(Taiwan, ROC) --- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengajukan Rencana Perdamaian 20 Poin Gaza sebagai upaya untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas yang telah berlangsung hampir dua tahun. Rencana ini juga diharapkan dapat menjadi blue-print bagi rekonstruksi dan pemerintahan Gaza pasca-perang.

Meskipun demikian, para ahli masih mempertanyakan apakah kabinet sayap kanan Israel akan menyetujui proposal ini. Namun, di tengah tekanan internasional yang meningkat dan hilangnya dukungan dari sekutu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diprediksi akan sulit menolak tawaran Donald Trump.

Di sisi lain, Hamas kemungkinan besar akan menolak syarat yang menuntut pembubaran militernya, sehingga prospek perdamaian di Gaza masih diselimuti ketidakpastian.

Donald Trump Mengusulkan Rencana Perdamaian 20 Poin

Pada tanggal 29 September, Presiden Donald Trump memperkenalkan rencana perdamaian 20 poin ini untuk mengakhiri konflik Gaza saat kunjungan PM Israel ke Gedung Putih.

Setelah pertemuan tersebut, keduanya mengadakan konferensi pers bersama di mana Netanyahu secara terbuka menyatakan, "Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang Gaza."

Rencana tersebut menggarisbawahi bahwa perang dapat segera berakhir jika Israel dan Hamas mencapai kesepakatan. Israel diharapkan akan menarik pasukannya secara bertahap dari Gaza, meskipun jadwal pastinya belum dirinci. Perjanjian ini secara tegas menuntut Hamas untuk melucuti senjatanya dan mengecualikannya dari peran pemerintahan di Gaza di masa depan.

Aspek keamanan akan ditangani oleh Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dipimpin oleh negara-negara Arab. Donald Trump sendiri akan memimpin Komite Perdamaian internasional untuk mengawasi komite teknokrat Palestina yang akan memerintah Gaza.

Selain itu, rencana ini juga menuntut Hamas untuk segera membebaskan lebih dari 20 sandera yang diyakini masih hidup dan menyerahkan jenazah sandera yang tersisa dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan tercapai. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan ribuan tahanan Palestina.

Proposal ini juga mengakui upaya pembentukan negara Palestina, mengindikasikan bahwa pada akhirnya mungkin ada jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina.

BBC menganalisis bahwa kekuatan utama dari rencana ini adalah dorongan pribadi dari Donald Trump dan dukungan luas dari negara-negara Eropa dan Arab. Namun, rencana ini masih kurang dalam detail implementasi, seperti jadwal penarikan pasukan Israel yang belum jelas.

Jika ingin diimplementasikan lebih lanjut, negosiasi yang sulit pasti akan terjadi, dan selama proses tersebut, kesepakatan bisa saja runtuh kapan saja.

Netanyahu Mendukung Gagasan Perdamaian Trump, Namun Kabinet Sayap Kanan Menjadi Penentu

Meskipun Netanyahu telah menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut, Israel belum secara resmi menerimanya karena rencana ini masih memerlukan persetujuan resmi dari kabinet melalui pemungutan suara.

Analisis menunjukkan bahwa Netanyahu, yang selama ini selalu berjanji untuk meraih kemenangan total, kini bertaruh pada rencana Trump, yang mungkin akan menjadi harga bagi karier politiknya.

Kabinet sayap kanannya mungkin menganggap bahwa Israel terlalu banyak berkompromi dalam rencana yang pada akhirnya mengakui masa depan negara Palestina yang jauh, dan berpotensi menolak kesepakatan tersebut. Jika Netanyahu memaksakan diri, hal itu dapat menyebabkan jatuhnya pemerintahannya.

Setelah hampir dua tahun serangan gencar di Gaza, Israel semakin terisolasi secara internasional. Tekanan dari komunitas internasional untuk menghentikan perang semakin meningkat, diikuti oleh tuduhan genosida yang diajukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan penyelidikan PBB, serta gelombang pengakuan negara Palestina oleh banyak negara Eropa.

