Lembaga kajian kebijakan Australia, Lowy Institute, menerbitkan artikel berjudul “After Annexation: How China plans to run Taiwan”. Artikel itu menyebutkan, jika Beijing merebut Taiwan secara paksa, mengelola Taiwan akan menjadi proyek berisiko tinggi yang dapat berlangsung puluhan tahun, dan berpotensi membuat jutaan orang sulit mendapatkan tempat dalam masyarakat, serta puluhan ribu orang terancam dipenjara.

Artikel tersebut ditulis bersama oleh peneliti senior urusan Asia Timur Lowy Institute Richard McGregor dan pendiri sekaligus direktur China Research Center di RAND Corporation, Jude Blanchette. Keduanya menyatakan tulisan itu merujuk pada literatur terkait yang dipublikasikan Tiongkok pada periode 2019 hingga 2025, serta dilengkapi perbandingan dengan kasus-kasus sejarah.

Artikel itu menyatakan cara pandang Beijing terhadap Taiwan telah bergeser dari pendekatan damai yang bersifat inklusif menuju penyerapan total. Seiring identitas Taiwan dan sistem demokrasi kian menguat, Pemimpin Tiongkok Xi Jin-ping (習近平) disebut semakin mengeras dalam syarat penyatuan, yakni yang diinginkan adalah integrasi politik menyeluruh, bukan otonomi yang sesungguhnya.

Para penulis menilai Tiongkok membayangkan sebuah model penaklukan bertahap terhadap Taiwan. Pertama, penindasan segera terhadap para penentang politik, berikutnya, restrukturisasi sistem yang lebih menyeluruh daripada Hong Kong, dan pada tahap akhir, proyek “rekonstruksi mental” yang berlangsung puluhan tahun agar warga Taiwan secara bertahap mengidentifikasi diri dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Argumen tersebut didasarkan pada sebuah survei terbaru dari Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Taiwan yang menunjukkan sekitar 7% orang dewasa (sekitar 1,3 juta orang) mendukung deklarasi independen Taiwan segera. Para penulis menilai, di bawah pemerintahan Beijing, siapa pun yang tetap berpegang pada posisi itu berpotensi menghadapi pemenjaraan, ratusan ribu orang mungkin dicabut hak pilihnya, atau dikeluarkan dari sistem kepegawaian pemerintahan di berbagai tingkat.

Para penulis juga menilai, jika tolok ukurnya adalah identifikasi terhadap partai politik, jumlah orang yang kebebasan politiknya terancam langsung bisa lebih besar. Lebih dari sepertiga pemilih Taiwan mendukung Partai Progresif Demokratik (DPP), setara sekitar 6,5 juta orang, aparatur dalam birokrasi, serta pengacara, jurnalis, aktivis sosial, bahkan pemimpin dunia usaha, pada akhirnya harus menunjukkan loyalitas kepada Partai Komunis Tiongkok, karena jika tidak, mereka berisiko kehilangan pekerjaan, bahkan dipenjara.

Artikel itu menyatakan bahkan kalangan akademisi di Tiongkok kian mengakui bahwa stabilitas yang diperoleh melalui paksaan tidak sama dengan legitimasi. Sebuah masyarakat bisa tampak diam namun secara politik terasing, mungkin tertib, tetapi hati publik menolak, karena identitas independen Taiwan telah tertanam lintas generasi.

Selain itu, apakah integrasi ekonomi dapat mengimbangi risiko pelarian modal dan hilangnya talenta juga menjadi pertanyaan. Secara keseluruhan, artikel menyimpulkan bahwa masalah paling sulit bagi Beijing bukan merebut Taiwan, melainkan mengelola Taiwan.