Perang antara Amerika Serikat dan Iran yang telah berlangsung lebih dari dua bulan ternyata tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, dampaknya merambat jauh hingga ke Semenanjung Korea. Di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian itu, Korea Utara justru memanfaatkan momentum untuk mengintensifkan uji coba rudalnya, sementara Korea Selatan menanggung beban ekonomi dan diplomatik akibat kobaran api peperangan yang jauh dari wilayahnya.

Para akademisi menilai bahwa perkembangan di Timur Tengah telah secara nyata memengaruhi kalkulasi strategis di Semenanjung Korea, meski dengan cara yang berbeda bagi Pyongyang dan Seoul.

Konflik bermula pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran dalam operasi yang diberi nama Operation Epic Fury. Pada hari pertama, serangan tersebut berhasil menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Namun lebih dari dua bulan berselang, rezim teokrasi Iran belum runtuh dan masih mengendalikan serta memblokade Selat Hormuz, jalur pelayaran yang vital bagi perdagangan energi global. AS terus menambah kekuatan militernya di kawasan tersebut, tetapi upaya mengakhiri konflik justru menemui jalan buntu, sementara gencatan senjata yang ada dinilai sangat rapuh.

Pyongyang Manfaatkan Kelengahan AS, Uji Coba Rudal Capai Rekor Baru

Di tengah keterpakuan perhatian AS pada Timur Tengah, Korea Utara bergerak dengan intensitas yang tidak biasa. Selama masa perang Iran berlangsung, Pyongyang telah melakukan lima kali uji coba rudal, empat di antaranya terjadi hanya dalam bulan April, mencetak rekor uji coba terbanyak dalam satu bulan sejak Januari 2024.

Yang paling mencolok adalah uji coba yang berlangsung tiga hari berturut-turut pada 6, 7, dan 8 April, dengan tanggal 8 April mencatat dua kali uji coba dalam satu hari, sebuah frekuensi yang jarang terjadi.

Media resmi Korea Utara, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), mengonfirmasi bahwa sistem senjata yang diuji mencakup rudal yang membawa hulu ledak bom tandan atau cluster bomb.

Pada 15 April 2026, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) PBB, Rafael Grossi, memberikan peringatan di Seoul bahwa kapasitas produksi senjata nuklir Korea Utara tengah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Para akademisi Korea Selatan menilai bahwa Pyongyang secara kalkulatif memanfaatkan momen ketika AS terikat konflik Timur Tengah untuk mempercepat konsolidasi statusnya sebagai negara bersenjata nuklir.

Asisten Peneliti di Institut Penelitian Keamanan Nasional (INDSR), Lin Chih-hao (林志豪), menjelaskan bahwa serangkaian uji coba ini juga memiliki konteks domestik yang tidak bisa diabaikan. Korea Utara baru saja menyelenggarakan Kongres Partai ke-9 dan Majelis Rakyat Tertinggi ke-15 pada awal tahun ini, sehingga pameran kekuatan militer memang sudah direncanakan sebagai bagian dari narasi keberhasilan kebijakan pertahanan Kim Jong-un selama lima tahun terakhir.  

"Kim Jong-un mungkin pada awalnya tetap akan meluncurkan beberapa rudal untuk membuktikan bahwa lima tahun terakhirnya sukses. Tetapi setelah kejadian Iran ini terjadi, hal ini memaksanya untuk melakukan pameran daya tembak yang lebih jauh dan deklarasi yang lebih tegas," ujar Lin Chih-hao.

Ia menambahkan bahwa peristiwa internasional ini mendorong Korea Utara membuat pernyataan yang lebih eksplisit dalam propaganda tertulisnya, bahwa Pyongyang akan terus mempertahankan senjata nuklir dan mengembangkan kemampuan serangan balik yang lebih canggih sebagai peringatan bagi pihak lawan.

Profesor di Departemen Diplomasi Universitas Nasional Chengchi (NCCU), Liu To-hai (劉德海), menambahkan dimensi yang lebih dalam. Serangan AS terhadap Iran justru memperkuat narasi internal Korea Utara bahwa keputusan Kim Jong-un mengembangkan senjata nuklir adalah langkah yang tepat dan bijaksana.

