Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Tiongkok di Taiwan, Lai Ching-te (賴清德) menempati posisi yang unik dan penuh catatan bersejarah. Lahir pada 6 Oktober 1959, ia adalah politikus dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Tiongkok. Ini adalah sebuah puncak karier yang dimulai bukan dari keluarga elite atau latar belakang militer, melainkan dari sebuah rumah sederhana di kawasan tambang batu bara Wanli, Taipei.

Ia adalah presiden pertama Republik Tiongkok berlatar belakang dokter, tokoh politik pertama yang berhasil terpilih sebagai presiden dari posisi wakil presiden, sekaligus tokoh kedua setelah Yen Chia-kan (嚴家淦) yang pernah menduduki tiga jabatan tertinggi eksekutif, yakni Perdana Menteri, Wakil Presiden, dan Presiden.

Akar yang Dalam: Anak Yatim dari Keluarga Penambang

Kisah hidup Lai Ching-te tidak bisa dipisahkan dari latar belakang keluarganya yang penuh keterbatasan. Ayahnya, Lai Chao-chin (賴朝金), adalah seorang pekerja tambang batu bara. Pada 8 Januari 1960, ketika Lai Ching-te baru berusia 95 hari, sang ayah meninggal dunia akibat keracunan karbon monoksida di lubang tambang Zhongfu, Wanli, pada usia 33 tahun.

Ibunya, Lai Tong-hao (賴童好), kemudian membesarkan enam anak seorang diri dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas.

Dari lingkungan itulah Lai Ching-te tumbuh. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Kecamatan Wanli, sebelum berhasil masuk SMA Negeri Jianguo Taipei, salah satu sekolah menengah paling bergengsi di Taiwan, sebagai murid pertama dari Kecamatan Wanli yang berhasil menembus seleksi masuk sekolah tersebut.

Prestasi ini menjadi penanda awal dari kapasitas intelektual yang kemudian terus ia buktikan sepanjang karier akademis dan politiknya.

Setelah lulus SMA, Lai masuk Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Taiwan dan meraih gelar Sarjana Sains dari Jurusan Kedokteran Rehabilitasi. Usai menyelesaikan wajib militer -di mana ia bertugas sebagai komandan peleton kesehatan di Batalion Infanteri ke-5 Divisi Nanhsiung di Kinmen dan terpilih sebagai salah satu dari sepuluh perwira teladan terbaik di wilayah pertahanan -ia melanjutkan studi dan meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Program Pascasarjana Kedokteran Universitas Nasional Cheng Kung.

Kelak, saat menjabat sebagai anggota legislatif, ia juga meraih gelar Magister Kesehatan Masyarakat dari Harvard School of Public Health.

Lai Ching-te (賴清德). Foto: WIKIPEDIA

Dari Ruang Praktik ke Panggung Politik

Titik balik dari dunia medis ke dunia politik terjadi pada tahun 1994. Ketika itu Lai Ching-te masih menjabat sebagai kepala dokter residen di Rumah Sakit Universitas Nasional Cheng Kung, ia menerima tawaran untuk menjabat sebagai ketua Perhimpunan Nasional Dukungan Dokter dalam kampanye Chen Ting-nan (陳定南), calon gubernur Provinsi Taiwan dari Partai Progresif Demokratik. Keterlibatan itulah yang membuka pintu karier politiknya.

Pada tahun 1996, Lai terpilih sebagai wakil Majelis Nasional ke-3 dari daerah pemilihan pertama Kota Tainan. Dua tahun kemudian, ia terpilih sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Kota Tainan, dan selama empat periode berturut-turut dinilai oleh Civic Congress Watch sebagai peringkat pertama Komisi Dalam Negeri Yuan Legislatif.

Pada tahun 2004, ia juga menjadi visiting scholar dalam Program Elite Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Wali Kota Tainan: Rekor Suara dan Kontroversi Dewan

Pada 27 November 2010, Lai Ching-te terpilih sebagai Wali Kota Tainan pertama setelah kota tersebut ditingkatkan statusnya menjadi kota khusus melalui penggabungan Kabupaten dan Kota Tainan. Pada pemilihan ulang tahun 2014, persentase suara yang ia raih tercatat sebagai yang tertinggi dalam seluruh hasil pemilihan kepala daerah dan wali kota kota khusus di Taiwan sejak pencabutan darurat militer pada tahun 1987.

Namun masa jabatannya tidak lepas dari kontroversi. Lai mendorong penghapusan dana koordinasi proyek bagi wakil rakyat, sebuah praktik yang selama ini dianggap sebagai celah korupsi di tingkat dewan kota. Langkah tersebut memicu konflik serius dengan sejumlah anggota dewan dan berujung pada kebuntuan pemerintahan.

Situasi memuncak ketika Lai dan seluruh pejabat pemerintah kota memboikot sidang dewan selama 246 hari sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik suap dalam pemilihan Ketua Dewan.

Yuan Pengawas kemudian memakzulkan Lai dengan alasan melanggar ketentuan Undang-Undang Sistem Pemerintahan Daerah, dan Komisi Disiplin Pegawai Negeri menjatuhkan sanksi teguran.

Lai Ching-te sendiri menegaskan bahwa keputusannya tidak masuk dewan adalah keputusan politik, bukan pelanggaran hukum. Kebuntuan akhirnya berakhir pada 28 Agustus 2015 ketika Lai kembali masuk dewan untuk menyampaikan laporan kebijakan.

