Mahasiswa Asing Vietnam Terlibat Perampokan Toko Waralaba, Ancam Dengan Senjata dan Pisau, Bahkan Serang Petugas Polisi

(Taiwan, ROC) --- Seorang mahasiswa asing asal Vietnam ditangkap setelah diduga melakukan perampokan bersenjata di sebuah took waralaba di Miaoli, menembak karyawan toko dengan senapan BB (BB gun), dan berulang kali menyerang petugas polisi saat dalam pelarian. Insiden dramatis ini berakhir setelah pengejaran intensif selama lebih dari 30 jam.

Tersangka, yang diidentifikasi sebagai pria bermarga Li (黎姓) usia 22 tahun, dilaporkan memasuki toko waralaba di kota Zhunan pada Jumat dini hari kemarin (3/10).

Meskipun gagal mendapatkan uang tunai, ia berhasil membawa kabur dua botol susu teh. Selama pelariannya, Li menunjukkan taktik licik dengan sering berganti pakaian, membuat jejak palsu, dan bahkan berpura-pura kooperatif sebelum tiba-tiba menyerang polisi.

Setelah pengejaran panjang, polisi akhirnya berhasil membekuknya di daerah Xiangshan, Hsinchu. Tersangka kembali mencoba melawan dengan pisau rambo, tetapi berhasil dilumpuhkan dan segera diserahkan ke Kantor Kejaksaan Distrik Miaoli untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kronologi Perampokan dan Penyerangan

Sekitar pukul 03.00 pagi (3/10), seorang pria bertopeng dengan jaket berkerudung memasuki toko. Dengan tangan kanan memegang senapan BB dan tangan kiri memegang pisau Rambo, ia menyandera seorang karyawan toko. Karyawan tersebut kemudian digiring ke kantor di dalam toko, di mana tersangka mengancamnya untuk membuka brankas.

Ketika karyawan tersebut menyatakan tidak mengetahui kata sandinya, tersangka menembakkan senjata BB ke bagian belakang kepala karyawan dan merusak komputer di dalam ruangan. Beruntung, senjata BB tersebut tidak menyebabkan cedera fatal, dan karyawan berhasil melarikan diri. Tersangka kemudian mencoba membuka mesin kasir di konter, tetapi tidak berhasil. Ia akhirnya hanya mengambil dua botol susu teh sebelum meninggalkan lokasi.

Kapten Tim Investigasi Kantor Polisi Zhunan, Wu Bang-an (吳邦安), menjelaskan bahwa tersangka berusaha mengecoh polisi dengan memasuki daerah pegunungan untuk membuat jejak palsu dan sering berganti pakaian. Sekitar pukul 20.00 pada hari yang sama, polisi berhasil melacak keberadaan tersangka. Petugas yang tiba pertama berhasil mencegatnya, tetapi tersangka berpura-pura bekerja sama, sebelum tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dan menyerang polisi, lalu kembali melarikan diri.

Keesokan harinya, polisi memperluas area pencarian. Mereka menemukan ransel dan pisau Rambo yang dibuang tersangka di semak-semak. Melalui rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi bahwa tersangka telah berjalan kaki menuju daerah Xiangshan, yang berbatasan dengan Miaoli dan Hsinchu. Lebih dari 20 petugas dikerahkan untuk mengejar.

Setelah sekitar 30 jam pencarian, sekelompok enam hingga tujuh polisi akhirnya menemukan tersangka keluar dari hutan. Saat polisi mendekat untuk menangkapnya, tersangka kembali mengeluarkan pisau ketiga kalinya untuk menyerang petugas, tetapi berhasil dilumpuhkan.

Taipei Perketat Aturan Pekerja Migran, Denda Hingga NT$750.000 Ancam Pelanggar Batas Tugas  

(Taiwan, ROC) --- Pemerintah Kota Taipei mengeluarkan peringatan keras kepada para pemberi kerja bahwa menugaskan pekerja migran perawat rumah tangga untuk melakukan pekerjaan di luar lingkup perawatan yang diizinkan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai denda berat hingga pencabutan izin perekrutan.

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Biro Ketenagakerjaan, terjadi peningkatan tahunan yang konsisten terhadap pelanggaran Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan. Pelanggaran ini secara spesifik merujuk pada praktik pemberi kerja yang menugaskan pekerja migran untuk melakukan tugas-tugas di luar kontrak kerja resmi mereka.

Pihak berwenang mengingatkan bahwa tindakan seperti meminta perawat rumah tangga untuk berbelanja kebutuhan keluarga, membayar tagihan, atau menjalankan tugas pribadi lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan perawatan pasien dianggap sebagai pekerjaan di luar izin.

