Partai Rakyat Taiwan (TPP) memasuki masa hitung mundur 100 hari menuju Pilkada 2026 dengan tekanan yang tidak ringan. Bagi partai berusia tujuh tahun ini, pemilu akhir tahun bukan sekadar perebutan kursi dewan daerah, melainkan ujian kelangsungan hidup di tengah dominasi dua partai besar, Kuomintang (KMT) dan Partai Progresif Demokratik (DPP).

Mantan Ketua Umum Ko Wen-je (柯文哲) secara terbuka menyebut pemilu ini sebagai perang hidup mati bagi TPP, jika perolehan kursi DPRD tidak menunjukkan pertumbuhan, partai terancam berjalan menuju marginalisasi.

Sekretaris Jenderal TPP, Chou Yu-hsiu (周榆修), merespons dengan menetapkan target merebut minimal 25 kursi, naik lebih dari 10 kursi dibandingkan pencapaian 14 kursi pada Pilkada 2022.

Tantangan terbesar TPP terletak pada transisi strategi kampanye. Selama ini partai dikenal kuat dalam "perang udara" berbasis media sosial dan komunitas digital, namun pemilihan anggota DPRD menuntut konsolidasi organisasi lokal yang solid di tingkat akar rumput.  

Chou Yu-hsiu mengakui kesenjangan tersebut, namun menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir partai telah secara bertahap membangun mekanisme layanan pemilih yang terhubung dengan kantor partai di daerah.

Delapan anggota legislatif non-daerah pemilihan diturunkan langsung ke lapangan untuk menutupi kelemahan organisasi lokal menggunakan sumber daya dari tingkat pusat. Chou Yu-hsiu mengibaratkan strategi ini dengan ungkapan “pelangi di langit dan mawar di bawah kaki”, yang artinya keduanya sama-sama penting."

Untuk mendorong partisipasi pemilih, TPP juga berencana mengusulkan referendum bertema kesejahteraan masyarakat agar diselenggarakan bersamaan dengan Pilkada. Salah satu usulan yang digulirkan adalah pengalokasian denda pelanggaran lalu lintas sepenuhnya untuk perbaikan fasilitas transportasi umum.

Chou Yu-hsiu menilai isu-isu semacam ini lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan berpotensi mendorong lebih banyak pemilih datang ke tempat pemungutan suara, yang pada gilirannya menguntungkan kandidat TPP secara keseluruhan.

Profesor Departemen Ilmu Politik Tunghai University, Chang Jun-hao (張峻豪), menilai basis dukungan TPP yang selama ini bertumpu pada komunitas daring dan kelompok usia muda kini menunjukkan tren penurunan.

Indikator terpenting Pilkada tahun ini bukan seberapa besar suara yang diraih, melainkan apakah TPP mampu mengonversi kekuatan digital tersebut menjadi organisasi lokal yang solid. Jika TPP tidak hanya gagal menambah kursi tetapi justru mengalami penurunan signifikan, hal itu mencerminkan bahwa upaya penancapan akar di tingkat lokal selama empat tahun terakhir kurang efektif, dan kondisi tersebut tidak hanya mempersulit perjalanan menuju Pemilu 2028, tetapi juga mengikis posisi tawar TPP dalam negosiasi dengan KMT.

Tanpa Calon Wali Kota Sendiri, TPP Hadapi Ujian Berat di Taipei dan New Taipei

Taipei dan New Taipei menjadi dua medan pertempuran paling strategis bagi TPP dalam Pilkada kali ini. Taipei adalah "rumah politik" Ko Wen-je yang pernah berkuasa selama delapan tahun sekaligus tempat energi politik TPP pertama kali terbentuk.

New Taipei, dengan populasi lebih dari empat juta jiwa, merupakan kota administrasi khusus terbesar di Taiwan yang tidak bisa diabaikan oleh kekuatan politik mana pun.

Namun pada pemilu tahun ini, TPP tidak memiliki calon wali kota dari kader sendiri di kedua wilayah tersebut.Di New Taipei, setelah integrasi kubu biru dan putih, KMT secara resmi mengusung Hammer Lee (李四川) sebagai calon tunggal wali kota. Akibatnya, para calon DPRD dari TPP di wilayah tersebut harus berjuang sepenuhnya mengandalkan kekuatan organisasi lokal sendiri.

