Kebijakan perumahan sosial Taiwan tengah menghadapi tekanan peninjauan ulang dari pemerintah pusat, dengan tingkat pengembalian modal yang rendah disebut sebagai salah satu alasan utama. Namun di balik perdebatan angka-angka fiskal itu, ada warga yang mengantre semalaman di trotoar demi secuil harapan mendapat hunian yang layak dan stabil. Para akademisi dan praktisi kebijakan menilai pemerintah keliru dalam membaca persoalan ini, bukan karena perumahan sosial tidak layak dibangun, melainkan karena beban yang seharusnya ditanggung anggaran kesejahteraan sosial justru dibebankan kepada unit pembangun dan pengelola perumahan.

Frank sebut saja namanya, seorang karyawan kantoran berusia 30-an, masih mengingat dengan jelas malam pada tahun 2023 ketika ia mengantre di depan kantor Pusat Perumahan dan Regenerasi Perkotaan di Taipei demi mengajukan permohonan unit perumahan sosial. Pengumuman pelepasan unit datang mendadak lewat surat elektronik di tengah malam, dan hanya dua unit tersedia, dengan waktu persiapan berkas lima hingga tujuh hari.

Lebih dari 100 orang datang mengantre. Frank sengaja mengambil cuti, tiba pukul satu siang hari Senin, dan tidak bisa pergi lagi. Malam itu, barisan antrean sudah mengular hampir setengah putaran gedung apartemen.

"Saat tengah malam, semua orang tidur di atas trotoar," tuturnya.

Bagi Frank, perjuangan itu sepadan. Pengalamannya mencari rumah sewaan di pasar swasta wilayah Kota Taipei dan Kota New Taipei ia gambarkan sebagai proses yang menyakitkan, penuh asimetri informasi, ketidakpastian, dan ketergantungan pada keputusan sepihak pemilik rumah.

"Saya tidak tahu siapa pemilik rumah sebenarnya, dan pemilik rumah juga tidak tahu siapa saya. Seperti kencan buta," katanya. Setelah berhasil masuk perumahan sosial, ia merasakan stabilitas yang selama ini absen, yaitu tidak ada lagi kekhawatiran soal rumah tiba-tiba dijual, atau uang sewa yang dinaikkan tanpa kepastian saat kontrak berakhir.

Jika Frank yang bukan termasuk kelompok rentan saja mengalami kesulitan seperti itu, kondisi yang dihadapi kelompok rentan sesungguhnya jauh lebih berat.

Xiao Tian (nama samaran), seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang membesarkan anaknya seorang diri, menceritakan bagaimana pemilik rumah sewaan secara terang-terangan melarangnya mengajukan subsidi sewa dan mempersoalkan keberadaan anaknya yang masih kecil. Untuk meyakinkan pemilik rumah agar bersedia menyewakan unitnya, Xiao Tian terpaksa membayar uang sewa lima bulan sekaligus di muka. "Ya, saya langsung memberikan lima bulan sekaligus," ujarnya singkat.

Xiao Tian menikah pada 2015 dan mulai mengalami KDRT dari suaminya sejak 2019. Ia bertahan hingga Juni tahun lalu, ketika suaminya memukul tulang ekornya dan menyiramkan air bekas cucian lap ke tubuhnya. Ia melapor ke polisi dan membawa anaknya yang baru berusia tujuh tahun melarikan diri. Tanpa kerabat di Taiwan, ia mengaku hanya bisa memulai kemandirian ekonomi secara bertahap berkat tempat penampungan sementara yang disediakan Yayasan Garden of Hope.

Kini ia dan anaknya tinggal di studio kecil dengan sewa NTD 7.500 per bulan, yaitu ruang yang semakin tidak memadai seiring pertumbuhan sang anak. Ia berharap bisa mengikuti undian perumahan sosial setelah mendapat kartu identitas tahun depan.

Ketika mendengar kabar pemerintah akan mengurangi pembangunan langsung perumahan sosial, kekhawatirannya tidak bisa disembunyikan.

Kekhawatiran itu berakar pada pernyataan resmi pemerintah. Wakil Direktur Jenderal Badan Pembangunan Nasional (NLMA), Chu Ching-lun (朱慶倫), mengakui bahwa meningkatnya proporsi kelompok rentan dalam perumahan sosial, dari 10% menjadi 40% seiring revisi undang-undang, membuat pengembalian biaya pembangunan dari pendapatan sewa semakin sulit. Ditambah lonjakan biaya bahan baku dan tenaga kerja, pembangunan perumahan sosial dinilai menjadi beban yang tidak kecil bagi keuangan negara.