Pelanggaran semacam ini akan dikenai denda antara NT$30.000 hingga NT$150.000. Jika pemberi kerja gagal melakukan perbaikan setelah terbukti bersalah, izin rekrutmen mereka dapat dicabut, yang secara efektif melarang mereka mempekerjakan pekerja asing di masa depan.

Garis Batas yang Jelas Antara Tugas Perawatan dan Urusan Pribadi

Menurut peraturan yang berlaku, lingkup pekerjaan utama seorang perawat rumah tangga migran adalah tugas-tugas yang berpusat pada kesejahteraan pasien, termasuk membantu makan, mandi, mobilitas, pemberian obat, rehabilitasi dasar, serta menyiapkan makanan dan membersihkan ruang pribadi pasien.

Namun, Biro Ketenagakerjaan menyoroti maraknya laporan di mana para perawat ini diminta melakukan tugas-tugas seperti berbelanja di minimarket, mengurus transaksi bank, atau membeli makanan untuk anggota keluarga lainnya, yang mana semua ini adalah aktivitas yang berada di luar batas hukum pekerjaan mereka.

Lebih lanjut, pihak biro menjelaskan sebuah kesalahpahaman umum di kalangan pemberi kerja. Argumen bahwa pekerja migran melakukan tugas tambahan secara sukarela atau selama waktu istirahat tidak dapat diterima secara hukum. Selama pemberi kerja mengetahui aktivitas tersebut dan tidak mencegahnya, hal itu dianggap sebagai penugasan pasif dan tetap merupakan pelanggaran.

Risiko Hukum Juga Menjangkau Pihak Ketiga

Peringatan ini juga diperluas kepada pihak ketiga. Jika seorang pemberi kerja mengizinkan pekerja migrannya untuk membantu teman atau kerabat, misalnya, membersihkan rumah teman atau membantu operasional toko kerabat, maka pihak yang menerima manfaat jasa tersebut dapat dianggap melakukanperekrutan ilegalatau menampung pekerjaan ilegal. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 57 Ayat 1 atau Pasal 44 undang-undang yang sama, dan dapat dikenai denda maksimal yang jauh lebih tinggi, yaitu NT$750.000.

Kepala Biro Ketenagakerjaan Kota Taipei, Wang Chiu-tung (王秋冬), menegaskan kembali posisi pemerintah. "Pekerja migran bukanlah pesuruh atau asisten rumah tangga serba bisa. Pekerjaan mereka harus berfokus pada individu yang dirawat," ujarnya. "Pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan para pekerja beroperasi dalam batas-batas yang sah untuk menghindari denda yang signifikan."

Bagi pemberi kerja yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut mengenai peraturan ketenagakerjaan asing, diimbau untuk menghubungi lembaga-lembaga terkait, termasuk Kantor Rekonstruksi dan Pemanfaatan Ketenagakerjaan Kota Taipei atau Biro Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.

1.Apa kebaikannya kalau anda bekerja legal di Taiwan?

Bagi PMA yang bekerja legal di Taiwan, selain bisa mendapat gaji yang semestinya didapat, juga bisa menikmati jaminan logis hak dan kepentingan pekerja. Bila selama bekerja tidak melanggar peraturan tapi harus pulang ke negara asal karena hubungan kerja terputus atau masa kerja habis atau karena tidak lulus pemeriksaan kesehatan dan setelah berobat kemudian memenuhi persyaratan kesehatan, bisa mengajukan permohonan visa untuk bekerja di Taiwan, tapi jumlah waktu kerja di Taiwan tidak boleh lebih dari 12 tahun.Tetapi bagi PMA perawat rumah tangga yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperpanjang batas waktu kerja sampai dengan 14 tahun.

2.Apa akibatnya kalau selama bekerja di Taiwan kabur dari tempat kerja ?

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 73 dan 74, bagi PMA yang absen bekerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak akan dicabut ijin kerjanya, dipulangkan ke negara asalnya dan tidak boleh bekerja lagi di Taiwan ; dan bagi PMA dalam masa kabur tsb bekerja secara ilegal akan didenda antara 30,000 dolar Taiwan sampai 150,000 dolar Taiwan, tidak boleh datang bekerja lagi di Taiwan.

