selat Taiwan.

Di tengah dinamika ini, manuver politik Presiden Donald Trump menjadi faktor kunci. Dikenal dengan fleksibilitas strategis-nya, Donald Trump terus mengubah-ubah definisi kemenangan dalam perang Iran. Tujuannya adalah untuk menguasai narasi dan mengklaim telah mencapai hasil penting sebelum ia bertemu dengan Xi Jin-ping.

Selain itu, Trump juga berpacu dengan waktu. Hukum AS membatasi operasi militer tanpa otorisasi penuh dari Kongres hanya selama 60 hari. Penundaan pertemuannya hingga pertengahan Mei memberinya waktu hingga akhir April untuk mencapai kemenangan bertahap di Iran, yang dapat ia gunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Tiongkok sekaligus menghindari tantangan politik di dalam negeri.

Dengan demikian, perang Iran kini telah berevolusi dari sekadar konflik regional menjadi arena proksi dalam konfrontasi strategis antara AS dan Tiongkok, di mana hasilnya akan sangat menentukan arah geopolitik global di masa mendatang.