Pecahnya Perang Rusia-Ukraina pada 2022 menjadi titik balik yang mengubah cara Taiwan memandang pertahanan nasional. Bukan lagi sekadar soal kekuatan militer, Taiwan pada 2024 resmi mengajukan arah kebijakan Ketahanan Pertahanan Seluruh Masyarakat (Whole-of-Society Defense Resilience) di bawah Presiden Lai Ching-te (賴清德), yang mencakup lima pilar inti, meliputi pelatihan dan pemanfaatan kekuatan sipil, inventarisasi logistik strategis, pemeliharaan energi dan infrastruktur kritis, kesiapan fasilitas medis dan tempat pengungsian, serta keamanan jaringan informasi, transportasi, dan keuangan.

Unit yang dilibatkan pun tidak terbatas pada kementerian pemerintah, melainkan juga organisasi keagamaan, lembaga pemikir, hingga perusahaan swasta seperti Google yang mengelola infrastruktur informasi penting.

A. Eric Feng (馮艾立) peneliti inisiatif studi pertahanan nasional di Taiwan Inspiration Association, menjelaskan bahwa konsep ini bersumber dari Konsep Operasi Perlawanan yang dirumuskan Komando Operasi Khusus AS di Eropa pada 2014 , dengan inti membangun fondasi ketahanan masyarakat sebelum perang, agar tekad perlawanan tidak runtuh di awal konflik.

Direktur Program Indo-Pasifik German Marshall Fund, Bonnie Glaser, bahkan menegaskan bahwa pengalaman Taiwan sangat layak menjadi referensi global bagi negara-negara demokrasi dalam menghadapi ancaman.

Perang Rusia-Ukraina juga mengubah secara mendasar "imajinasi kesiapsiagaan perang" Taiwan. Sebelum tahun 2000, strategi pertahanan Taiwan berfokus pada penguasaan laut dan udara serta penghancuran musuh di garis pantai, yang mana ini adalah skenario setelah pendaratan pasukan PLA nyaris tidak pernah dipertimbangkan.

Kini Taiwan secara serius mengembangkan konsep "Pertahanan Mendalam" (Defense in Depth) dengan membangun jaringan pencegahan berlapis setelah musuh mendarat, di mana kekuatan sipil turut berperan menunda tindakan militer PLA.

Pergeseran pemikiran ini mulai diterapkan secara konkret melalui Rencana Penyesuaian Struktur Kekuatan Pertahanan Nasional Seluruh Rakyat, yang diajukan mantan Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) pada 2022, yang memperpanjang masa wajib militer dari 4 bulan menjadi 1 tahun sekaligus membagi kekuatan pertahanan menjadi empat komponen, meliputi Pasukan Tempur Utama, Sistem Cadangan, Pasukan Penjaga, dan Sistem Pertahanan Sipil.

Perubahan-perubahan ini mulai diterapkan secara bertahap, termasuk melalui penggabungan Latihan Wan-an dan Latihan Min-an menjadi Latihan Ketahanan Perkotaan sejak 2025.

Dalam kerangka ini, organisasi sipil memainkan peran yang jauh lebih konkret dari yang selama ini dibayangkan publik. Yayasan Buddha Tzu Chi, misalnya, telah resmi masuk dalam Pedoman Operasional Pusat Tanggap Darurat Bencana Pusat sejak revisi tahun 2018, dengan tanggung jawab dukungan logistik bagi personel penyelamat.

Pada revisi tahun lalu berdasarkan pengalaman Gempa Hualien 0403 tahun 2024, posisi Tzu Chi dipindahkan ke Kelompok Sumber Daya Sipil, untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan di Taiwan (MOHW) dalam menangani kesiapan logistik tempat pengungsian dan pemanfaatan sukarelawan.

Revisi yang sama juga menambahkan tanggung jawab baru bagi Kementerian Pengembangan Digital (MODA) untuk mengerahkan cadangan komunikasi satelit dan mendukung kendaraan seluler jaringan darurat saat komunikasi di area bencana terputus. A. Eric Feng menegaskan bahwa Ketahanan Pertahanan Seluruh Masyarakat pada dasarnya adalah evaluasi dan penyempurnaan sistem pemerintah itu sendiri, yang mana akan memastikan seluruh unit siap menghadapi berbagai skenario ekstrem yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Pertanyaan yang paling relevan bagi masyarakat umum adalah, apa peran mereka dalam semua ini? A. Eric Feng menekankan bahwa mempertahankan negara tidak selalu berarti mengangkat senjata ke medan perang, selama setiap orang tetap menjalankan perannya dan menjaga masyarakat tetap berfungsi, hal itu sudah menjadi kunci kemenangan.

Ia mengungkapkan bahwa jika Tiongkok bisa merebut Taiwan hanya dengan melumpuhkan operasional masyarakat, maka tindakan militer bukan strategi akhir yang mereka kejar.

Pengalaman Rusia-Ukraina membuktikan banyak hal yang tidak bisa sepenuhnya ditangani pemerintah, sehingga Ketahanan Pertahanan Seluruh Masyarakat berharap mengubah mentalitas warga, yakni dari "orang yang ditolong" menjadi "orang yang tidak perlu ditolong, bahkan dapat menolong orang lain."

Meski dalam pengamatan lapangan A. Eric Feng mendapati bahwa bahkan tokoh-tokoh dengan tanggung jawab hukum seperti Kepala RT pun sering tampak kebingungan saat latihan, ia menegaskan bahwa justru itulah fungsi utama Latihan, yakni ketika skenario simulasi terjadi nyata di depan mata, orang-orang akan mulai peduli, bersiap, dan sedikit demi sedikit membangun masyarakat yang benar-benar tangguh.