Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda ternyata membawa dampak yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Secara tidak terduga, ketegangan tersebut turut mengguncang hubungan Washington dengan para sekutu lamanya di Eropa, memunculkan pertanyaan strategis yang kini ramai diperdebatkan, yakni apakah Tiongkok akan memanfaatkan celah yang terbuka ini untuk memperluas pengaruhnya?
Para pakar yang dimintai pendapat memberikan gambaran yang bernuansa. Mereka sepakat bahwa hubungan AS-Eropa memang tengah berada dalam fase penyesuaian yang dinamis, dan negara-negara Uni Eropa mulai menyadari bahwa orientasi strategis yang selama ini berpusat pada Washington sudah tidak lagi sepenuhnya relevan.
Namun, ketergantungan Eropa terhadap AS dalam bidang keamanan militer masih terlalu dalam untuk dilepaskan dalam waktu singkat, sementara Tiongkok sendiri berada dalam posisi yang terbatas untuk mengisi kekosongan tersebut.
Perang AS-Iran Perlebar Retakan Hubungan AS-Eropa
Ketegangan antara Washington dan ibu kota-ibu kota Eropa bermula dari perbedaan pandangan yang mendasar mengenai perang AS-Iran yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump. Inggris, salah satu sekutu paling setia Amerika Serikat, menolak untuk memberikan dukungan kepada Washington dalam melancarkan serangan terhadap Iran.
Penolakan tersebut memancing kemarahan Trump yang kemudian mengancam akan membatalkan perjanjian perdagangan bilateral antara kedua negara.
Namun sikap penolakan tidak berhenti di London. Jerman dan Prancis, dua lokomotif utama Uni Eropa, secara bersamaan menyatakan tidak mendukung langkah Trump dalam memblokir Selat Hormuz. Pernyataan tersebut semakin memperkeruh suasana, mendorong Trump untuk melontarkan ancaman yang lebih jauh, yakni kemungkinan Amerika Serikat keluar dari NATO yang adalah aliansi pertahanan yang selama tujuh dekade menjadi tulang punggung keamanan kawasan Atlantik Utara.
Situasi semakin rumit ketika Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemimpin Eropa yang paling dekat dengan Donald Trump secara ideologis, juga mengambil jarak. Giorgia Meloni menolak mengirimkan pasukan ke Selat Hormuz dan secara terbuka mengkritik pernyataan Trump mengenai Paus.
Perselisihan terbuka antara keduanya menjadi sinyal yang sulit diabaikan, bahwa keretakan antara Washington dan Eropa kini telah melampaui batas-batas perbedaan kebijakan biasa dan menyentuh dimensi yang lebih personal sekaligus struktural.
Pemimpin Eropa Beramai-ramai Kunjungi Beijing, Sinyal Pergeseran Diplomatik
Di tengah memburuknya hubungan dengan Washington, para pemimpin Eropa justru semakin aktif menjalin komunikasi dengan Beijing. Menyusul kunjungan para pemimpin Inggris, Jerman, dan Prancis ke Tiongkok dalam beberapa waktu terakhir, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang dikenal konsisten menentang berbagai kebijakan Trump, melakukan kunjungan profil tinggi ke Beijing. Yang menarik perhatian, kunjungan tersebut merupakan yang keempat kalinya Pedro Sanchez bertolak ke Tiongkok dalam empat tahun terakhir, sebuah frekuensi yang tidak lazim dalam diplomasi bilateral antara negara-negara Barat dan Tiongkok.
Peneliti Pusat Hubungan Internasional Universitas Nasional Chengchi (NCCU), Tang Shao-cheng (湯紹成), mencatat bahwa perubahan pola kunjungan diplomatik ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar agenda bilateral. Yang paling mencolok baginya bukan hanya kunjungan para kepala pemerintahan, melainkan langkah Parlemen Eropa yang selama ini dikenal sebagai institusi paling vokal dalam mengkritik Tiongkok terkait isu hak asasi manusia dan praktik perdagangan, bahkan lebih keras dibandingkan pemerintah masing-masing negara anggota, yang kini juga mengirimkan delegasi resmi ke Beijing.
"Sekarang mereka tentu saja harus mencari kemungkinan lain. Dengan kata lain, jika kakak tertua tidak bisa diandalkan, carilah kakak kedua. Kakak kedua tentu saja adalah Tiongkok, karena bagi Eropa, kehadiran Tiongkok di sana sama dengan sebuah pilihan baru," ujar Tang Shao-cheng.
Ia menilai bahwa bahkan Parlemen Eropa yang paling anti-Tiongkok pun kini telah berbalik arah, mencerminkan betapa tidak menguntungkannya situasi yang dihadapi Eropa saat ini, sehingga mereka terpaksa mencari jalan keluar baru dari berbagai penjuru.
