Sebuah pergeseran signifikan tengah terjadi dalam peta geopolitik global, di mana para pemimpin negara-negara utama Eropa secara serentak mengarahkan kompas diplomatik mereka ke Beijing.

Fenomena ini ditandai oleh serangkaian kunjungan tingkat tinggi, termasuk lawatan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke Tiongkok, yang mana ini adalah yang pertama dalam delapan tahun terakhir.

Dalam rentang waktu yang singkat, para pemimpin dari Irlandia, Finlandia, Prancis, hingga Spanyol telah lebih dulu menjejakkan kaki di Tiongkok, dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz dijadwalkan menyusul. Para analis menilai bahwa gelombang diplomasi intensif ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah manuver strategis yang terkoordinasi.

Di bawah bayang-bayang potensi kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dan kebijakan America First yang tak terduga, Eropa tampaknya tengah melakukan kalibrasi ulang kebijakan luar negerinya, mengambil langkah lindung nilai, dengan mendekat ke Tiongkok sebagai upaya untuk membangun daya tawar dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.

Lanskap diplomasi Eropa-Tiongkok memang menunjukkan aktivitas yang luar biasa sejak akhir tahun 2025. Dimulai dengan kunjungan Raja Spanyol dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, tren ini berlanjut hingga awal tahun 2026 dengan kedatangan para perdana menteri dari Irlandia dan Finlandia.

Puncaknya adalah kunjungan PM Inggris Starmer, yang secara simbolis menandai berakhirnya periode dingin dalam hubungan bilateral. Rangkaian pertemuan ini secara kolektif mengirimkan sinyal kuat bahwa Eropa sedang secara aktif mencari alternatif dan memperluas ruang gerak strategisnya di panggung dunia.

Akar dari pergeseran ini secara luas diyakini berasal dari tekanan geoekonomi dan geopolitik yang dialami Eropa, yang diperparah oleh sikap keras Presiden AS Donald Trump. Retorika Donald Trump yang secara konsisten mempertanyakan komitmen AS terhadap NATO, desakannya agar negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan secara drastis, hingga isu kontroversial mengenai Greenland, telah memicu krisis kepercayaan dan rasa tidak aman di kalangan sekutu tradisional AS.

Menghadapi ketidakpastian ini, para pemimpin Eropa berupaya menggunakan dialog pragmatis dengan Tiongkok sebagai katup pengaman. Menurut Shi Jian-yu (侍建宇), seorang peneliti di Institut Penelitian Keamanan Nasional, Eropa sedang menerapkan strategi dua kaki.

"Di satu sisi, mereka masih harus berkoordinasi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, mereka mulai melakukan kompromi dengan Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, yang kemudian digunakan sebagai sarana lindung nilai untuk menawar kembali dengan Amerika Serikat," jelasnya.

Namun, upaya Eropa untuk mencapai otonomi strategis ini dihadapkan pada sebuah realitas yang sulit diabaikan. Tang Shao-cheng (湯紹成), seorang peneliti di Universitas Nasional Chengchi (NCCU), menilai bahwa langkah ini memiliki keterbatasan fundamental.

Alasan utamanya adalah ketergantungan Eropa yang sangat dalam pada payung keamanan dan jaringan intelijen Amerika Serikat melalui NATO.

"Bagaimana Anda mau bertaruh melawan Amerika Serikat ketika Anda memiliki ketergantungan yang begitu besar?" tanyanya retoris. Ketergantungan ini bukan hanya sekadar persepsi, melainkan tercermin jelas dalam angka. Data NATO untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total pengeluaran pertahanan aliansi sebesar US$1,59 triliun, Amerika Serikat menanggung porsi terbesar, yakni 62% atau sekitar US$980 miliar.

Angka ini membuat kontribusi gabungan seluruh sekutu Eropa terlihat kecil. Pernyataan lugas dari Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang mengatakan bahwa Eropa silakan terus bermimpi jika berpikir dapat mempertahankan diri tanpa AS, menjadi penegas yang brutal atas realitas ini.

Meskipun demikian, bukan berarti aliansi transatlantik ini akan runtuh begitu saja. Shi Jian-yu berpendapat bahwa Washington, bahkan di bawah kepemimpinan Donald Trump, memahami betul pentingnya NATO bagi kepentingan strategis AS. Sikap Trump yang akhirnya melunak dan menyatakan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland menunjukkan bahwa ada batasan yang tidak akan ia lewati. Aliansi militer ini tetap menjadi pilar penting yang tidak akan dengan mudah dihancurkan oleh AS.

Dari perspektif Beijing, gelombang kunjungan para pemimpin Eropa ini merupakan sebuah peluang emas. Tiongkok, yang hubungan ekonominya dengan Eropa belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, tentu bersedia memanfaatkan celah yang tercipta antara Eropa dan AS.

Namun, di balik agenda ekonomi, Tiongkok memiliki kalkulasi strategis yang lebih dalam. Menurut Shi Jian-yu, Beijing ingin menggunakan interaksi tingkat tinggi ini untuk secara aktif melawan narasi ancaman Tiongkok yang terus digulirkan oleh Washington.

"Tiongkok ingin mengurangi persepsi negatif ini dan memproyeksikan citra bahwa mereka adalah mitra dagang yang baik dan bukan ancaman keamanan. Inilah tujuan utama yang ingin dicapai Tiongkok," analisisnya.

Pada akhirnya, para akademisi sepakat bahwa dinamika hubungan segitiga AS-Eropa-Tiongkok telah memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian, dengan Donald Trump sebagai variabel terbesar.

Tindakannya telah menjadi katalisator yang mempercepat langkah Eropa untuk melakukan diversifikasi risiko dan memandang Tiongkok sebagai sebuah opsi strategis.

Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam politik internasional, di mana Eropa perlahan bergerak dari Atlantisisme murni menuju sebuah tatanan yang lebih multipolar.

Namun, seberapa jauh pergeseran ini akan berlanjut dan seberapa permanen dampaknya, akan sangat bergantung pada langkah-langkah yang akan diambil oleh Washington di masa depan.