"Dengan memiliki senjata nuklir, Korea Utara mendapatkan ruang manuver yang lebih besar dan posisi tawar yang lebih menguntungkan di tengah persaingan negara-negara besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia," jelasnya.

Retakan dalam Aliansi AS-Korea Selatan, Bayangan Tiongkok di Balik Perbedaan Nada

Sementara Korea Utara memanfaatkan situasi, Korea Selatan justru menghadapi tekanan dari berbagai arah sekaligus. Blokade Selat Hormuz oleh Iran telah memutus jalur transportasi minyak yang vital bagi ekonomi Korea Selatan, menimbulkan guncangan yang signifikan.

Di sisi diplomatik, Trump secara terbuka mengeluhkan bahwa sekutu-sekutunya, termasuk Korea Selatan, tidak membantu AS menyerang Iran dan membuka kembali Selat Hormuz.

Ketegangan semakin meruncing ketika media Korea Selatan melaporkan bahwa AS memprotes Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, yang tanpa otorisasi membocorkan informasi rahasia intelijen AS mengenai fasilitas pengayaan uranium Korea Utara di wilayah Kusong.

Sebagai respons, AS membatasi sebagian informasi satelit Korea Utara yang selama ini secara rutin dibagikan kepada Seoul.

Para akademisi menilai bahwa di balik semua friksi ini, variabel utama yang harus selalu diperhitungkan tetaplah Tiongkok. Liu To-hai menunjukkan bahwa Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, yang berasal dari kekuatan progresif, berharap Seoul dapat lebih mandiri dan tidak terikat pada agenda Washington dalam menghadapi Beijing. "Korea Selatan tidak ingin diikat oleh Trump pada kereta perang Amerika Serikat dalam melawan Tiongkok," ujarnya.

Namun dari perspektif AS, posisi Korea Selatan terlalu strategis untuk dilepaskan begitu saja. "Pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan adalah pangkalan militer AS yang paling dekat dengan Beijing. Pihak AS tidak mungkin memangkas dan melepaskannya," tegas Lin Chih-hao. Ia menambahkan bahwa meski mungkin ada penyesuaian taktis jangka pendek, arah strategi keseluruhan aliansi AS-Korea Selatan dalam jangka panjang tidak akan berubah secara fundamental.

Pertemuan Trump-Xi Bawa Peluang bagi Korut, Tekanan bagi Korsel

Akibat perang Iran, kunjungan Donald Trump ke Tiongkok dan pertemuannya dengan Xi Jin-ping (習近平) yang semula dijadwalkan awal April mundur ke pertengahan Mei. Pergeseran jadwal ini menarik perhatian dunia, terutama karena Donald Trump sebelumnya pernah mengisyaratkan kemungkinan bertemu dengan Kim Jong-un dalam rangkaian kunjungan tersebut.

Para akademisi secara umum sepakat bahwa terlepas dari apakah pertemuan Trump-Kim terwujud atau tidak, dinamika yang tercipta dari pertemuan Trump-Xi akan menguntungkan Korea Utara namun justru mempersulit posisi Korea Selatan.

Lin Chih-hao menganalisis bahwa pertemuan Trump-Xi hampir pasti akan menyentuh isu Selat Taiwan. Namun bagi Seoul, perkembangan isu lintas selat akan mempersulit upayanya mempertahankan apa yang disebut sebagai diplomasi jarak yang sama antara AS dan Tiongkok, sekaligus mempersempit ruang penyangga untuk menghindari risiko.

Liu To-hai menambahkan bahwa sinyal ketegangan sudah terlihat lebih awal, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi (王毅) mengunjungi Pyongyang pada awal April, tetapi membatalkan kunjungan yang dijadwalkan ke Seoul setelah pemerintah Korea Selatan mengubah teks penandaan Taiwan dalam sistem kartu kedatangan elektronik.

Langkah itu membawa tekanan diplomatik yang tidak kecil bagi Lee Jae-myung. Di Semenanjung Korea, satu pihak tampak menguat sementara yang lain menghadapi tekanan yang semakin berat.