Pemerintah pusat pun mulai meninjau ulang kebijakan ini dan mendorong sektor swasta serta pemerintah daerah mengambil alih peran pembangunan melalui berbagai skema seperti PPP, inventarisasi lahan publik, dan pembagian hasil pembaruan kota.

Namun para akademisi menilai pemerintah keliru dalam membaca persoalan ini. Yu Xin-ke (于欣可), peneliti pascadoktoral di Fakultas Arsitektur Universitas Teknologi Delft (TU Delft) Belanda, menyebut pemerintah kemungkinan telah salah kamar buku kas. Ia menegaskan bahwa subsidi sewa bagi kelompok rentan seharusnya tidak dibebankan kepada unit pembangun atau pengelola perumahan sosial, melainkan harus dicatat sebagai pengeluaran unit kesejahteraan sosial.

"Jika uang sewa diberikan diskon 20%, maka kekurangan 20% itu harus ditutup oleh dana kesejahteraan sosial. Adanya pemikiran untuk membebankannya pada pengelola menunjukkan bahwa Anda sedang mengacaukan buku kas," tegasnya.

Lin Yu-ru (林育如), Direktur Kantor Aliansi Promosi Perumahan Sosial, menambahkan bahwa persoalan ini sebetulnya bersumber dari fragmentasi kelembagaan. Otoritas yang menangani perumahan sosial dan urusan kesejahteraan sosial berada di bawah kementerian yang berbeda, sehingga tidak ada koordinasi anggaran lintas sektor.

"Departemen perumahan menyusun anggaran mereka sendiri dan tidak akan pernah melintasi batas ke departemen kesejahteraan sosial. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar Kesejahteraan Sosial, perumahan sosial sebenarnya termasuk dalam cakupan kesejahteraan sosial. Kesadaran itu sudah ada dalam undang-undang, namun belum diimplementasikan ke dalam kebijakan konkret apa pun," ujarnya.

Ia menilai diperlukan arahan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, dari Perdana Menteri atau Menteri Tanpa Portofolio, untuk mengoordinasikan integrasi sumber daya kesejahteraan sosial ke dalam kebijakan perumahan.

Liao Ting-hui (廖庭輝), peneliti kebijakan dari Organisasi Reformasi Perkotaan OURs, mempertanyakan mengapa hanya perumahan sosial yang dituntut memiliki tingkat pengembalian modal. Berdasarkan laporan resmi, tingkat pengembalian modal perumahan sosial secara nasional berada di kisaran 64%, yang mana artinya dari setiap NT$100 yang diinvestasikan, NT$64 dapat dikembalikan pada akhir siklus hidup bangunan.

Sementara itu, dua instrumen kebijakan lain yang kerap disebut sebagai alternatif, subsidi sewa dan pengelolaan sewa oleh pihak ketiga, memiliki tingkat pengembalian modal nol.

"Uang yang Anda keluarkan sama saja dengan dibuang ke selokan, dan Anda harus menganggarkannya setiap tahun. Jika menggunakan tingkat pengembalian modal untuk membandingkan ketiga kebijakan ini, perumahan sosial sudah merupakan solusi yang paling layak secara finansial," tegasnya.

Yu Xin-ke menambahkan bahwa diversifikasi instrumen kebijakan perumahan pada dasarnya tidak keliru, namun semua instrumen harus digunakan secara bersamaan tanpa ada yang ditinggalkan.

Pembangunan perumahan sosial yang diperuntukkan hanya untuk disewa dan bukan dijual, merupakan fondasi untuk memperbaiki kualitas pasar sewa secara struktural. Selama pemerintah terus melepas unit baru berkualitas layak dengan harga terjangkau ke pasar sewa, hal itu akan menciptakan efek seleksi alamiah yang mendorong hunian sewa berkualitas buruk keluar dari pasar.

Melepaskan instrumen kebijakan yang sulit digantikan ini terlalu dini, menurut para pakar, bukan hanya merugikan kelompok rentan seperti Xiao Tian yang masih menunggu gilirannya, tetapi juga melemahkan kemampuan negara untuk membentuk pasar sewa yang lebih sehat dalam jangka panjang.