Bahkan Jerman, yang memiliki tanggung jawab historis terhadap Israel karena sejarah Holocaust, kini mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel akibat krisis kemanusiaan di Gaza, menciptakan tekanan yang tidak dapat diabaikan oleh Netanyahu.

Yen Chen-shen (嚴震生), seorang peneliti di Pusat Studi Hubungan Internasional Universitas Nasional Chengchi (NCCU), menunjukkan bahwa dalam konteks ini, Netanyahu mungkin tidak dapat menolak proposal Trump. Ia tidak dapat lagi menanggung kerugian kehilangan dukungan AS, meskipun sikap kabinet akan menjadi variabel penting dalam kesepakatan ini.

Menuntut Pelucutan Senjata dan Pengecualian dari Pemerintahan, Hamas Sulit Menerima

Donald Trump telah memberikan ultimatum kepada Hamas, menuntut persetujuan atas kesepakatan tersebut, jika tidak, AS akan tanpa syarat mendukung Israel untuk melanjutkan operasi militernya di Gaza. Secara umum diperkirakan, Hamas akan sulit menerima syarat yang sama dengan pembubaran organisasi tersebut, tetapi belum ada tanggapan resmi.

Pejabat senior Hamas, Mohammad Nazzal, menunjukkan bahwa meskipun rencana Donald Trump memiliki beberapa aspek positif, tetapi aspek negatifnya lebih banyak, dan akan sulit diterima kecuali ada perubahan besar.

Yang menjadi krisis eksistensial bagi Hamas adalah tuntutan pelucutan senjatanya dan pengecualiannya dari partisipasi dalam pemerintahan Gaza. Pejabat lain, Ghazi Hamad, mengatakan kepada CNN bahwa pelucutan senjata hanya akan dibahas ketika negara Palestina masa depan terbentuk, dan pada saat itu senjatanya akan diserahkan kepada tentara Palestina.

Chen Li-chiao (陳立樵), seorang profesor di Departemen Sejarah Universitas Katolik Fu Jen, meninjau sejarah dan menunjukkan bahwa selama beberapa dekade setelah pembentukan negara Israel, negara-negara Arab di sekitarnya secara bertahap memilih untuk berkompromi dengan Israel.

Bahkan Fatah, yang pernah menjadi ancaman besar bagi Israel, telah mengakhiri perlawanan bersenjata, membentuk Otoritas Palestina (PA) yang kini menerapkan otonomi terbatas di Tepi Barat.

Namun, untuk membela hak hidup dan ruang hidup rakyat Palestina, masih ada faksi-faksi yang terus melakukan perlawanan bersenjata, dan yang terkuat di antaranya adalah Hamas. Chen Li-chiao percaya bahwa bahkan tanpa Hamas, akan ada faksi lain yang akan tetap mempertahankan perlawanan bersenjata.

Ia lebih lanjut menunjukkan bahwa jika apa yang disebut perdamaian dibangun berdasarkan standar Amerika atau Israel, maka rakyat Palestina mungkin akan sulit menerimanya.

Chen Li-chiao mengatakan, "Bahkan jika ada bantuan atau rekonstruksi Gaza atau apa pun, ini sebenarnya masih dilakukan di bawah standar Amerika atau Israel, dan bukan sesuai dengan standar Arab atau Palestina. Artinya, jika ingin mencapai apa yang disebut keadaan damai, maka perdamaian itu sebenarnya harus diberi tanda kutip, karena itu harus memiliki standar tertentu, yaitu perdamaian di bawah standar siapa. Jika itu perdamaian standar Amerika, maka orang Arab, Hamas, pasti tidak akan setuju. Dan masalahnya adalah, perdamaian yang diinginkan Hamas atau orang Arab, itu juga pasti bukan yang diinginkan Amerika atau Israel."

Rakyat Palestina di Gaza berharap Donald Trump, yang berjanji membawa perdamaian ke Timur Tengah, dapat segera membantu mengakhiri perang yang hampir dua tahun ini. Meskipun blue-print ini memberikan secercah harapan bagi Gaza untuk mengakhiri perang, tetapi jalan menuju perdamaian masih dipenuhi banyak rintangan.