(Taiwan, ROC) --- Jawaban Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di parlemen mengenai Taiwan baru-baru ini telah memicu reaksi keras dari Tiongkok, yang menyebabkan hubungan Jepang-Tiongkok kembali memburuk.

Para akademisi menunjukkan bahwa posisi pemerintah Jepang pada dasarnya tidak berubah, tetapi Sanae Takaichi, dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, yang membahas Taiwan merupakan sebuah langkah maju dari warisan diplomasi mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Meski begitu, kebuntuan dalam hubungan Jepang-Tiongkok diperkirakan akan berlangsung lama.

Situasi Krisis Kelangsungan Hidup, Sanae Takaichi Bahas Taiwan

Sanae Takaichi, yang baru menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober 2025, saat menjawab pertanyaan dari anggota parlemen oposisi pada 7 November 2025, ditanya apakah situasi Taiwan memenuhi kriteria situasi krisis kelangsungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Keamanan Baru tahun 2015, yang memungkinkan Jepang menggunakan hak bela diri kolektif.

Di satu sisi, Sanae Takaichi meneruskan narasi pemerintah Jepang sebelumnya, dengan menekankan bahwa keputusan akan dibuat berdasarkan penilaian komprehensif pemerintah terhadap semua informasi sesuai dengan situasi spesifik yang terjadi.

Namun, ia juga menyebutkan bahwa dalam skenario Taiwan di mana militer AS datang memberikan bantuan, jika kapal perang dikerahkan dan disertai dengan penggunaan kekuatan militer, ia berpendapat hal itu berpotensi menjadi situasi krisis kelangsungan hidup.

Pada tahun 2015, pemerintahan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe mengesahkan Undang-Undang Keamanan Baru yang membagi penggunaan hak bela diri kolektif Jepang ke dalam tiga situasi.

Pertama, situasi pengaruh penting, di mana Jepang dapat memberikan dukungan logistik kepada militer AS dan lainnya. Kedua, situasi serangan bersenjata, di mana Jepang diserang secara langsung. Dan ketiga, situasi krisis kelangsungan hidup, yang merujuk pada kondisi di mana Jepang tidak diserang secara langsung, tetapi negara yang memiliki hubungan erat dengan Jepang, yaitu negara sekutunya, Amerika Serikat, diserang, sehingga Jepang dapat menggunakan hak bela diri kolektif.

Setelah Undang-Undang Keamanan Baru disahkan, pemerintah Jepang dari generasi ke generasi selalu menghindari pembahasan skenario spesifik ketika membicarakan cara menentukan situasi krisis kelangsungan hidup.

Oleh karena itu, komentar dari seorang perdana menteri yang sedang menjabat di parlemen mengenai skenario Taiwan merupakan hal yang sangat jarang terjadi.

Meskipun Sanae Takaichi kemudian menyatakan di parlemen bahwa ia tidak akan menarik kembali pernyataannya dan menekankan bahwa itu adalah pandangan konsisten pemerintah, ia juga menjelaskan bahwa respons tersebut dibuat dengan mempertimbangkan skenario terburuk. Ia menambahkan bahwa di masa depan, ia akan menghindari pernyataan mengenai situasi hipotetis tertentu di parlemen.

Akademisi: Takaichi Berbicara Berdasarkan Hukum, Sikap Jepang Tetap Konsisten

Kuo Yu-jen (郭育仁), Wakil Direktur Institut Penelitian Kebijakan Nasional (INPR), menyatakan bahwa ia tidak menganggap pernyataan Sanae Takaichi sebagai sebuah kekeliruan atau kecelakaan, melainkan murni pembahasan berdasarkan hukum. Ia hanya memberikan respons karena anggota parlemen mengajukan pertanyaan mengenai skenario yang konkret, sehingga posisi dan sikapnya konsisten dengan para perdana menteri sebelumnya.

Hsu Hung-hsin (徐浤馨), seorang profesor di Departemen Ekonomi Politik Global Universitas Tamkang, berpendapat bahwa Sanae Takaichi hanya menjelaskan peraturan yang ada, dan tidak ada yang salah dengan pernyataannya. Hanya saja, belum pernah ada perdana menteri yang menjelaskannya secara begitu gamblang.

Selain itu, Hsu Hung-hsin juga berpendapat bahwa ketika mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2021 mengemukakan masalah Taiwan adalah masalah Jepang, dan merupakan masalah aliansi Jepang-AS, ia menyampaikannya dalam kapasitasnya sebagai mantan perdana menteri dan anggota parlemen.

Namun, kali ini Sanae Takaichi membahas masalah Taiwan di parlemen dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri yang sedang menjabat. Ini dapat dikatakan sebagai sebuah langkah maju di atas warisan diplomasi Shinzo Abe.

Tiongkok Cegah Efek Domino, Langkah Balasan Bisa Jangka Panjang

Pernyataan Sanae Takaichi ini memicu reaksi keras dari pihak Tiongkok. Selain pernyataan yang kontroversial dari pejabat Konsulat Jenderal di Osaka, Xue Jian (薛劍), Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga menyatakan bahwa Sanae Takaichi secara terbuka mengeluarkan pernyataan keliru terkait Taiwan yang mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer di Selat Taiwan. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang hal ini.

Tiongkok kemudian mengambil serangkaian langkah balasan, termasuk mengeluarkan peringatan perjalanan dan studi ke Jepang, kembali menangguhkan impor produk perairan Jepang, dan beredar kabar bahwa banyak pertunjukan artis Jepang di Tiongkok dibatalkan.

Tiongkok juga mengumumkan latihan militer dengan amunisi tajam di Laut Kuning selama dua minggu berturut-turut.

Kuo Yu-jen berpendapat bahwa kekhawatiran Tiongkok adalah jika pernyataan semacam ini tidak ditanggapi, hal itu dapat memicu efek domino, misalnya negara-negara seperti Filipina mungkin akan mengeluarkan pernyataan lebih lanjut mengenai isu Taiwan.

Hubungan Tiongkok-Jepang selama masa jabatan Sanae Takaichi mungkin tidak akan bisa kembali seperti semula. Tekanan di berbagai bidang, termasuk militer dan ekonomi, serta langkah-langkah balasan dari Tiongkok, kemungkinan akan berlangsung dalam jangka panjang.

Konsensus Keamanan AS-Jepang, Hubungan Diperkirakan Semakin Kokoh

Memburuknya hubungan Jepang-Tiongkok juga memengaruhi arah situasi di Asia Timur. Mengingat Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mengunjungi Tiongkok pada April tahun depan, apakah insiden ini akan memengaruhi hubungan AS-Tiongkok juga menjadi sorotan.

Kuo Yu-jen berpendapat bahwa karena revisi Undang-Undang Keamanan Baru merupakan konsensus yang dicapai melalui konsultasi erat antara AS dan Jepang, pernyataan Sanae Takaichi kemungkinan besar tidak akan memengaruhi hubungan AS-Jepang. Bahkan, Amerika Serikat mungkin akan semakin teguh mendukung Jepang.

Mengenai arah hubungan AS-Tiongkok, Kuo Yu-jen berpendapat bahwa yang perlu diamati adalah apakah Tiongkok akan memenuhi komitmen terkait perjanjian perdagangan yang ditetapkan dalam pertemuan Trump-Xi pada bulan November, dalam periode sebelum kunjungan Trump ke Tiongkok.