Lampu Hijau untuk Pekerja Migran India! Gelombang Pertama 1.000 Pekerja Siap Masuk Taiwan Paling Cepat Tahun Ini

Taiwan bersiap membuka lembaran baru dalam kebijakan ketenagakerjaan dengan rencana kedatangan gelombang pertama pekerja migran asal India yang diperkirakan akan terealisasi paling cepat pada tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan (MOL), Hung Sun-han (洪申翰), mengonfirmasi bahwa setelah serangkaian proses diplomasi dan persiapan teknis, tahap akhir konfirmasi administratif kini tengah berlangsung, membuka jalan bagi 1.000 pekerja India untuk memasuki pasar kerja Taiwan.

Langkah strategis ini menandai implementasi konkret dari Nota Kesepahaman (MOU) kerja sama ketenagakerjaan yang telah ditandatangani kedua negara pada awal tahun 2024.

Kepastian ini disampaikan dalam sebuah sesi laporan di Yuan Legislatif, di mana Menteri Hung Sun-han memaparkan progres signifikan yang telah dicapai. Titik krusial dalam persiapan ini adalah kunjungan delegasi Taiwan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Chen Ming-jen (陳明仁), ke India pada Januari lalu. Misi tersebut bertujuan untuk berdialog langsung dengan para pengusaha Taiwan yang beroperasi di India dan meninjau secara langsung efektivitas serta situasi penggunaan pekerja lokal India. Hasil dari kunjungan tersebut memberikan keyakinan bahwa integrasi pekerja India ke dalam industri Taiwan dapat berjalan dengan baik.

Saat ini, fokus utama kedua negara adalah menyelaraskan detail prosedur administratif yang krusial untuk memastikan kelancaran proses. Koordinasi intensif tengah dilakukan untuk memfinalisasi standar verifikasi dokumen, kualitas pemeriksaan kesehatan, serta alur birokrasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien dan transparan sejak awal, meminimalkan potensi kendala di kemudian hari.

Salah satu aspek penting dalam kesepakatan awal adalah penetapan kuota perekrutan langsung (direct hiring) sebesar 5% dari total 1.000 pekerja pada gelombang pertama. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada agensi dan memotong biaya yang tidak perlu bagi para pekerja.

Menteri Hung Sun-han secara pribadi menyatakan harapannya agar persentase perekrutan langsung ini dapat ditingkatkan di masa depan. Namun, ia juga menekankan bahwa penyesuaian lebih lanjut akan sangat bergantung pada kebutuhan riil dan dinamika di berbagai sektor industri yang akan menyerap tenaga kerja tersebut.

Langkah untuk mendatangkan pekerja migran dari India merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Taiwan untuk mendiversifikasi sumber tenaga kerja asingnya, yang selama ini didominasi oleh beberapa negara di Asia Tenggara.

Dengan membuka koridor baru dari India, Taiwan tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor vital, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Keberhasilan gelombang pertama ini akan menjadi preseden penting yang akan menentukan skala dan arah kerja sama ketenagakerjaan antara Taiwan dan India di masa mendatang.

Jual Kembali Obat dari Luar Negeri Ilegal, Kaohsiung Denda Pelanggar Lebih dari NT$2,3 Juta

Biro Kesehatan Pemerintah Kota Kaohsiung mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak menjual kembali obat-obatan yang dibeli dari luar negeri, menyusul penindakan terhadap 85 kasus penjualan obat ilegal melalui internet sepanjang tahun lalu dengan total denda mencapai NT$2,3 juta.

Praktik yang sering dianggap sepele ini ternyata merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Farmasi yang dapat berujung pada denda jutaan hingga ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Dalam siaran persnya, Biro Kesehatan mengungkapkan sebuah tren yang mengkhawatirkan, di mana hampir sepertiga dari total kasus yang ditindak melibatkan obat-obatan populer yang dibeli dari Jepang.

Produk-produk seperti obat lambung, obat pereda nyeri, hingga salep jerawat yang sering menjadi buah tangan para pelancong, ternyata menjadi komoditas ilegal yang paling banyak diperjualbelikan secara daring.

