Apa yang disebut sebagai darurat militer?

Darurat militer adalah seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan (biasanya setelah adanya pengumuman resmi) setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara resmi.
Darurat militer sering kali diberlakukan ketika aktivitas militer dirasakan sangat diperlukan, biasanya untuk segala sesuatu yang bersifat mendesak, di mana pemerintah yang berkuasa tidak dapat berfungsi semestinya ataupun dirasa terlalu lamban atau terlalu lemah untuk menghadapi situasi-situasi tersebut; misalnya akibat perang, bencana alam, kerusuhan sipil, dalam wilayah kekuasaan, atau setelah terjadinya kudeta. Mengembalikan kepercayaan rakyat selama masa darurat adalah tujuan terpenting darurat militer. Walaupun begitu, darurat militer kadang-kadang dipakai oleh rezim diktator, terutama kediktatoran militer, untuk memperkuat kekuasaannya.
Umumnya darurat militer mengurangi sebagian dari hak individu yang diperoleh setiap warga negara, membatasi lamanya proses peradilan, dan memvonis para narapidana hukuman yang lebih berat dibanding di dalam hukum biasanya berlaku. Di banyak negara darurat militer memvonis hukuman mati bagi kasus kejahatan tertentu, meskipun sistem hukum biasa tidak mencantumkan kejahatan tersebut maupun hukumannya di dalam sistem hukum tersebut.
Contoh dari penerapan darurat militer di Indonesia adalah di Aceh pada tahun 2003-2004 yang bertujuan untuk memberantas separatis GAM.

Darurat militer di Taiwan (戒嚴時期) merujuk pada periode dalam sejarah Taiwan setelah Perang Dunia II, selama masa kendali Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok dari rezim pimpinan Kuomintang. Istilah ini secara khusus digunakan untuk merujuk pada periode darurat militer berturut-turut selama lebih dari 38 tahun antara 20 Mei 1949 dan 14 Juli 1987, yang pada saat itu dianggap sebagai "pemberlakuan darurat militer terlama oleh suatu rezim di dunia,” yang kemudian dilampaui oleh Brunei Darussalam. 

Sejarah darurat militer Republik Tiongkok (ROC) dapat ditelusuri kembali ke tahun terakhir Dinasti Qing. Saat itu, Pemerintah Sementara Republik Tiongkok mengumumkan Konstitusi Sementara pada Maret 1911, yang memberi wewenang kepada Presiden untuk menyatakan darurat militer pada saat keadaan darurat. Undang-Undang Deklarasi Darurat Militer Darurat militer dinyatakan sebanyak dua kali di tahun 1947, karena insiden 28 Februari.

Periode darurat militer pertama diberlakukan oleh Chen Yi, Kepala Eksekutif Provinsi Taiwan pada 28 Februari 1947. Darurat militer tersebut segera dicabut pada 2 Maret 1947 atas permintaan anggota Dewan Perwakilan Taiwan dan Majelis Nasional yang berharap untuk meredakan ketegangan akibat insiden setelah protes luas terhadap keruntuhan ekonomi akibat pemerintahan pendudukan Kuomintang. Periode darurat militer kedua diberlakukan kembali oleh Chen Yi pada tanggal 9 Maret 1947. Ketegangan akibat insiden tersebut menyebabkan Republik Tiongkok mereformasi Pemerintah Provinsi Taiwan. Setelah insiden tersebut sepenuhnya diredam, darurat militer dicabut pada tanggal 16 Mei 1947 oleh Ketua pertama Pemerintah Provinsi Taiwan, Wei Tao-ming.

Pada April 1948, Majelis Nasional yang baru terpilih mengesahkan Ketentuan Sementara terhadap Pemberontakan Komunis sebagai amandemen konstitusi. Ini menjadi dasar hukum faktual untuk darurat militer yang berlaku antara tahun 1949 dan 1987. Ketika perang saudara pecah di daratan Tiongkok, "Deklarasi Darurat Militer di Provinsi Taiwan" ( 臺灣省戒嚴令) diberlakukan oleh Chen Cheng, yang menjabat sebagai ketua Pemerintah Provinsi Taiwan setelah Chen Yi dan komandan Komando Garnisun Taiwan, pada tanggal 19 Mei 1949. Perintah ini berlaku di wilayah Provinsi Taiwan (termasuk Pulau Taiwan dan Penghu). 

Perintah darurat militer provinsi kemudian digantikan oleh amandemen "Deklarasi Darurat Militer Nasional", yang diberlakukan oleh pemerintah pusat setelah amandemen tersebut mendapat persetujuan retroaktif dari Yuan Legislatif pada tanggal 14 Maret 1950. Darurat militer di Wilayah Taiwan (termasuk Pulau Taiwan, Penghu) dicabut oleh perintah Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Chiang Ching-kuo pada tanggal 15 Juli 1987.