Asumsi publik sering kali menstigma generasi muda sebagai kelompok yang enggan terlibat dalam konflik bersenjata demi membela negara. Pandangan konvensional cenderung meyakini bahwa generasi tua, yang memiliki memori kolektif terhadap konflik, memiliki komitmen lebih kuat dalam menjaga perdamaian. 

Namun, temuan terbaru dari Pan Hsin-hsin (潘欣欣), peneliti di Academia Sinica, mematahkan stereotipe tersebut. Risetnya menunjukkan bahwa 88% generasi muda Taiwan justru menyatakan kesiapan untuk bertempur demi negara.

Melalui analisis komparatif yang melibatkan responden dari berbagai kelompok usia, gender, dan status domestik di Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan, studi ini memetakan daya tahan sosial sekaligus memberikan rekomendasi strategis dalam menghadapi eskalasi ancaman eksternal.

Mengukur Kapasitas Mobilisasi Sosial Lewat Kesiapan Tempur

Pertanyaan esensial seperti Apakah Anda bersedia bertempur jika perang pecah hari ini?, menjadi instrumen utama untuk mengukur batas ekstrem dari kewajiban sipil. Menurut Pan Hsin-hsin, jika instrumen normatif seperti pemenuhan pajak dan layanan sosial darurat merupakan kewajiban rutin, maka kesiapan bertempur merupakan bentuk pengorbanan tertinggi seorang warga negara terhadap kedaulatan negaranya.

Dalam pemaparan ilmiah di Institut Sosiologi Academia Sinica yang dipimpin oleh Paul Jobin (彭保羅), dipaparkan bahwa komitmen bertempur pada level individu sangat dipengaruhi oleh fase kehidupan dan posisi seseorang dalam stratifikasi sosial.

Pada skala makro, akumulasi dari sikap individu ini akan membentuk potret demografis yang menentukan efektivitas mobilisasi massa saat krisis melanda.

Transformasi demografi ke arah penuaan populasi ekstrem (super-aged society) dan penurunan angka kelahiran secara signifikan di Taiwan menjadi urgensi utama mengapa struktur populasi perlu dikaji dalam kaitannya dengan pertahanan nasional.

Kerangka Strategis Indo-Pasifik dan Persepsi Ancaman Bersama

Pemilihan Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan sebagai objek komparasi didasarkan pada empat determinan geopolitik yang setara, masing-masing ketiganya merupakan negara demokrasi yang membutuhkan legitimasi dan konsensus publik sebelum melakukan mobilisasi militer. Kedua, seluruhnya berada dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang terkoneksi dengan Amerika Serikat.

Ketiga, Tiongkok menjadi episentrum ancaman keamanan bersama, sehingga frasa berjuang demi negara dalam survei secara otomatis dipersepsikan sebagai tindakan defensif melawan agresi, bukan ofensif.

Terakhir, ketiga negara menghadapi krisis demografi yang serupa, yakni penurunan angka pernikahan serta penuaan populasi.

Data diolah dari basis World Values Survey (WVS) periode 2018–2022, ini jug adalah instrumen survei lintas negara yang konsisten melacak pergeseran nilai sosial-politik global sejak 1981 dengan metodologi yang terstandardisasi.

Anomali Angka: Taiwan Tertinggi, Jepang Terendah

Hasil menunjukkan perbedaan persepsi yang kontras, Taiwan memimpin dengan 82% populasi yang siap bertempur, disusul Korea Selatan (70%), dan Jepang di posisi terendah (29%). Uniknya, terdapat anomali di mana hampir 90% warga Jepang mengkhawatirkan terjadinya perang, sementara tingkat kecemasan di Taiwan dan Korea Selatan berada di kisaran 60–70%.

Beberapa pengamat menilai tingginya angka di Taiwan bersifat idealistis karena absennya trauma sejarah perang modern langsung di daratan utama, berbeda dengan memori kolektif Jepang atau Korea Selatan. Namun, Pan Hsin-hsin menyanggah argumen tersebut dengan menegaskan bahwa memori kolektif pengeboman historis dan status administrasi militer di wilayah garis depan seperti Kinmen dan Matsu tetap membentuk kesadaran taktis warga. Selain itu, kesiapan bertempur mencakup spektrum luas, tidak terbatas pada operasi militer lini depan tetapi juga fungsi logistik dan pertahanan sipil di garis belakang.

Di sisi lain, rendahnya angka di Jepang berakar pada doktrin Konstitusi Damai pasca-Perang Dunia II yang membentuk antipati mendalam terhadap militerisme. Kendati demikian, terdapat jurang pemisah yang lebar antara skeptisisme masyarakat awam Jepang dan ketegasan elite politik mereka dalam urusan pertahanan domestik.

Faktor Demografi: Konstruksi Gender dan Polarisasi Politik

Analisis berdasarkan variabel usia menunjukkan korelasi negative, yakni bahwa keinginan bertempur menurun seiring bertambahnya usia. Fakta bahwa kelompok usia 18–50 tahun di Taiwan mencapai angka 88% membuktikan adanya determinasi kuat dari generasi muda, yang juga telah divalidasi melalui metode eksperimental untuk meminimalisasi bias jawaban.

Sementara itu, faktor domestik seperti status pernikahan dan tanggung jawab pengasuhan anak secara mengejutkan tidak memberikan pengaruh signifikan pada hasil akhir di ketiga negara.

Variabel paling dominan dalam riset ini adalah gender. Di Taiwan dan Korea Selatan, terdapat konsensus sosial yang mengakar kuat bahwa pertahanan militer konvensional merupakan tanggung jawab laki-laki. Konstruksi ini diperkuat secara kultural melalui sosialisasi dan representasi institusi militer.

Guna mengatasi keterbatasan mobilisasi akibat penyusutan populasi, Pan Hsin-hsin merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan yang inklusif untuk mendobrak batasan gender tersebut. Mengingat perang modern melibatkan aspek teknologi seperti pengoperasian drone dan analisis intelijen yang tidak bertumpu pada kekuatan fisik, modernisasi fasilitas yang ramah perempuan serta adopsi sistem wajib militer inklusif seperti di Skandinavia dapat menjadi solusi strategis untuk memperluas basis cadangan pertahanan.

Terakhir, aspek domestik yang mulai menggeser dinamika di Taiwan adalah identitas kepartaian. Data terbaru mengindikasikan adanya polarisasi yang tajam, yakni kesiapan bertempur di kalangan pendukung Partai Progresif Demokratik (DPP) menyentuh angka 90%, disusul Partai Rakyat Taiwan (TPP) sebesar 50%, dan Partai Kuomintang (KMT) di kisaran 30%. Fenomena pemusatan isu pertahanan ke dalam sekat politik partisan ini menjadi tantangan krusial bagi konsolidasi sosial Taiwan di masa mendatang.