(Taiwan, ROC) --- Setelah melewati empat hari empat malam perdebatan, amandemen tugas dan wewenang parlemen akhirnya disahkan dalam sidang hari Selasa (28/5).

Di antara amandemen yang paling diperdebatkan oleh pihak mayoritas dan oposisi adalah hak investigasi dan hak dengar pendapat oleh anggota legislator. Dengan disahkannya amandemen ini, siapa pun yang memberikan pernyataan palsu di hadapan parlemen dapat dikenai denda hingga NT$200.000, sementara pejabat pemerintah yang melakukan hal tersebut dapat dikenai tanggung jawab pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga satu tahun.

Perbedaan pendapat antara mayoritas dan oposisi terus berlanjut. Fraksi Partai Kuomintang (KMT) menyatakan bahwa pengesahan pasal terkait ini adalah kemenangan besar bagi demokrasi.

Namun, fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP) telah menyatakan akan mengajukan permohonan peninjauan kembali konstitusionalitas. Istana Kepresidenan juga mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa amandemen ini bukanlah harapan bersama rakyat.

Dengan diketuknya palu, maka revisi Undang-Undang Meremehkan Parlemen resmi disahkan melalui pembacaan ketiga. Di masa mendatang, pejabat pemerintah yang memberikan kesaksian palsu di hadapan parlemen akan menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun, penahanan, atau denda hingga NT$200.000.

Perdebatan panjang antara mayoritas dan oposisi terkait hak dengar pendapat serta hak investigasi juga akhirnya disahkan. Berdasarkan isi amandemen, di masa mendatang parlemen dapat mengadakan sidang dengar pendapat dan mengundang pejabat pemerintah serta pihak terkait dari masyarakat untuk hadir.

Jika mereka tidak hadir tanpa alasan yang sah, menolak memberikan pendapat atau kesaksian, serta menolak menyediakan data, maka parlemen dapat memutuskan untuk mengenakan denda hingga NT$100.000. Bagi mereka yang memberikan pernyataan palsu, akan dikenakan denda antara NT$20.000 hingga NT$200.000.

Parlemen juga dapat meminta berbagai dokumen, data, dan arsip dari instansi pemerintah, unit militer, badan hukum, organisasi, atau pihak terkait lainnya. Jika pihak swasta atau badan hukum melanggar ketentuan terkait, maka parlemen dapat memutuskan untuk mengenakan denda antara NT$10.000 hingga NT$100.000.

Anggota Legislator Partai KMT, Fu Kun-chi (傅崐萁) mengatakan, “Perubahan dimulai hari ini. Taiwan bukan milik Partai Progresif Demokratik (DPP). Taiwan bukan milik Lai Ching-te. Taiwan adalah milik seluruh rakyat.”

Anggota Legislator Partai DPP, Puma Shen (沈伯洋) mengatakan, “Pertanyaan dan definisi dari sidang dengar pendapat tidak jelas. Definisi dari hal-hal penting yang relevan tidak jelas. Definisi dari pernyataan palsu tidak jelas, lalu, bagaimana kejahatan ini akan ditinjau?”

Revisi undang-undang legislatif sudah melanggar pemisahan kewenangan. Yuan Eksekutif juga terus bersuara. Istana Keresidenan menyatakan bahwa revisi undang-undang kali ini bukan harapan bersama masyarakat Taiwan.

Yuan Eksekutif menegaskan bahwa pasal-pasal tersebut sudah melanggar hak-hak rakyat. Sementara itu, Yuan Pengawas yang kewenangannya langsung terpengaruh, merilis pernyataan bahwa kewenangan investigasi seharusnya merupakan kapasitas eksklusif dari Yuan Pengawas.

Selanjutnya, meskipun revisi ini telah disetujui oleh Yuan Legislatif, tetapi Presiden tetap harus mengumumkannya dalam waktu sepuluh hari.

Sedangkan Yuan Legislatif dapat mengumumkannya dalam kurun 15 hari dengan melakukan voting tercatat (nama).

Jika lebih dari setengah suara menolak, maka RUU tersebut dikembalikan. Atau, diajukan permohonan peninjauan konstitusionalitas oleh seperempat atau lebih anggota Yuan Legislatif.

Anggota Legislator Partai DPP, Ker Chien-ming (柯建銘) mengatakan, “Partai kami pasti akan mengajukan permohonan peninjauan konstitusional. Ini tidak diragukan lagi. Partai KMT selalu mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar demokrasi, benarkah? Parlemen memperluas kewenangannya, memperluas tanpa batas dan menghancurkan konstitusi. Apakah ini kemenangan besar demokrasi?”

Revisi kewenangan Yuan Legislatif telah disahkan dalam pembacaan ketiga. Tindakan selanjutnya dari Yuan Eksekutif dan fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP) tentunya sangat dinantikan.