Ketergantungan Militer Eropa pada AS: Ikatan yang Belum Bisa Diputus
Meski sinyal-sinyal pergeseran diplomatik tersebut cukup jelas terbaca, Peneliti Institut Riset Keamanan Nasional di bawah Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional (INDSR), Shih Chien-yu (侍建宇), mengingatkan bahwa realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Menurunnya tingkat kepercayaan politik antara AS dan Eropa tidak serta merta berarti melemahnya ikatan keamanan militer yang selama ini menjadi pondasi hubungan transatlantik.
Shih Chien-yu menegaskan bahwa negara-negara Uni Eropa, khususnya dalam kerangka NATO, masih memiliki ketergantungan yang sangat signifikan terhadap Amerika Serikat dalam tiga aspek kritis, pengumpulan intelijen, perlindungan pasukan yang ditempatkan di berbagai wilayah, dan pasokan persenjataan.
Meskipun berbagai negara Eropa tengah berupaya meningkatkan kapabilitas militer domestik mereka, proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat dan belum mencapai titik di mana Eropa dapat berdiri sepenuhnya mandiri secara pertahanan.
"Bagaimanapun juga, kemampuan militer NATO masih berpusat pada Amerika Serikat, sementara negara-negara Eropa hanya bertindak sebagai pendukung. Meskipun kemampuan militer lokal Eropa sedang ditingkatkan, namun belum mencapai posisi yang mampu mandiri dan berdiri sendiri. Eropa membutuhkan kemampuan intelijen Amerika Serikat, serta membutuhkan beberapa penempatan pasukan dan perlindungan dari Amerika Serikat, bahkan pasokan senjata," papar Shih Chien-yu.
Ia menyimpulkan bahwa selama lebih dari setahun terakhir, ketidakpercayaan politik antara Eropa dan Amerika Serikat mungkin terus meningkat, namun tingkat saling ketergantungan militer mereka untuk sementara waktu tidak akan berubah secara fundamental.
Tiongkok: Kuat di Ekonomi, Lemah di Keamanan, Sulit Gantikan Peran AS
Shih Chien-yu juga menyoroti keterbatasan struktural yang dihadapi Tiongkok dalam upayanya memperluas pengaruh di Eropa. Hubungan Tiongkok-Eropa selama ini dibangun di atas fondasi ekonomi dan perdagangan, bukan di atas pertimbangan keamanan atau kerja sama militer. Sementara itu, isu yang paling mendesak dan paling dipedulikan oleh Eropa saat ini justru adalah keamanan.
"Tiongkok sampai batas tertentu merasa ingin membantu namun tak berdaya terhadap situasi di Eropa. Bagaimanapun juga, hubungan utama antara Tiongkok dan Eropa dibangun di atas ekonomi dan perdagangan, bukan dibangun di atas pertimbangan keamanan atau militer lainnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, tidak terlihat bahwa Tiongkok dapat memainkan peran khusus apa pun di antara AS dan Eropa," ungkap Shih Chien-yu secara lugas.
Kondisi ini menempatkan Tiongkok pada posisi yang paradox, di satu sisi, momen keretakan AS-Eropa membuka peluang diplomatik yang jarang terjadi, namun di sisi lain, keterbatasan kapabilitas Tiongkok di bidang keamanan membuat peluang tersebut sulit dikonversi menjadi pengaruh strategis yang nyata dan berkelanjutan di kawasan Eropa.
Eropa Mulai Evaluasi Ulang Strategi, Namun Hasilnya Butuh Waktu Bertahun-tahun
Terlepas dari keterbatasan peran Tiongkok tersebut, Shih Chien-yu mengakui bahwa perubahan yang tengah terjadi di Eropa memiliki signifikansi jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman kini secara aktif melakukan evaluasi ulang terhadap posisi strategis mereka dalam peta geopolitik global, mencakup orientasi mereka di kawasan Asia-Pasifik, sikap terhadap konflik Timur Tengah, serta pola hubungan mereka dengan Tiongkok ke depan.
Kesadaran bahwa model mematuhi komando Amerika Serikat yang telah berlangsung selama tiga dekade terakhir mungkin tidak lagi relevan kini semakin menguat di kalangan pembuat kebijakan Eropa.
Namun, proses evaluasi ulang semacam ini tidak akan menghasilkan kesimpulan dalam waktu singkat. Shih Chien-yu memperkirakan bahwa kajian strategis yang tengah berlangsung di berbagai ibu kota Eropa dibutuhkan setidaknya tiga tahun sebelum dapat menghasilkan arah kebijakan luar negeri yang lebih jelas dan terdefinisi dengan baik.
Selama masa transisi yang panjang itu, hubungan AS-Eropa akan terus berada dalam kondisi penyesuaian yang dinamis, penuh ketegangan di permukaan, namun tetap terikat oleh jaringan ketergantungan keamanan yang dalam.
Dalam kerangka tersebut, Tiongkok diperkirakan hanya akan mampu memainkan peran yang bersifat marginal dan terbatas, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah, sebelum lanskap geopolitik kawasan Atlantik Utara benar-benar mengalami pergeseran yang lebih fundamental.