Menjelang rencana pertemuan Donald Trump dan Xi Jin-ping (習近平) pada September mendatang, hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sebaliknya, kedua negara justru meningkatkan tekanan melalui serangkaian sanksi dan pembatasan ekonomi. Wang Guo-chen (王國臣), peneliti di Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER), menilai anggapan bahwa kedua negara akan memasuki masa gencatan senjata sebelum pertemuan puncak merupakan pembacaan yang keliru.

Washington dikabarkan memperluas daftar hitam terhadap perusahaan yang berafiliasi dengan Xinjiang, memblokir proyek penelitian yang melibatkan modal Tiongkok, serta mengembangkan pembatasan baru di sektor kerja paksa dan teknologi kecerdasan buatan.

Beijing membalas dengan lima langkah, termasuk pengendalian ekspor, sanksi terhadap entitas tertentu, dan penggunaan perdana mekanisme penyelidikan keamanan nasional berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri yang telah diperbarui.

Meski tarif impor belum menjadi arena eskalasi terbaru, persaingan non-tarif kedua negara dinilai telah memasuki fase yang jauh lebih keras. Bagi Amerika Serikat, tekanan sebelum pertemuan diyakini bertujuan memperkuat posisi negosiasi dan mendorong Beijing agar lebih bersedia memenuhi komitmen yang pernah dibuat.

Sementara itu, Tiongkok memiliki dua kepentingan utama, yakni membalas langkah Washington secara setara sekaligus mempercepat pengurangan ketergantungan ekonomi terhadap AS. Menurut Wang Guo-chen, Beijing ingin membangun ruang gerak yang lebih besar agar tidak mudah tertekan apabila menghadapi sanksi ekstrem dari Washington atau krisis geopolitik yang lebih serius di masa depan, termasuk kemungkinan konflik di Selat Taiwan.

Profesor ilmu politik National Cheng Kung University, Wang Hung-jen (王宏仁), menggambarkan situasi ini sebagai strategi menekan demi stabilitas. Kedua pemimpin sama-sama membutuhkan pertemuan tersebut untuk kepentingan politik dalam negeri, Donald Trump menghadapi tekanan menjelang pemilu paruh waktu, sedangkan Xi Jin-ping perlu menunjukkan pencapaian menjelang Sidang Paripurna Kelima Partai Komunis Tiongkok.

Namun, kebutuhan akan dialog tidak berarti salah satu pihak bersedia datang dengan tangan kosong. Dengan menaikkan biaya ketidakkooperatifan lawan sebelum perundingan dimulai, AS dan Tiongkok berupaya membawa posisi tawar maksimal ke meja negosiasi. Tujuannya bukan menghentikan kompetisi, melainkan mengendalikan persaingan agar tetap keras tetapi tidak berubah menjadi konflik yang lepas kendali.

Perhatian terbesar kini tertuju pada perubahan karakter langkah balasan Tiongkok. Jika dahulu sanksi Beijing cenderung bersifat simbolis dan menyasar perusahaan pertahanan AS yang memiliki paparan ekonomi terbatas di pasar Tiongkok, kini sasarannya mulai bergeser ke aktor yang terhubung dengan rantai pasok global, termasuk aliansi industri seperti Responsible Business Alliance.

Penggunaan konsep keamanan nasional secara lebih luas juga memberi Beijing keleluasaan untuk menyelidiki hampir semua produk atau kebijakan asing yang dinilai berpotensi merugikan kepentingannya. Dalam praktiknya, ekonomi dan perdagangan AS-Tiongkok kemungkinan masih akan tetap berjalan karena saling ketergantungan belum sepenuhnya hilang.

Namun, di bidang teknologi, keamanan nasional, dan rantai pasok strategis, persaingan keduanya tampaknya akan terus mengeras, dengan pertemuan Trump-Xi lebih berfungsi sebagai sarana mengelola konflik daripada mengakhiri rivalitas.