(Taiwan, ROC) --- Sebuah panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jin-ping (習近平) pada 24 November 2025 telah memicu gelombang spekulasi dan kecemasan di kawasan Indo-Pasifik. Pasalnya, dari satu percakapan yang sama, lahir dua narasi yang sangat berbeda. Di satu sisi, Beijing melalui media pemerintahnya mengklaim isu Taiwan menjadi sorotan utama. Di sisi lain, Washington dalam rilisnya justru bungkam seribu bahasa mengenai Taiwan.

Perbedaan mencolok ini membuka sebuah pertanyaan krusial, perlukah Taiwan cemas bahwa nasibnya kini berada di atas meja perundingan antara dua kekuatan global?

Menurut laporan media pemerintah Tiongkok, Xinhua, Presiden Xi Jin-ping secara tegas menjelaskan posisi prinsip Tiongkok mengenai Taiwan, bahkan mengaitkannya dengan tatanan internasional pascaperang. Xi Jijn-ping menekankan bahwa kembalinya Taiwan ke Tiongkok adalah bagian esensial dari hasil kemenangan Perang Dunia II, sebuah narasi yang secara strategis menempatkan isu Taiwan dalam konteks sejarah global.

Laporan tersebut bahkan mengklaim Trump menanggapi dengan menyatakan bahwa pihak AS memahami pentingnya masalah Taiwan bagi Tiongkok.

Namun, narasi versi Washington yang disampaikan langsung oleh Donald Trump melalui unggahan di media sosialnya melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda. Trump menyoroti diskusi produktif mengenai perang Rusia-Ukraina, krisis fentanil, dan kesepakatan perdagangan produk pertanian seperti kedelai. Nama Taiwan tidak disebut sama sekali.

Kesenjangan informasi ini memaksa para diplomat Taiwan bekerja keras untuk mengklarifikasi isi percakapan yang sebenarnya, sementara para analis mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki geopolitik yang rumit ini.

Harga Sebuah Perdamaian: Ukraina sebagai Kunci Tawar-Menawar

Para akademisi meyakini bahwa panggilan telepon ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Shih Chien-yu (侍建宇), seorang peneliti dari Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional, berpendapat bahwa waktu percakapan ini sangat krusial. Donald Trump saat ini sedang gencar mendorong sebuah rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan sangat berharap Tiongkok dapat memainkan peran untuk membujuk Rusia. Di sinilah letak kerumitan bagi Taiwan.

"Donald Trump mungkin berharap Xi Jin-ping dapat membujuk Putin untuk sedikit mundur, membuat konsesi, agar kesepakatan ini tercapai," jelas Shih Chien-yu.

"Tentu saja, Xi Jin-ping juga akan berpikir, keuntungan apa yang bisa ia dapatkan jika memainkan peran seperti itu. Di sinilah situasinya menjadi sangat rumit, dan juga merupakan titik balik yang sangat penting bagi Taiwan," lanjutnya.

Dengan kata lain, jika Donald Trump membutuhkan bantuan Xi Jin-ping untuk mengamankan sebuah kemenangan diplomatik di Eropa, Tiongkok hampir pasti akan menuntut imbalan. Dan imbalan yang paling berharga bagi Beijing tidak lain adalah konsesi terkait Taiwan.

Dari Perang Dagang ke Kepentingan Domestik

Selain isu Ukraina, kepentingan domestik Donald Trump juga menjadi faktor penentu. Tang Shao-cheng (湯紹成), seorang peneliti dari Universitas Nasional Chengchi, menyoroti bahwa perang tarif AS-Tiongkok kini seolah kembali ke titik nol. Bagi Trump, yang paling mendesak adalah memenangkan pemilihan sela pada November tahun depan. Jika Tiongkok dapat membantu dengan melakukan pembelian kedelai dalam jumlah besar, sebuah langkah yang akan menguntungkan basis pemilih Trump di sektor pertanian, maka wajar jika Beijing akan mengajukan isu Taiwan sebagai harga yang harus dibayar.

Batas Kompromi dan Periode Kritis bagi Taiwan

Meskipun Tiongkok memiliki daya tawar yang kuat, bukan berarti AS akan dengan mudah mengorbankan Taiwan. Shih Chien-yu mengingatkan bahwa Washington memiliki blue print strategis yang lebih besar. Jika tujuan akhir dari penyelesaian konflik Ukraina adalah untuk memfokuskan kembali kekuatan AS ke Indo-Pasifik guna menandingi Tiongkok, maka merugikan Taiwan akan menjadi langkah yang kontra-intuitif.

"Kami percaya Amerika Serikat tidak akan mengalah dalam masalah ini. Ini juga bertentangan dengan niat awalnya," tegas Shih Chien-yu.

Meskipun demikian, periode antara sekarang hingga rencana kunjungan Donald Trump ke Tiongkok pada April tahun depan dianggap sebagai fase yang sangat krusial dan penuh risiko. Shih Chien-yu mendesak pemerintah Taiwan untuk tidak tinggal diam.

"Dari sekarang hingga April tahun depan, ini menjadi periode yang sangat krusial. Taipei harus bekerja sangat keras untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan Washington, membahas kerja sama seperti apa yang harus kita lakukan, bahkan meningkatkan kemungkinan kerja sama militer dan keamanan," imbaunya.

Kecemasan ini juga berdampak langsung pada agenda diplomatik Taiwan. Tang Shao-cheng merasa pesimistis mengenai rencana transit Presiden Lai Ching-te di AS pada akhir tahun ini. Dalam atmosfer tawar-menawar yang intens, kunjungan semacam itu bisa dianggap terlalu provokatif dan berisiko mengganggu kalkulasi rumit Donald Trump.

Pada akhirnya, Taiwan sekali lagi menemukan dirinya berada di persimpangan jalan yang berbahaya, terperangkap dalam persaingan dua raksasa. Setiap langkah kecil dapat berdampak besar bagi masa depan dan perdamaian.

Untuk dapat bermanuver dengan lincah di antara dua kekuatan besar ini, Taiwan dituntut untuk menerapkan strategi diplomasi yang lebih fleksibel dan proaktif demi mengamankan posisinya di panggung internasional.