3.Bila tidak diketahui jejaknya, bagaimana menanganinya ?

a.Kalau selama kerja di Taiwan hak dan kepentingan Anda dirugikan, harap meminta bantuan lewat saluran yang disediakan oleh MOL, pekerja ilegal yang bekerja sambilan di tengah masyarakat mudah dikuasi, diperas dan dirugikan oleh majikan atau agensi gelap, jika cedera atau sakit juga tidak ada jaminan askes dan jamsostek, karena tidak bisa berobat melalui jalur normal, saat mengalami paksaan hak asasinya pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Jika Anda adalah tenaga kerja gelap atau kaburan, MOL mengimbau Anda untuk melaporkan diri dan meminta bantuan hukum lewat instansi di bawah ini:

◎Saluran konsultasi dan peng aduan tenaga kerja『1955』

◎ Kantor Imigrasi Tim Operasi Khusus di berbagai tempat

◎ Kantor Kepolisian di berbagai tempat. ◎ Kantor Konsulat Negara Pengekspor PMA 

◎ Pusat Konseling PMA di berbagai kab/kota 

◎ Pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Internasional Taiwan (Bandara Internasional Taoyuan dan Kaohsiung)

b.Untuk memberantas masalah sosial maraknya kerja sambilan ilegal dan untuk menjamin hak dan kepentingan PMA legal, apabila majikan mempekerjakan PMA ilegal, bisa dikenakan denda paling tinggi sebesar 750,000 dollar Taiwan, selain itu berlaku sejak tanggal 11 September 2015 MOL telah menaikan bonus pengaduan PMA ilegal, diantaranya untuk pengaduan perekrutan ilegal (atau media ilegal) PMA kaburan, setiap kasus pengaduan bisa mendapatkan bonus maksimal sebesar 70,000 dolar Taiwan berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap. Harap manfaatkan saluran pengaduan PMA ilegal bebas pulsa 0800-000-978 atau menghubungi Saluran konsultasi dan peng aduan tenaga kerja『1955』 untuk melakukan pelaporan.

1.Biaya agensi Negara asal PMA dan Biaya Pelayanan Agensi Taiwan :

1. Agar biaya agensi yang dibayar oleh PMA yang bekerja di Taiwan dibuat secara jelas dan adil, MOL memberikan saran kepada negara asal PMA untuk menetapkan biaya agensi berdasarkan batas limit satu bulan gaji, selain itu meminta negara asal PMA untuk secara jelas menetapkan biaya agensi, biaya regulasi dan biaya lainnya bagi PMA yang datang bekerja ke Taiwan.

2. Agensi Taiwan sesuai standar penetapan biaya pelayanan agensi hanya boleh mengambil biaya agensi Taiwan untuk masing-masing tahun pertama, kedua, dan ketiga setiap bulannya tidak melebihi 1,800 dolar Taiwan, 1,700 dolar Taiwan dan 1,500 dolar Taiwan. Agensi Taiwan yang mengambil biaya agensi harus memang benar-benar memberikan pelayanan kepada PMA dan tidak boleh dibayar di depan.

3. Segala biaya yang menjadi kewajiban PMA harus ditulis di 「Surat Pernyataan Biaya dan Gaji PMA yang Masuk Taiwan」 dan dilegalisir di negara asal pengekspor PMA. Agensi Taiwan tidak berhak menerima kuasa dari pemberi hutang untuk menerima pembayaran hutang luar negeri.

4. Sesuai peraturan yang berlaku agensi harus menyerahkan surat jaminan bank senilai 1,000,000 dolar Taiwan sampai 3,000,000 dollar Taiwan kepada MOL sebagai jaminan tanggung jawab urusan sipil. Perselisihan sipil, setelah keputusan pengadilan boleh menggunakan jaminan bank tersebut untuk ganti kerugian.

2.Gaji PMA termasuk makan dan tempat tinggal :

1. Menurut peraturan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Taiwan, gaji harus dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak kerja dan ditetapkan dengan adil dan logis. Oleh karena itu MOL menentukan biaya makan dan tempat tinggal PMA berdasarkan rata-rata biaya makan dan tempat tinggal tenaga kerja lokal di Taiwan dan mekanisme pasar di Taiwan. Batas maksimum biaya tempat tinggal dan makan PMA yang termasuk di dalam gaji disarankan tidak melebihi 5,000 dolar Taiwan, nilai konkritnya ditentukan.

2. Bagi PMA yang bekerja di sektor rumah tangga tidak mengenakan Undang Undang Standar Tenaga Kerja, majikan dan pekerja harus menentukannya dalam surat perjanjian kerja guna menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak.

3. Bagi PMA yang sekarang bekerja di Taiwan dan majikannya telah menetapkan kontrak menyediakan tempat tinggal dan makan secara gratis, di saat kontrak masih berlaku, pihak majikan tidak boleh secara sepihak mengubah persyaratan kerja. Jika melakukan perubahan harus mendapat persetujuan dari kedua pihak dan dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam 「Surat Pernyataan Biaya dan Gaji PMA Selama Bekerja di Taiwan」yang sebelumnya telah disetujui oleh para Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asing, nilai perubahan tsb tidak boleh merugikan PMA. Selain isi surat pernyataan yang disebutkan sebelumnya, maka setelah dilegalisir oleh pihak berwenang tidak boleh melakukan perubahan yang merugikan pihak PMA.