Komisi Pemilihan Umum Taiwan (CEC) pada tanggal 28 Agustus menolak dua dari tiga usulan referendum yang diajukan oleh koalisi partai oposisi (Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan). Dua usulan yang ditolak tersebut adalah penerapan hukuman cambuk ke dalam undang-undang pidana dan pengalihan denda pelanggaran lalu lintas khusus untuk perbaikan keselamatan jalan raya. CEC hanya meloloskan satu usulan, yakni referendum untuk menghapus kebijakan Negara Bebas Nuklir.

Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari kubu oposisi. Anggota Legislatif dari Partai Kuomintang (KMT) sekaligus pengusul referendum hukuman cambuk, Hung Meng-kai (洪孟楷), mengecam keras keputusan tersebut.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya merampas hak rakyat untuk menyuarakan pendapat sejak awal. Sebaliknya, Anggota Legislatif dari Partai Progresif Demokratif (DPP) yang berkuasa, Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄), membalas kritik tersebut dengan menyatakan bahwa ketiga usulan referendum itu dinilai menggunakan dasar hukum yang sama. Ia mempertanyakan logika oposisi yang menganggap demokrasi berjalan jika usulan mereka lolos, namun menuduh pemerintah merampas demokrasi ketika usulan mereka ditolak.

Ketua CEC, You Ying-lung (游盈隆), tampak lega saat diwawancarai oleh media. Ketika ditanya apakah dirinya yakin dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik, ia menjawab dengan tawa lebar dan menggunakan bahasa Inggris, "Seratus persen, absolutely."

Kelegaan You Ying-lung ini dinilai wajar karena berkurangnya jumlah referendum yang lolos akan meminimalkan risiko teknis dan beban kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (CEC), You Ying-lung, mengatakan, “Terkait referendum hukuman cambuk, hasil peninjauan komite kami memutuskan bahwa usulan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Referendum. Alasan utamanya adalah karena jenis hukuman dalam undang-undang yang berlaku saat ini belum mengenal sistem hukuman cambuk atau bentuk hukuman yang serupa.”

Setelah melalui diskusi selama dua setengah jam, tiga usulan referendum yang diajukan oleh kubu oposisi kali ini, ermasuk "Penerapan Hukuman Cambuk ke dalam Undang-Undang" serta "Alokasi Khusus Denda Lalu Lintas untuk Perbaikan Keselamatan Jalan", melalui pemungutan suara oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum, dinyatakan tidak memenuhi ketentuan mengenai pembuatan atau peninjauan kembali kebijakan penting negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Referendum, sehingga kedua usulan tersebut ditolak.

Sementara itu, untuk usulan lainnya, yaitu referendum Hapus Target Negara Bebas Nuklir, enam dari tujuh komisioner menilai usulan tersebut memenuhi ketentuan, sehingga akhirnya dipastikan lolos untuk diajukan.

Referendum ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 28 November mendatang. Penyelenggaraan satu agenda referendum ini diperkirakan akan menelan biaya lebih dari NT$800 juta, dengan proses penghitungan suara yang diproyeksikan selesai pada pukul 23.40 malam di hari yang sama.

Anggota Yuan Legislatif (KMT) Hung Meng-kai, mengatakanm “Ini adalah ironi terbesar sekaligus kemunduran paling parah bagi demokrasi Taiwan. Atas dasar apa Komisi Pemilihan Umum bisa merampas hak rakyat untuk menyuarakan pendapat? Apakah mereka harus terus melindungi para pelaku kekerasan seksual, penyiksa anak, dan sindikat penipuan baru bisa dianggap benar?”

Pengusul referendum "Penerapan Hukuman Cambuk ke dalam Undang-Undang" yang juga Anggota Legislatif dari Partai Kuomintang, Hung Meng-kai, tampak sangat geram dan menilai Komisi Pemilihan Umum telah merampas hak rakyat untuk mengekspresikan pendapat mereka.

Namun, Sekretaris Jenderal Fraksi DPP, Chuang Jui-hsiung, membalas dengan menegaskan bahwa fraksinya menghormati keputusan peninjauan Komisi Pemilihan Umum.

Ia menambahkan, sementara Partai Kuomintang mengecam keputusan ini sebagai perampasan demokrasi, ketiga usulan referendum ini diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum yang sama dan di bawah undang-undang referendum yang sama. Apakah jika usulan sendiri yang lolos itu disebut rakyat yang berdaulat, sedangkan jika tidak lolos dituduh sebagai perampasan demokrasi?

Sementara itu, Fraksi Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang mengajukan usulan referendum Alokasi Khusus Denda Lalu Lintas juga melayangkan protes. Mereka mengecam keras tindakan Komisi Pemilihan Umum yang secara sepihak menjegal keinginan rakyat untuk memperbaiki keselamatan jalan raya.

Dengan berakhirnya sidang peninjauan usulan referendum ini, perseteruan antara kubu pemerintah dan oposisi kini memasuki babak yang lebih sengit.