Di Taipei, TPP menargetkan formula 4+2, yakni mempertahankan empat kursi yang ada sekaligus merebut dua kursi tambahan melalui kandidat baru. Chou Yu-hsiu menegaskan TPP tidak dapat menggantungkan elektabilitas pada kesediaan Wali Kota Taipei Chiang Wan-an (蔣萬安) untuk membantu kampanye, mengingat KMT juga mengusung banyak calon DPRD di setiap daerah pemilihan dan berada dalam posisi bersaing langsung dengan TPP di tingkat legislatif daerah.

Profesor Institut Pascasarjana Ilmu Politik National Taiwan Normal University (NTNU), Chu Chao-hsiang (曲兆祥), menilai pemilih di Taipei dan New Taipei memiliki tingkat otonomi yang relatif tinggi.

Fenomena split-voting (memilih calon wali kota dan anggota DPRD dari partai berbeda), bukan hal yang jarang terjadi di kedua wilayah tersebut. Karena itu, efek “induk membawa anak” tidak sekuat di kabupaten atau kota lain, dan manajemen citra personal masing-masing kandidat menjadi faktor penentu yang paling krusial dalam memenangkan suara.

Asisten Profesor Departemen Ilmu Politik National Cheng Kung University (NCKU), Liao Yu-tseng (廖育嶒), menambahkan bahwa kerja sama pan biru-putih di tingkat pemilihan DPRD memiliki ruang yang sangat terbatas. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah yang menggunakan sistem distrik tunggal sehingga memungkinkan integrasi dan saling mengalah, pemilihan DPRD menggunakan sistem distrik multi-perwakilan.

Basis pendukung KMT dan TPP memiliki tingkat tumpang tindih yang cukup tinggi, sehingga peningkatan perolehan suara TPP berpotensi langsung menggerus kursi KMT.

Ko Wen-je dan Huang Kuo-chang Bagi Peran, Satu Solidkan Basis, Satu Tajamkan Isu

Sejak TPP berdiri, Ko Wen-je selalu menjadi ikon politik paling menonjol yang menyatukan para penggemar setianya dan kelompok pemuda Little Grass (小草), hingga partai ini lama dipandang publik sebagai partai satu orang.

Setelah Ko Wen-je mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum akibat tersandung kasus hukum, Huang Kuo-chang (黃國昌) mengambil alih kemudi partai, membentuk situasi kepemimpinan “dua matahari” yang kini harus dikelola secara efektif menjelang Pilkada 2026.

Chou Yu-hsiu menilai perbedaan karakter kedua tokoh ini justru menciptakan hubungan yang saling melengkapi. Huang Kuo-chang, berlatar belakang pengacara dan anggota legislatif, menerapkan pendekatan berbasis "tema" dalam strategi pemilu, menyerang kebijakan pusat dan daerah melalui isu-isu konkret seperti kasus minyak makan bermasalah dan pertarungan referendum.

Ko Wen-je, yang pernah maju sebagai calon presiden, memegang peran membantu kampanye di daerah dan menyolidkan basis pendukung dengan daya tarik personal yang masih kuat.

Chu Chao-hsiang menilai Huang Kuo-chang sebagai Ketua Umum aktif harus bergerak lebih institusional dan normatif, mengoptimalkan keunggulannya dalam penguasaan hukum dan sistem.

Sementara Ko Wen-je, setelah melepas jabatan formal, memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengeksplorasi daya tarik personal di hadapan massa.

Chang Jun-hao mengingatkan bahwa hingga saat ini TPP masih sangat diwarnai oleh figur Ko Wen-je, dan apakah Huang Kuo-chang mampu mewarisi basis pendukung Ko Wen-je sepenuhnya masih harus dipantau. Pilkada kali ini sekaligus menjadi ujian kapasitas kepemimpinan Huang Kuo-chang secara langsung. Jika hasil pemilu tidak memuaskan, Huang Kuo-chang tidak hanya menanggung beban kegagalan meneruskan kekuatan dukungan Ko secara efektif, tetapi sebagai pemimpin aktif partai, ia juga harus memikul tekanan politik akibat kekalahan yang berpotensi berdampak pada karier politiknya sendiri.