Di sisi lain, survei Kota Paling Bahagia 2012 versi majalah CommonWealth menempatkan Lai Ching-te di peringkat pertama nasional untuk kategori tingkat kepuasan terhadap kepala daerah.

Presiden Lai Ching-te. Foto: WIKIPEDIA

Perdana Menteri dan Jalan Menuju Kepresidenan

Pada 8 September 2017, Lai Ching-te resmi menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan Lin Chuan (林全) atas penunjukan Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文). Masa jabatannya diwarnai sejumlah kebijakan signifikan, termasuk revisi aturan ketenagakerjaan terkait hari libur yang memicu perdebatan luas antara kalangan pekerja dan pengusaha.

Namun setelah Partai Progresif Demokratik mengalami kekalahan telak dalam pemilihan lokal November 2018, Lai mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab politik. Kabinet Lai Ching-te secara resmi mengundurkan diri pada 14 Januari 2019.

Pada tahun 2019, Lai mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan internal partai untuk Pemilihan Presiden 2020, namun kalah dari Tsai Ing-wen yang mencalonkan diri kembali.

Ia kemudian menjadi calon wakil presiden mendampingi Tsai, dan pasangan Tsai-Lai terpilih pada 11 Januari 2020. Sebagai Wakil Presiden, Lai Ching-te mengemban sejumlah tanggung jawab penting yang ditugaskan Presiden Tsai, termasuk keadilan transisional, kebijakan dwibahasa 2030, dan program kerja sama internasional di bidang kesehatan.

Ia juga secara aktif mengunjungi perusahaan-perusahaan teknologi besar, dari ASUS dan Acer hingga Microsoft dan Intel, untuk memperdalam pemahaman strategisnya terhadap industri teknologi Taiwan.

Pada 13 Januari 2024, pasangan Lai Ching-te dan Hsiao Bi-khim (蕭美琴) meraih 5.586.019 suara atau 40,05% dan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-16 Republik Tiongkok, menjadikan Partai Progresif Demokratik sebagai partai pertama yang memenangkan pemilihan presiden langsung tiga kali berturut-turut sejak sistem tersebut diterapkan pada tahun 1996. Upacara pelantikan digelar pada 20 Mei 2024.

Presiden Lai Ching-te dan Wakil Presiden Hsiao Bi-khim di lokasi upacara perayaan pelantikan. Foto: WIKIPEDIA

Pandangan Politik dan Posisi Lintas Selat

Lai Ching-te dikenal sebagai pendukung kemerdekaan Taiwan yang konsisten, namun dengan pendekatan yang ia sebut pragmatis. Pada September 2017, saat masih menjabat sebagai Perdana Menteri, ia menjadi Perdana Menteri pertama yang secara terbuka menyebut dirinya seorang pekerja politik yang mendukung kemerdekaan Taiwan di hadapan Yuan Legislatif. Namun ia juga menegaskan bahwa Taiwan sudah merupakan negara berdaulat yang merdeka bernama Republik Tiongkok, sehingga tidak perlu lagi secara terpisah mendeklarasikan kemerdekaan.

Dalam debat presiden Desember 2023, Lai mendefinisikan kemerdekaan Taiwan sebagai kondisi di mana kedua sisi Selat Taiwan tidak saling tunduk dan kedua pemerintahan tidak saling berada di bawah satu sama lain.

Pernyataan tersebut memicu protes resmi dari Kantor Urusan Taiwan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Pada Maret 2025, setelah rapat tingkat tinggi keamanan nasional, Lai Ching-te menyebut Republik Rakyat Tiongkok sebagai kekuatan musuh dari luar negeri dan mengemukakan 17 strategi untuk menghadapi ancaman dari berbagai aspek.

Di bidang konstitusional, pada 10 Februari 2025, Lai Ching-te menggunakan hak mediasi antarlembaga untuk menengahi perselisihan antara berbagai lembaga negara, menjadikannya Presiden Republik Tiongkok pertama yang berhasil menggunakan kewenangan yang diberikan Pasal 44 Konstitusi sejak ketentuan tersebut ada.

Presiden Lai Ching-te dan Ibu Negara Wu Mei-ju di upacara perayaan pelantikan presiden. Foto: WIKIPEDIA

Kehidupan Pribadi

Lai Ching-te menikah dengan Wu Mei-ju (吳玫如), yang semula bekerja di Perusahaan Listrik Taiwan, Taipower.

Setelah Lai Ching-te terpilih sebagai Wali Kota Tainan, Wu Mei-ju meminta dipindahkan ke Kaohsiung untuk menghindari konflik kepentingan. Mereka memiliki dua putra, Lai Ting-yu (賴廷與), yang meraih gelar doktoral Bioengineering dari University of Washington dan kini bekerja di perusahaan swasta di Amerika Serikat, serta Lai Ting-yen (賴廷彥), lulusan University of California Berkeley yang kembali ke Taiwan untuk menekuni penelitian biokimia.

Pada Juli 2004, Lai Ching-te dirawat di rumah sakit dalam kondisi koma setelah diserang oleh sekelompok pemuda dengan tongkat bisbol ketika ia menegur pengendara yang melawan arah di depan rumahnya.

Ia mengalami patah tulang hidung dan robeknya kornea mata. Empat pelaku ditangkap dalam kasus tersebut. Insiden tersebut menjadi salah satu momen paling berbahaya dalam perjalanan hidup seorang politikus yang lahir dari kesederhanaan dan terus melangkah hingga ke puncak kekuasaan Republik Tiongkok.