(Taiwan, ROC) --- Di tengah aktivitas militer skala besar Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (TPR) yang mengganggu wilayah Taiwan baru-baru ini, Forum Kota Kembar Taipei Shanghai yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 Desember mendatang, mungkin akan mengalami perubahan jadwal karena proses peninjauan dari Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC). Wali Kota Taipei, Chiang Wan-an (蔣萬安) menekankan bahwa justru di saat-saat tegang seperti ini komunikasi sangatlah diperlukan.

Pada Rabu sore kemarin (11/12), MAC mengumumkan telah "menyetujui terlebih dahulu" penyelenggaraan forum tersebut. Namun, jika tekanan dari Tiongkok terus memburuk, maka acara tersebut mungkin akan ditunda.

Wali Kota Taipei Chiang Wan-an mengatakan, "Di saat-saat yang semakin tegang dan sulit, komunikasi dan pertukaran justru semakin diperlukan. Lebih baik tetap melakukan pertukaran daripada tidak sama sekali."

Dia menyerukan kepada pemerintah pusat bahwa Forum Kota Kembar Taipei-Shanghai harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Sebagai tuan rumah forum kali ini, Kota Taipei menghadapi situasi di mana TPR Tiongkok sering mengirim pesawat dan kapal perang untuk mengganggu Taiwan, yang menyebabkan kemungkinan perubahan dalam proses peninjauan MAC untuk forum tersebut.

Chiang Wan-an mengatakan, "Dalam situasi seperti ini, Forum Kota Kembar sangat berharga sebagai platform pertukaran pemerintah kota yang memungkinkan komunikasi berkelanjutan antara kedua sisi Selat Taiwan."

Setelah kunjungan transit Presiden Lai Ching-te (賴清德) ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya, Kementerian Pertahanan Nasional (MND) mengkonfirmasi bahwa skala aktivitas militer TPR baru-baru ini lebih besar dari latihan militer sebelumnya.

TPR tidak hanya berusaha mengontrol Taiwan secara menyeluruh, tetapi juga mencoba mencapai "penolakan regional", yaitu mencegah intervensi militer asing - dengan memperluas kekuatan militernya.

Dengan waktu kurang dari seminggu menjelang jadwal forum, MAC telah mengumumkan persetujuan awal untuk melanjutkan acara tersebut.

Wakil Ketua MAC, Liang Wen-chieh (梁文傑) mengatakan, "Bagaimanapun juga, Pemerintah Kota Taipei menganggap Forum Kota Kembar perlu dilaksanakan. Untuk menciptakan atmosfer harmonis dalam hubungan lintas selat, pemerintah bersedia menunjukkan itikad baik maksimal dengan menyetujui terlebih dahulu kedatangan delegasi Shanghai. Namun, jika situasi tekanan dari Tiongkok memburuk selama periode ini, maka Pemerintah Kota Taipei akan mengikuti keputusan pemerintah pusat untuk menunda acara sewaktu-waktu."

Pemerintah Kota Taipei telah mengajukan daftar 102 anggota delegasi Shanghai. MAC menjelaskan bahwa daftar tersebut telah disetujui secara prinsip, tetapi masih menunggu kelengkapan dokumen dari Pemerintah Kota Taipei sebelum penerbitan izin.

Forum Kota Kembar tahun ini memasuki tahun ke-15. Forum ini berawal pada 2010 ketika Taipei mengadakan Flora Expo dan Shanghai mengadakan World Expo. Wali Kota Shanghai saat itu, Han Zheng (韓正), membantu mempromosikan Flora Expo, sementara Wali Kota Taipei Hau Lung-bin (郝龍斌) mengunjungi Shanghai World Expo. Kedua kota kemudian mengadakan Forum Kota Kembar untuk memperkuat kerja sama.

Forum pertama diadakan di Hotel Regent Taipei, meski ada protes dari masyarakat. Sejak itu, Taipei dan Shanghai bergantian menjadi tuan rumah setiap tahun. Pencapaian terpenting forum ini adalah penerbangan langsung antara Bandara Songshan dengan Bandara Hongqiao pada 2010.

Namun, forum ini juga mengalami kontroversi, termasuk pernyataan "kedua sisi selat adalah satu keluarga" oleh Wali Kota Ko Wen-je (柯文哲) pada 2015, penunjukan Ketua Departemen Kerja Front Bersatu Tiongkok, Sha Hai-lin (沙海林) sebagai perwakilan Shanghai pada 2016, dan pernyataan Ko Wen-je tentang "pertengkaran suami istri" pada 2017.

Di tengah ketegangan saat ini, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menghimbau Pemerintah Kota Taipei.

"Kami menyarankan Pemerintah Kota Taipei untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dampak sosial seperti yang terjadi pada acara Yayasan Ma Ying-jeou beberapa hari lalu. Jika forum tetap dilaksanakan, harus dalam kondisi hubungan lintas selat yang stabil dan damai," ujar PM Cho Jung-tai.

Tentu saja, komunikasi lintas selat membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak.