(Taiwan, ROC) --- Menjelang peringatan empat tahun konflik Rusia-Ukraina, Washington meluncurkan manuver mengejutkan. Pemerintah Amerika Serikat mengajukan Rencana Perdamaian 28 Poin untuk mencapai gencatan senjata. Namun, langkah ini memicu gejolak, baik substansi maupun proses penyusunan rencana tersebut secara terang-terangan mengabaikan keterlibatan Eropa. Ditambah dengan sinyal terbaru AS untuk mengurangi intervensi keamanan di benua biru, para analis menilai pergeseran sikap ini merusak kemitraan trans-Atlantik, mendesak Eropa untuk segera merintis otonomi strategis yang lepas dari bayang-bayang Amerika Serikat.

Rencana kontroversial 28 Poin yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang mencakup tuntutan berat, yakni penyerahan wilayah oleh Ukraina, pembatasan ketat terhadap persenjataan, dan penarikan niat Kyiv untuk bergabung dengan NATO. Keterkejutan Eropa semakin menjadi-jadi.

Media The New York Times melaporkan bahwa Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan baru mengetahui detail rencana tersebut dari media massa. Dan Driscoll, Menteri Angkatan Darat sekaligus negosiator AS, membela keputusan Washington mengucilkan Eropa. Ia berdalih, pengecualian itu disengaja untuk menghindari perbedaan pandangan, bahkan menuding bahwa kedekatan pejabat Eropa dengan Ukraina membuat mereka tidak mampu menganalisis situasi perang secara objektif.

AS Dorong Gencatan Senjata Unilateral, Eropa Balas dengan Draf Damai Tandingan

Tindakan Amerika Serikat yang secara sepihak memaksakan gencatan senjata Rusia-Ukraina tanpa melibatkan Eropa memicu reaksi cepat. Para pemimpin Eropa dipaksa bergerak cepat, menyusun draf perjanjian damai tandingan versi Eropa yang terdiri dari 19 poin.

Draf baru ini secara signifikan merevisi poin-poin yang merugikan Kyiv, termasuk menaikkan batas atas jumlah pasukan Ukraina dari 600.000 menjadi 800.000, dan menghapus ketentuan terkait pembekuan aset Rusia.

Sementara itu, isu-isu paling sensitif, seperti pembagian wilayah dan masa depan keanggotaan NATO bagi Ukraina, diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden AS dan Presiden Ukraina.

Insiden ini bukanlah yang pertama. Setelah ketegangan debat sengit antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Donald Trump di Gedung Putih pada Februari, disusul KTT Trump-Putin di Alaska pada Agustus, Eropa berulang kali merasakan ancaman pengkhianatan oleh sekutu utamanya. Pola ini telah mengubah kemitraan trans-Atlantik yang tadinya solid menjadi sangat rentan.

Cheng Chin-mo (鄭欽模) Associate Professor dari Universitas Tamkang, menyoroti bahwa di era pemerintahan Trump, friksi AS-Eropa semakin meruncing, didorong oleh perbedaan ideologi dan beban tanggung jawab keamanan. Pemerintahan Trump secara terbuka menganut sikap anti-imigran, mendukung kelompok sayap kanan Eropa, serta menolak konsep keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, sikap yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Eropa saat ini.

Terkait pertahanan NATO, Donald Trump kukuh pada doktrin America First, mementingkan kepentingan domestik dan menolak memikul beban tambahan untuk melindungi Eropa, yang pada akhirnya menumbuhkan ketidaknyamanan dan benih ketidakpercayaan mendalam di kalangan negara sekutu.

Hsu Chih-hsiang (許智翔) Asisten Peneliti dari Institut Keamanan Nasional dan Pertahanan, menilai bahwa Rencana 28 Poin telah melanggar etika operasional aliansi Barat, menabur bibit kerusakan dalam hubungan bilateral.

Hsu Chih-hsiang menjelaskan, "Sebagai anggota NATO terbesar, veto Amerika Serikat terhadap keanggotaan Ukraina secara otomatis menggagalkan peluang Kyiv. Namun, yang lebih krusial, metode negosiasi ini jelas-jelas bertentangan dengan logika aliansi Barat. Masalahnya kian serius karena Amerika Serikat bukan mediator pihak ketiga, melainkan pemimpin utama dan anggota terbesar NATO. Tindakan ini pasti akan semakin mengikis kemitraan trans-Atlantik dan koordinasi sekutu Barat."

Jaminan Keamanan AS Berubah Jadi Transaksi Berbayar, Eropa Terancam

Rencana 28 Poin juga mempertegas ketidakstabilan jaminan keamanan dari Washington. Poin ke-10 secara eksplisit menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mendapat kompensasi karena memberikan jaminan keamanan, menggarisbawahi bahwa Ukraina dan Eropa harus membayar mahal untuk mendapatkan dukungan militer.

Majalah The Economist mengkritik keras, menganalisis bahwa aliansi yang didasarkan pada kontrak atau sewa tidak bisa diandalkan. Sejarah membuktikan, jika sebuah pasukan tidak secara sukarela memikul tanggung jawab, mustahil mengharapkan mereka menepati janji.

Menanggapi kebijakan luar negeri Donald Trump yang tidak menentu, Eropa kini berpacu dengan waktu menata ulang kekuatan militer demi mengamankan benua mereka sendiri. Meskipun demikian, Hsu Chih-hsiang mengakui realitas pahit, yakni secara kapasitas militer, peran Amerika Serikat masih mustahil digantikan dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Walaupun Eropa mampu menekan lawan melalui jalur diplomatik dan ekonomi, mereka belum siap untuk konfrontasi militer skala penuh, menuntut penguatan kekuatan militer internal yang lebih agresif.

Kehilangan Payung AS: Eropa Dipaksa Merumuskan Hubungan yang Lebih Mandiri

Dengan sinyal AS untuk mengurangi campur tangan dalam keamanan Eropa, hubungan trans-Atlantik memasuki era perubahan besar. Cheng Chin-mo menegaskan bahwa AS dan Eropa harus membangun hubungan yang lebih mandiri, melepaskan ketergantungan total pada Washington.

Ia menjelaskan, "Setelah 30 tahun globalisasi, interkoneksi global sangat tinggi. Sama seperti AS dan Tiongkok yang ingin melakukan decoupling tetapi sulit, Uni Eropa juga menyadari bahaya rantai pasokan, terutama saat pandemi ketika Tiongkok mengontrol alat kesehatan dasar. Mereka menyadari decoupling total mustahil, sehingga akhirnya beralih pada strategi de-risking, yaitu mengurangi risiko."

Model keamanan kolektif NATO, yang selama ini dipimpin AS, kini berada di persimpangan jalan. Pejabat Departemen Pertahanan AS baru-baru ini menyampaikan harapan kepada Eropa agar benua tersebut mengambil alih tanggung jawab utama pertahanan konvensional NATO sebelum tahun 2027.

Hsu Chih-hsiang berargumen bahwa tanpa sokongan AS, Eropa tidak hanya harus menyelesaikan isu pertahanan internal. Menghadapi ancaman terorisme dan eskalasi konflik regional menjadi global, Eropa tidak bisa lagi hanya berfokus pada pertahanan regional. Sebaliknya, Eropa diprediksi akan secara bertahap memperkuat kekuatan militer dan memperluas intervensi mereka dalam konflik global.