Motif pelanggaran umumnya serupa, yakni masyarakat membeli obat tersebut untuk penggunaan pribadi, namun karena tidak habis terpakai, mereka mencoba menjual sisanya melalui platform online tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum karena mereka tidak memiliki izin sebagai pedagang obat.

Pihak berwenang menegaskan bahwa konsekuensi hukum dari tindakan ini sangatlah berat. Berdasarkan Undang-Undang Farmasi, individu yang secara ilegal menjual obat-obatan dapat dikenakan denda administratif mulai dari NT$30.000 hingga NT$2.000.000.

Jika pelanggaran dianggap berat, misalnya melibatkan obat terlarang atau menimbulkan dampak kesehatan yang serius, kasus tersebut dapat ditingkatkan ke ranah pidana. Pelaku dapat dihadapkan pada ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun, dan dapat dikenai denda tambahan yang nilainya fantastis, yakni hingga NT$100.000.000.

Selain produk dari Jepang, penindakan yang dilakukan juga mengungkap peredaran berbagai obat ilegal dari negara lain. Di antaranya adalah salep belerang dan minyak oles produksi Tiongkok yang diklaim memiliki khasiat tidak terbukti seperti antibakteri hingga peningkat vitalitas. Suplemen dari Amerika Serikat seperti Q10 dan Vitamin D3, serta obat kuat dari Thailand juga turut ditemukan. Bahkan, sejumlah produk farmasi buatan Taiwan sendiri, seperti koyo pereda nyeri dan tablet antiinflamasi, juga diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Biro Kesehatan menggarisbawahi sebuah aturan fundamental, obat-obatan yang dibawa masuk ke Taiwan oleh masyarakat dari luar negeri, meskipun sesuai dengan jenis dan jumlah yang diizinkan, statusnya adalah untuk penggunaan pribadi semata. Obat bukanlah barang dagangan biasa yang bisa diperjualbelikan secara bebas. Setiap obat yang diimpor tanpa melalui jalur resmi dan tanpa izin edar dari otoritas kesehatan Taiwan secara otomatis dikategorikan sebagai obat terlarang.

Peringatan ini tidak hanya ditujukan kepada penjual perorangan, tetapi juga kepada para penyedia jasa titip (jastip) yang menawarkan pembelian obat dari luar negeri, di mana keduanya akan diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk diproses secara hukum.

Aturan Keselamatan Penerbangan Diperketat, Mulai 8 April, Bawa Lebih dari Dua Power Bank ke Pesawat Terancam Denda NT$100 Ribu

Demi meningkatkan standar keselamatan penerbangan global, sebuah regulasi baru yang lebih ketat terkait pengisi daya portabel (power bank) akan mulai diberlakukan secara menyeluruh di Taiwan. Mengadopsi aturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Administrasi Penerbangan Sipil (CAA) Kementerian Transportasi mengumumkan bahwa mulai 8 April 2026, setiap penumpang akan dibatasi hanya boleh membawa maksimal dua unit power bank ke dalam kabin pesawat, dengan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi denda berat hingga NT$100.000.

Aturan baru ini merupakan pengetatan dari regulasi sebelumnya yang telah melarang keras penempatan power bank di dalam bagasi tercatat (checked baggage). Kini, selain wajib dibawa ke dalam bagasi jinjing (carry-on), jumlahnya pun dibatasi secara spesifik.

Lebih lanjut, regulasi ini juga secara eksplisit melarang segala bentuk aktivitas pengisian daya perangkat elektronik menggunakan power bank selama penerbangan berlangsung. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya insiden kebakaran yang dipicu oleh baterai litium di seluruh dunia, yang menjadi ancaman serius bagi keselamatan penerbangan.

CAA menegaskan bahwa perbedaan utama dari regulasi baru ini terletak pada pembatasan jumlah unit yang boleh dibawa. Meskipun sebagian besar maskapai penerbangan, baik nasional maupun internasional, telah memiliki kebijakan internal yang melarang penggunaan power bank di dalam pesawat, aturan baru dari ICAO ini menyeragamkan dan memperkuat standar tersebut di level internasional, serta memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk penindakan. Ini adalah langkah proaktif untuk memitigasi risiko sebelum insiden yang tidak diinginkan terjadi.

