Dengan pertemuan Trump-Xi yang kini hanya tersisa hitungan hari, dinamika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok justru bergerak ke arah yang semakin tegang. Alih-alih meredakan ketegangan demi menciptakan iklim kondusif bagi perundingan, kedua negara adidaya ini terlihat saling melancarkan langkah strategis untuk memperkuat posisi masing-masing sebelum duduk semeja.

Di satu sisi, AS dikabarkan memperluas pengepungan teknologinya terhadap industri semikonduktor Tiongkok. Di sisi lain, Beijing membalas dengan serangkaian regulasi baru yang dirancang untuk mempersulit ruang gerak modal dan teknologi asing.

Para akademisi menilai bahwa kedua pihak sedang dalam proses aktif menumpuk nilai tawar perundingan.

AS Perluas Pengepungan Cip, Micron Lobi Kongres untuk Perketat Ekspor

Tekanan AS terhadap industri semikonduktor Tiongkok kembali meningkat. Departemen Perdagangan AS dikabarkan telah mengeluarkan pemberitahuan kepada sejumlah produsen peralatan pembuat cip, meminta mereka menangguhkan pasokan sebagian peralatan kepada Hua Hong Grace Semiconductor, yang adalah pabrik pengecoran cip terbesar kedua di Tiongkok.

Langkah ini dinilai sebagai perluasan nyata dari strategi pengepungan AS terhadap kemampuan manufaktur cip canggih Tiongkok, yang selama ini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam rivalitas teknologi kedua negara.

Sebelum kabar tersebut mencuat, raksasa memori AS, Micron, juga telah secara aktif melobi Kongres untuk memperketat pembatasan ekspor peralatan semikonduktor canggih ke Tiongkok. Micron bahkan menyerukan pembentukan mekanisme pelapor pelanggaran atau whistleblower guna memberantas praktik penyelundupan cip yang selama ini menjadi celah bagi produsen memori Tiongkok untuk mengakses teknologi yang seharusnya terlarang bagi mereka.

Pakar tren semikonduktor sekaligus mantan Direktur Senior Institute for Information Industry, John Chen (陳子昂), menilai bahwa langkah terbaru AS terhadap Hua Hong Grace Semiconductor sangat kental dengan nuansa taktis ketimbang strategis jangka panjang.

"Pasar semikonduktor Tiongkok adalah pasar permintaan terbesar di seluruh dunia. Perusahaan dari Belanda, Amerika Serikat, maupun Jepang sangat menghargai pasar ini, bahkan tidak menutup kemungkinan pasar tersebut menyumbang lebih dari 30% pendapatan mereka," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara penuh, dampaknya terhadap pendapatan, laba, dan harga saham produsen peralatan semikonduktor akan terlalu besar untuk diabaikan. "Saya rasa pemerintahan Trump hanya ingin menggunakannya sebagai nilai tawar perundingan," tegasnya.

Tiongkok Balas dengan Regulasi Baru, Paksa Perusahaan Asing Pilih Pihak

Tiongkok tidak membiarkan dirinya berada dalam posisi defensif semata. Sejak awal tahun ini, Beijing telah merevisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dengan memasukkan klausul yang menekankan perlindungan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional.

Langkah yang lebih signifikan datang belakangan. Tiongkok baru-baru ini meluncurkan Peraturan Keamanan Rantai Industri dan Rantai Pasokan yang oleh kalangan pengamat internasional dijuluki sebagai Undang-Undang Keamanan Nasional Versi Komersial.

Regulasi ini dirancang untuk memaksa perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok menghadapi dilema pilihan yang tidak mudah, yakni mematuhi sanksi AS, atau mematuhi ketentuan Tiongkok yang melarang tindakan apa pun yang merugikan kepentingan nasional rantai pasokan industri dalam negeri. Dengan kata lain, tidak ada lagi ruang abu-abu, perusahaan harus memilih pihak.

Profesor Departemen Ekonomi Universitas Tamkang, Tsai Ming-fang (蔡明芳), menilai regulasi ini justru secara tidak langsung mempercepat proses pemisahan atau decoupling antara ekosistem teknologi AS dan Tiongkok.

"Undang-undang yang keluar sekarang hanya memberi mereka satu pilihan, 0 atau 1. Tidak ada lagi kemungkinan rentang kontinu dari 0 hingga 1," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ironisnya, kebijakan Tiongkok ini justru membantu AS dan negara-negara lain yang ingin melakukan de-risking untuk mempercepat keputusan mereka.

"Selama pasar di sana cukup besar, mereka pasti akan memilih pasar yang besar dan melepaskan yang kecil."

Insiden Manus: Tiongkok Tetapkan AI sebagai Teknologi Kedaulatan Nasional

Salah satu manuver paling mencolok yang dilakukan Tiongkok menjelang pertemuan Trump-Xi adalah pemblokiran rencana akuisisi Meta terhadap Manus. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dibaca oleh para akademisi sebagai sinyal politik yang sangat jelas, yakni Beijing telah secara resmi meningkatkan teknologi AI ke status teknologi kedaulatan nasional.

Implikasi dari penetapan status ini sangat luas. Ke depannya, tidak peduli ke mana perusahaan AI asal Tiongkok berpindah domisili atau bagaimana struktur ekuitas mereka direstrukturisasi, Beijing tetap dapat menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial secara komprehensif atas teknologi, data, dan talenta AI yang berasal dari Tiongkok melalui sarana hukum dan administratif.

Asisten Peneliti di Institut Penelitian Keamanan Nasional dari Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional (INDSR), Yang I-kwei (楊一逵), menegaskan bahwa insiden Manus bukan sekadar kasus tunggal.

"Di bidang talenta AI dan teknologi kedaulatan AI ini, Tiongkok tidak akan mudah mengalah. Tiongkok juga akan bersedia mengambil tindakan keras seperti ini untuk merespons pembatasan dan sanksi AS terhadap cip AI Tiongkok," ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai langkah ini memiliki dimensi diplomatik yang disengaja.

"Ini dapat dilihat sebagai cara Tiongkok mengatur suasana perundingan sebelum pertemuan Trump-Xi. Di satu sisi menunjukkan postur Beijing yang sangat keras dalam isu teknologi AI, di sisi lain secara tidak kasatmata juga meningkatkan nilai tawar perundingannya dalam isu AI," lanjutnya.

Dua Lempeng Tektonik yang Saling Menekan, Perundingan Penuh Kalkulasi

Para analis menggambarkan kondisi hubungan AS-Tiongkok saat ini seperti dua lempeng tektonik yang saling menekan, tampak stabil di permukaan, namun tekanan terus menumpuk di bawahnya dan titik ledak bisa muncul di berbagai titik sekaligus.

Baik Washington maupun Beijing terlihat bergerak cepat untuk memperkuat kelemahan strategis masing-masing sebelum pertemuan berlangsung, AS di sektor cip dan pembatasan teknologi, Tiongkok di regulasi rantai pasokan dan kedaulatan AI.

Kalkulasi di balik semua manuver ini cukup jelas, semakin banyak kartu yang dipegang sebelum perundingan dimulai, semakin kuat posisi yang bisa ditawarkan di meja negosiasi.

Pertemuan Trump-Xi yang semakin dekat bukan berarti kedua pihak sedang bergerak menuju kompromi, melainkan keduanya sedang memastikan bahwa ketika akhirnya duduk berhadapan, tidak satu pun dari mereka yang datang dengan tangan kosong.