Dalam penerapannya di lapangan, pihak berwenang akan mengedepankan pendekatan persuasif. Petugas keamanan di bandara akan terlebih dahulu memberikan teguran dan edukasi kepada penumpang yang kedapatan membawa power bank melebihi batas yang ditentukan, serta meminta mereka untuk membuang kelebihannya.

Namun, jika penumpang menunjukkan sikap tidak kooperatif dan bersikeras untuk melanggar, maka sanksi tegas akan diterapkan. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Penerbangan Sipil, denda sebesar NT$20.000 hingga NT$100.000 dapat dijatuhkan.

Selain mematuhi batasan jumlah, CAA juga kembali mengingatkan seluruh penumpang akan pentingnya penanganan power bank yang aman. Setiap unit power bank harus dikemas dengan baik atau diberi pelindung secara individual untuk mencegah kontak dengan benda logam lain yang dapat memicu korsleting.

Penumpang juga harus memastikan power bank mereka terlindung dari risiko benturan atau tekanan berlebih. Aturan ini ditegakkan bukan untuk mempersulit penumpang, melainkan untuk melindungi keselamatan seluruh jiwa yang ada di dalam penerbangan.

Peraturan Terkait yang Harus Ditaati

1. Mengadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala :

Setelah Anda memasukkan negara untuk bekerja minimal 6 bulan, 18 bulan dan 30 bulan sebelum(setelah) 30 hari, harus ke rumah sakit yang ditentukan pemeriksaan kesehatan. Perubahan peraturan ROC tahun 2016 ǵbulan 11tanggal 5 telah berlaku mulai berlaku direct-hiring penuh 6 bulan hal yang sama berlaku untuk 30 hari sebelum dan sesudah 18 bulan dan 30 bulan.

2. Mengurus Kartu ARC dalam batas waktu yang ditentukan

Dalam waktu 15 hari setelah masuk Taiwan, majikan atau petugas agensi akan membawa Anda dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan untuk memohon kartu ARC (izin tinggal) dan cap sidik jari di counter pelayanan kantor imigrasi terdekat di daerah Anda menetap

3. Majikan harus sesuai waktunya melaporkan tanggal kedatangan Anda, mengurus surat ijin kerja dan perpanjangannya :

Anda, mengurus surat ijin kerja dan perpanjangannya : Setelah pertama kali masuk Taiwan dan memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan, dalam waktu 3 hari setelah masuk Taiwan, majikan harus mengisi Surat Laporan Masuk Negeri Bagi PMA yang Dipekerjakan Majikan, dan dapatkan persetujuan dari otoritas lokal yang kompeten Surat Laporan Masuk Negeri Bagi PMA yang Dipekerjakan Majikan,akan di keluarkan oleh otoritas yang berwenang, dalam 3 bulan sejak tanggal sertifikat,sesuai dengan Layanan Perencanaan Kehidupan bagi PMA.

Dalam waktu 15 hari setelah PMA masuk taiwan anda akan diberikan sertifikat dan dokumen yang terkait lainnya untuk memohon izin kerja pada MOL(apabila Anda meninggalkan Taiwan dalam jangka waktu 3 hari hingga 15 hari setelah masuk Taiwa,anda tetap harus mengurus ijin kerja sesuai peraturan). Apabila termasuk golongan pekerja konstruksi khusus dan skala besar, pada saat ijin kerja Anda habis, apabila perlu melakukan memperpanjang masa kerja, maka dalam waktu 60 hari sebelum masa kerja habis majikan harus mengurus permohonan perpanjangan ijin kerja tsb ke MOL

4. Majikan Anda harus sama dengan yang tertera pada surat ijin kerja :

Anda tidak boleh ganti majikan atau pekerjaan tanpa ijin dari MOL.

5. Jenis pekerjaan dan lokasi kerja harus sama dengan yang tertera pada surat ijin kerja .

Anda tidak boleh melakukan jenis pekerjaan lain atau bekerja di tempat lain selain yang tertera pada ijin kerja.